AS vs Iran: Siapa Menang Jika Perang Pecah dan Apa Dampaknya ke Indonesia?

 

1) Jika perang AS–Iran terjadi: kemungkinan bentuk perang (bukan “perang darat total”)

Pola yang paling mungkin bukan invasi darat skala besar, melainkan kombinasi:

• Serangan udara & rudal presisi (AS) ke target militer strategis (C4ISR, radar, peluncur rudal, fasilitas IRGC).

• Serangan balasan asimetris Iran: rudal balistik/jelajah, drone, serangan siber, serta tekanan lewat proksi di kawasan.

• Kontestasi maritim & risiko penutupan/“gangguan” Selat Hormuz (ranjau, kapal cepat, misil pantai, dll). CRS menilai Iran punya kemampuan mengganggu pelayaran (ranjau, speed boat, kapal selam, misil pantai), dan ada konsensus AS pada akhirnya mampu memulihkan arus pelayaran—tetapi bisa memakan waktu hari–minggu, bahkan bulan jika ranjau banyak dan perlu pembersihan.

Jadi perang bisa “cepat” di fase pembukaan (hari–minggu), tapi “panjang” di fase efek rambatan (bulan) karena serangan balasan, proksi, dan gangguan logistik/ekonomi.

2) Siapa “lebih unggul” secara militer?

Secara konvensional murni, AS hampir pasti unggul (air power, ISR, logistik global, alutsista presisi, kemampuan operasi gabungan). Namun Iran punya keunggulan pada biaya-per-efek lewat strategi asimetris:

• Menyerang basis/kapal/sekutu AS di kawasan (menciptakan biaya politik & ekonomi tinggi).

• Mengguncang pasar energi dengan membuat risiko transit di Hormuz terasa “tak tertanggung” bagi asuransi/pelayaran—bahkan tanpa menutup total. CRS menyebut “penutupan” tidak harus total; ancaman saja bisa membuat tanker/aktor pasar menahan diri.

Kesimpulan realistis:

• AS lebih mungkin “menang” di level militer-taktis (menghancurkan target, menguasai udara/laut lokal).

• Iran lebih mungkin “menang” di level biaya & ketahanan konflik jika mampu membuat konflik melebar, mahal, dan politisnya merusak (tanpa harus unggul konvensional).

3) Peran pendukung: NATO/Israel vs Rusia/China

• Israel: sangat mungkin terlibat (langsung atau tidak langsung) bila perang terkait isu nuklir/serangan lintas wilayah, sebagaimana dinamika konflik kawasan yang dibahas CRS.

• NATO: tidak otomatis “ikut perang” kecuali ada serangan yang memicu komitmen kolektif; yang lebih mungkin adalah dukungan intelijen, logistik, atau koalisi terbatas.

• Rusia/China: lebih realistis memberi dukungan politik-diplomatik, ekonomi, dan mungkin pasokan tertentu, tetapi intervensi militer langsung melawan AS berisiko eskalasi besar dan biasanya dihindari (kecuali skenario ekstrem).

4) Risiko Perang Dunia 3: kecil, tapi risiko “salah hitung” itu nyata

Skenario “WW3” biasanya butuh rantai eskalasi: salah sasaran → korban besar → serangan balasan ke wilayah negara besar → blok-blokan militer formal. Itu bukan baseline, tapi bisa meningkat jika:

• terjadi serangan besar ke aset/sekutu yang memicu pembalasan luas,

• salah identifikasi aktor (false attribution),

• ada insiden nuklir atau serangan ke infrastruktur energi besar-besaran.

5) Dampak paling cepat terasa: energi global (dan ini nyambung ke Indonesia)

CRS mencatat bahwa pada 2024 sekitar 20 juta barel/hari minyak (crude + produk) melewati Selat Hormuz—sekitar 27% perdagangan minyak maritim global dan ~20% konsumsi petroleum liquids dunia.

Artinya, bahkan “gangguan” saja bisa:

• menaikkan harga minyak, LNG, dan freight,

• memperbesar risk premium,

• memicu inflasi energi dan tekanan fiskal negara importir.

6) “Positioning” Indonesia: realistisnya apa?

Secara tradisi politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia cenderung:

• mendorong de-eskalasi lewat jalur multilateral (ASEAN, OKI/OIC, PBB),

• menjaga hubungan kerja dengan banyak pihak tanpa masuk blok militer,

• fokus proteksi WNI, stabilitas domestik, dan ketahanan ekonomi-energi.

Langkah praktis yang masuk akal untuk Indonesia (kalau tensi memuncak):

1. Perkuat stok & buffer energi (BBM/LPG/avtur) dan rencana distribusi darurat.

2. Diversifikasi pasokan (kontrak alternatif, rute pengiriman, spot vs term yang seimbang).

3. Manajemen risiko harga: skema lindung nilai terbatas/terukur, serta kebijakan subsidi yang adaptif agar APBN tidak “jebol” saat spike.

4. Percepatan substitusi: biofuel, efisiensi, elektrifikasi tertentu, dan pengurangan demand sektor non-esensial saat krisis.