Indonesia merupakan salah satu negara eksportir besar dunia. Batubara, minyak sawit, logam, produk mineral, karet, produk kehutanan, perikanan, manufaktur, hingga berbagai produk industri dikirim setiap tahun ke berbagai negara.
Besarnya aktivitas tersebut tentu memberikan manfaat bagi perekonomian. Namun pada saat yang sama, perdagangan internasional juga membuka risiko terjadinya trade misinvoicing, termasuk praktik export underinvoicing atau pencantuman nilai ekspor lebih rendah dibandingkan nilai transaksi yang sebenarnya.
Secara sederhana, bayangkan sebuah komoditas sebenarnya dijual kepada pembeli di luar negeri senilai USD 100 juta. Namun dalam dokumen ekspor di Indonesia nilai transaksi hanya dilaporkan USD 75 juta.
Selisih USD 25 juta tersebut dapat menimbulkan berbagai pertanyaan.
Apakah terdapat pembayaran yang diterima di luar negeri? Apakah transaksi dilakukan dengan perusahaan afiliasi? Apakah terdapat pengurangan harga yang memang sah karena kualitas barang, biaya tertentu atau ketentuan kontrak? Ataukah terdapat upaya untuk menekan pembayaran pajak, bea keluar, royalti, PNBP, atau mengalihkan laba ke yurisdiksi lain?
Pertanyaan inilah yang seharusnya dijawab melalui sistem pengawasan.
Namun satu hal perlu ditegaskan sejak awal:
perbedaan nilai perdagangan antara Indonesia dan negara mitra bukan otomatis bukti underinvoicing.
Perbedaan data dapat terjadi karena perbedaan waktu pencatatan, negara asal dan negara tujuan, transshipment, perubahan kepemilikan barang, FOB versus CIF, kurs, klasifikasi HS, kuantitas, hingga metode statistik.
Literatur World Bank mengenai illicit financial flows juga mengingatkan bahwa trade gap harus digunakan secara hati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan tindak kriminal. Bahkan penelitian World Bank yang dipublikasikan pada 2026 tidak menemukan bukti kuat bahwa ukuran misinvoicing secara statistik selalu berkorelasi dengan rekening offshore.
Karena itu, mirror trade statistics seharusnya menjadi alat deteksi risiko, bukan alat untuk langsung menghukum.
Indonesia Pernah Menjadi Sorotan dalam Studi Trade Misinvoicing
Salah satu angka mengenai Indonesia yang cukup sering dikutip berasal dari laporan Global Financial Integrity (GFI) tahun 2019.
Dengan menggunakan data UN Comtrade tahun 2016, GFI memperkirakan terdapat trade value gap sekitar USD 38,5 miliar, atau 13,7 persen dari total perdagangan Indonesia yang dianalisis pada tahun tersebut.
GFI kemudian memperkirakan potensi kehilangan penerimaan pemerintah sekitar USD 6,5 miliar, dengan sekitar USD 3,9 miliar berkaitan dengan export misinvoicing dan USD 2,6 miliar dengan import misinvoicing.
Angka tersebut harus dibaca secara hati-hati.
Itu adalah estimasi berbasis trade-gap analysis terhadap data 2016, bukan hasil audit terhadap seluruh eksportir Indonesia dan bukan bukti bahwa seluruh selisih tersebut merupakan fraud.
Perlu pula diluruskan bahwa estimasi Indonesia yang banyak dikutip tersebut berasal dari Global Financial Integrity menggunakan UN Comtrade, bukan estimasi resmi World Bank.
Namun keberadaan perbedaan statistik itu tetap berguna sebagai sebuah early warning.
UNCTAD bahkan telah mengembangkan metodologi untuk pengukuran illicit financial flows dalam SDG Indicator 16.4.1. Untuk risiko trade misinvoicing, dua pendekatan yang direkomendasikan adalah Partner Country Method Plus dan Price Filter Method Plus.
Dengan kata lain, persoalan ini bukan sesuatu yang hanya dibicarakan Indonesia. Ia sudah menjadi bagian dari agenda internasional mengenai integritas perdagangan dan illicit financial flows.
Mengapa Export Underinvoicing Berbahaya?
Underinvoicing ekspor bukan sekadar persoalan salah mencantumkan angka dalam invoice.
Jika dilakukan dengan sengaja, dampaknya dapat menjalar ke banyak sektor.
Nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah berpotensi mengurangi dasar penghitungan kewajiban tertentu seperti pajak penghasilan, bea keluar, pungutan atau PNBP yang terkait dengan nilai transaksi.
Pada transaksi pihak berelasi, underinvoicing juga dapat menjadi salah satu cara memindahkan laba dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan afiliasi di negara lain.
Pada sektor sumber daya alam, risiko menjadi semakin sensitif karena terdapat aspek royalti, PNBP, kualitas mineral atau komoditas, volume produksi, harga referensi dan devisa hasil ekspor.
Praktik tersebut juga dapat bersinggungan dengan trade-based money laundering (TBML).
PPATK sendiri telah melakukan penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan dan mengidentifikasi berbagai modus, sektor, tindak pidana asal serta red flags transaksi perdagangan yang perlu diperhatikan.
Dalam jangka panjang, jika persoalan ini tidak ditangani, dampaknya bukan hanya kehilangan penerimaan negara.
Kredibilitas statistik perdagangan Indonesia, integritas sistem kepabeanan dan persepsi terhadap tata kelola perdagangan nasional juga dapat terdampak.
Indonesia Sebenarnya Sudah Memiliki Banyak Instrumen Pengawasan
Jika ditelusuri, Indonesia tidak memulai dari nol.
Secara administratif, barang yang akan diekspor wajib diberitahukan melalui Pemberitahuan Pabean Ekspor, dan sistem kepabeanan sudah mengatur penelitian dokumen, pemeriksaan fisik berdasarkan risiko, rekonsiliasi data ekspor serta kewajiban penyimpanan dokumen. Ketentuan pokoknya antara lain diatur melalui PMK 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
Indonesia juga telah memiliki National Logistics Ecosystem (NLE) yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, penyederhanaan proses dan integrasi sistem, termasuk CEISA, Inatrade, perizinan dan Single Submission ekspor.
Untuk komoditas mineral dan batubara terdapat pula SIMBARA, yang mengintegrasikan berbagai data Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan LNSW. Pemerintah juga telah menggunakan Automatic Blocking System, e-PNBP, MOMS serta joint analysis dan joint audit untuk pengawasan penerimaan sektor minerba.
Artinya, pondasi digital sebenarnya sudah tersedia.
Masalah berikutnya adalah:
apakah seluruh data tersebut sudah diolah bersama-sama untuk menemukan transaksi ekspor yang secara ekonomi tidak masuk akal?
Peta Kebijakan dan Lembaga yang Berkaitan
Pemberantasan underinvoicing tidak mungkin dibebankan hanya kepada Bea Cukai.
Persoalan ini bersifat lintas lembaga.
| Lembaga | Peran yang Sudah/Seharusnya Dijalankan |
|---|---|
| DJBC – Kementerian Keuangan | PEB, pemeriksaan dokumen dan fisik, profiling eksportir, analisis harga ekspor, audit kepabeanan dan penindakan |
| DJP – Kementerian Keuangan | Pengujian kewajaran transaksi, transfer pricing, laba perusahaan, transaksi afiliasi, pemeriksaan pajak |
| Kementerian Perdagangan | Kebijakan ekspor, Harga Patokan Ekspor/Harga Referensi untuk komoditas tertentu, perizinan dan laporan surveyor |
| Kementerian ESDM | Produksi, volume, kualitas, penjualan, royalti dan PNBP komoditas minerba |
| LNSW | Integrasi data ekspor-impor lintas kementerian melalui SINSW/NLE |
| Bank Indonesia | Monitoring pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor, khususnya DHE SDA |
| OJK dan Perbankan | KYC, monitoring transaksi dan aktivitas keuangan eksportir sesuai kewenangan |
| PPATK | Analisis transaksi mencurigakan dan risiko TBML |
| BPS | Analisis statistik perdagangan serta pengembangan mirror statistics |
| Ditjen AHU Kementerian Hukum | Data beneficial ownership/pemilik manfaat korporasi |
| BPK | Pemeriksaan eksternal atas tata kelola dan penerimaan negara |
| BPKP/APIP | Evaluasi desain dan efektivitas pengendalian intern pemerintah |
| KPK, Polri, Kejaksaan | Penindakan apabila ditemukan indikasi tindak pidana sesuai kewenangan |
Tantangannya bukan menciptakan lebih banyak lembaga.
Tantangannya adalah membuat seluruh lembaga tersebut melihat transaksi yang sama melalui data yang sama.
Harga Patokan Sudah Ada, tetapi Tidak Bisa Menjadi Satu-satunya Jawaban
Indonesia telah menggunakan Harga Patokan Ekspor (HPE) atau harga referensi untuk berbagai komoditas.
Pada 2026, misalnya, Kementerian Perdagangan secara berkala masih menetapkan HPE dan harga referensi untuk produk pertambangan, pertanian dan kehutanan yang terkait dengan bea keluar maupun pungutan tertentu.
Konsep ini penting karena memberikan benchmark.
Namun harga referensi tidak selalu identik dengan harga transaksi sebenarnya.
Harga suatu komoditas dapat dipengaruhi:
kualitas, kadar, lokasi pengiriman, kontrak jangka panjang, volume, Incoterms, biaya freight, premi atau diskon kualitas, kondisi pasar hingga waktu transaksi.
Karena itu sistem yang ideal bukan mengatakan:
“Harga invoice berbeda dengan HPE berarti fraud.”
Tetapi:
“Harga invoice menyimpang signifikan dari benchmark setelah seluruh faktor ekonomi diperhitungkan, maka transaksi harus diperiksa lebih lanjut.”
Ini adalah pendekatan risk-based supervision.
Usulan: Bangun Integrated Export Integrity Control
Menurut saya, langkah paling strategis adalah membangun sebuah mekanisme nasional yang dapat disebut sebagai Integrated Export Integrity Control.
Ini bukan berarti harus menciptakan aplikasi baru dari nol.
Sistem tersebut justru sebaiknya menjadi analytical layer di atas CEISA, INSW/NLE, SIMBARA, Coretax, sistem BI, AHU beneficial ownership dan data lembaga lainnya.
Setiap transaksi ekspor memperoleh Export Integrity Risk Score.
Misalnya skala 0–100.
Semakin tinggi skor, semakin tinggi kebutuhan pemeriksaan.
Skor tersebut dapat terbentuk dari kombinasi beberapa parameter.
1. Bandingkan Harga Invoice dengan Harga Pasar
Sistem membandingkan harga per unit dalam invoice dengan:
HPE atau harga referensi pemerintah, harga bursa internasional, harga historis komoditas yang sama, transaksi eksportir yang sama, transaksi eksportir lain, serta harga impor yang dilaporkan negara tujuan.
Yang dicari bukan perbedaan kecil.
Yang dicari adalah outlier yang secara statistik dan ekonomi sulit dijelaskan.
Contohnya:
rata-rata ekspor produk tertentu berada di USD 1.000–1.100 per ton, tetapi satu eksportir melaporkan USD 620 per ton.
Transaksi seperti ini tidak harus langsung ditolak.
Tetapi sistem otomatis menaikkan risk score.
2. Cocokkan Nilai Ekspor dengan Nilai Impor Negara Tujuan
Inilah fungsi mirror trade analysis.
Jika Indonesia mencatat ekspor sebesar USD 10 juta ke Negara X, sementara Negara X mencatat impor barang yang sama dari Indonesia sebesar USD 17 juta, sistem mencatat discrepancy USD 7 juta.
Tetapi analisis tidak berhenti di situ.
Harus dilakukan normalisasi:
FOB versus CIF, freight, insurance, time lag, HS code, re-export, negara transit, perubahan volume dan satuan barang.
Setelah normalisasi, hanya gap material yang tetap tidak dapat dijelaskan yang masuk dalam daftar pemeriksaan.
Metode ini sejalan dengan prinsip pengukuran yang dikembangkan UNCTAD untuk illicit financial flows.
3. Cocokkan PEB dengan Devisa yang Benar-Benar Masuk
Ini merupakan kontrol yang sangat kuat.
Secara sederhana:
PEB → Invoice → Pembayaran → Rekening Eksportir
seharusnya membentuk satu jejak transaksi yang dapat direkonsiliasi.
Jika nilai PEB USD 100 juta, sistem dapat memantau berapa pembayaran yang benar-benar diterima.
Sebaliknya, jika ditemukan pembayaran terkait ekspor yang secara material lebih tinggi daripada nilai PEB, maka muncul pertanyaan yang perlu diverifikasi.
Untuk sektor SDA, Indonesia telah mempunyai kerangka DHE SDA.
Per September 2026, kerangka tersebut mengacu pada PP 36/2023 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PP 21/2026, sedangkan Bank Indonesia menyesuaikan pengaturannya melalui PBI 5/2026. BI memiliki fungsi pengawasan terhadap pemasukan dan penempatan DHE SDA sesuai lingkup kewenangannya.
Artinya, sebagian infrastruktur rekonsiliasi sebenarnya sudah tersedia.
4. Identifikasi Transaksi dengan Perusahaan Afiliasi
Salah satu area risiko terbesar adalah ekspor kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
Misalnya:
PT A Indonesia menjual produk kepada Trading Company B di yurisdiksi lain.
B kemudian menjual barang yang sama kepada pembeli akhir dengan harga jauh lebih tinggi.
Perbedaan harga tersebut belum tentu ilegal.
Trading company mungkin benar-benar menjalankan fungsi pemasaran, mengambil risiko, membiayai inventori atau menyediakan jaringan distribusi.
Namun jika perusahaan tersebut hanya perusahaan perantara tanpa fungsi ekonomi yang memadai, maka timbul risiko profit shifting.
Indonesia telah memiliki PMK 172 Tahun 2023 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Karena itu informasi transfer pricing DJP perlu menjadi salah satu input dalam risk engine ekspor.
5. Hubungkan dengan Beneficial Ownership
Pertanyaan penting lainnya adalah:
siapa sebenarnya pemilik perusahaan pembeli di luar negeri?
Jangan sampai eksportir Indonesia ternyata menjual murah kepada perusahaan luar negeri yang secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.
Indonesia telah memiliki kerangka beneficial ownership melalui Perpres 13 Tahun 2018.
Namun Ditjen AHU pada akhir 2025 mengakui bahwa baru sekitar separuh korporasi telah melaporkan data pemilik manfaat dan kualitas pelaporannya masih banyak bergantung pada self-declaration tanpa verifikasi lintas lembaga yang optimal.
Karena itu data beneficial ownership seharusnya tidak menjadi database administratif yang berdiri sendiri.
Ia harus menjadi bagian dari entity resolution dalam pengawasan ekspor.
Sistem perlu mengenali keterhubungan antara eksportir, pembeli, pemegang saham, direksi, perusahaan trading dan rekening pembayaran.
6. Khusus SDA: Cocokkan Produksi, Penjualan, Ekspor dan PNBP
Untuk pertambangan, pengawasan harga saja tidak cukup.
Harus dibuat rantai rekonsiliasi:
izin → produksi → kualitas → stockpile → penjualan → surveyor → pengangkutan → PEB → manifest → pembayaran → PNBP → DHE.
Konsep seperti ini sebenarnya sudah mulai terlihat dalam SIMBARA.
Dokumen pemerintah menunjukkan SIMBARA mengintegrasikan antara lain data ESDM, pembayaran PNBP, data ekspor DJBC, data pengangkutan serta sistem kementerian/lembaga lainnya.
Model tersebut justru bisa dikembangkan sebagai contoh bagi komoditas ekspor lainnya.
Real-Time Control Lebih Baik daripada Menunggu Audit
Salah satu perubahan paradigma yang penting adalah:
jangan hanya menemukan underinvoicing tiga tahun setelah transaksi terjadi.
Idealnya deteksi dilakukan sedekat mungkin dengan saat PEB diajukan.
Sistem dapat mengeluarkan beberapa tingkat respons.
Risiko rendah
Transaksi langsung diproses.
Risiko menengah
Eksportir diminta memberikan dokumen tambahan atau klarifikasi.
Risiko tinggi
Dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap invoice, kontrak, kualitas barang, hubungan afiliasi atau sumber harga.
Risiko sangat tinggi
Transaksi dimasukkan dalam watchlist untuk joint analysis, post-clearance audit atau investigasi sesuai bukti yang ditemukan.
Dengan demikian perdagangan yang patuh tetap berjalan cepat.
Pengawasan difokuskan kepada transaksi yang benar-benar memiliki indikator anomali.
Jangan Membuat Sistem yang Menghambat Ekspor
Ini menjadi prinsip penting.
Pemberantasan underinvoicing tidak boleh menghasilkan sistem di mana seluruh invoice dipertanyakan dan seluruh eksportir dianggap mencurigakan.
Hal itu justru dapat meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya saing Indonesia.
Pendekatan yang lebih tepat adalah:
high compliance = low intervention
dan
high risk = high scrutiny.
Eksportir yang selama bertahun-tahun memiliki rekam jejak baik, harga wajar, DHE konsisten, beneficial ownership jelas dan tidak memiliki temuan material dapat diberikan trusted exporter status.
Sebaliknya, perusahaan dengan anomali berulang masuk pada pengawasan lebih tinggi.
Joint Audit DJBC dan DJP Harus Menjadi Senjata Utama
Underinvoicing sering berada di wilayah abu-abu antara kepabeanan dan perpajakan.
Bea Cukai melihat nilai ekspor.
DJP melihat laba perusahaan.
Karena itu pemisahan analisis dapat membuat pola tertentu tidak terlihat.
Indonesia sebenarnya telah menjalankan Joint Program DJP-DJBC, termasuk joint analysis, joint profile, joint audit, joint investigation dan joint collection.
Model ini perlu diperkuat khusus untuk risiko trade misinvoicing.
Jika invoice ekspor rendah, pemeriksa tidak hanya melihat PEB.
Mereka juga melihat:
harga penjualan akhir, gross margin, kontrak dengan afiliasi, laporan keuangan, transfer pricing documentation, pembayaran luar negeri dan beneficial ownership.
Dengan demikian audit melihat substansi ekonomi, bukan hanya kelengkapan dokumen.
Audit Kepabeanan Sudah Memiliki Dasar yang Kuat
Indonesia juga sudah memperbarui kerangka audit kepabeanan melalui PMK 114 Tahun 2024, yang berlaku sejak 1 Maret 2025, beserta PER-2/BC/2025 mengenai tata laksana audit.
Ketentuan tersebut memungkinkan audit kepabeanan, monitoring dan evaluasi hasil audit, penjaminan kualitas, bahkan audit bersama dengan instansi lain sesuai ketentuan.
Ini berarti solusi pemberantasan underinvoicing tidak harus selalu dimulai dengan membuat undang-undang baru.
Sebagian besar fondasi hukumnya sudah tersedia.
Yang perlu diperkuat adalah targeting, integrasi data dan joint audit.
Bagaimana Bentuk Internal Control-nya?
Untuk menjadikannya sistem yang berkelanjutan, pengawasan underinvoicing perlu diperlakukan sebagai national control process, bukan sekadar operasi penindakan.
Pendekatannya dapat mengikuti prinsip SPIP maupun kerangka internal control modern.
Control Environment
Harus terdapat kebijakan nasional bahwa integritas nilai perdagangan merupakan tanggung jawab lintas lembaga.
Tidak boleh ada kondisi di mana setiap kementerian hanya menjaga databasenya sendiri.
Risk Assessment
Pemerintah membangun national trade misinvoicing risk assessment minimal setahun sekali.
Analisis dilakukan berdasarkan:
komoditas, eksportir, negara tujuan, pelabuhan, perusahaan afiliasi, metode pembayaran dan karakteristik transaksi.
Control Activities
Kontrol meliputi validasi harga, rekonsiliasi volume, pemeriksaan kualitas, beneficial ownership check, DHE matching, transfer pricing analysis dan mirror trade analysis.
Information and Communication
Seluruh data utama harus dipertukarkan melalui SINSW/LNSW dengan governance yang jelas.
Monitoring
Efektivitas kontrol diukur secara periodik.
BPKP sendiri memiliki peran pembinaan SPIP dan APIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sehingga desain pengendalian seperti ini dapat pula dievaluasi dari perspektif kematangan pengendalian intern pemerintah.
Dashboard yang Dibutuhkan Pemerintah
Menurut saya, pemerintah membutuhkan satu National Export Integrity Dashboard.
Dashboard ini tidak harus menampilkan data perusahaan kepada publik.
Namun bagi regulator, dashboard dapat menampilkan indikator seperti:
| Key Risk Indicator | Contoh Ukuran |
|---|---|
| Export value gap | Nilai ekspor Indonesia vs mirror import negara tujuan |
| Price deviation | Selisih harga invoice vs benchmark |
| Related-party exposure | Persentase ekspor kepada afiliasi |
| DHE mismatch | Perbedaan PPE dengan devisa yang diterima |
| Volume discrepancy | Produksi/penjualan vs volume ekspor |
| HS anomaly | Frekuensi perubahan HS atau klasifikasi |
| Quality deviation | Perbedaan grade/kadar dengan transaksi pembanding |
| BO risk | Buyer dan seller memiliki beneficial owner yang terkait |
| Tax margin anomaly | Margin eksportir jauh di bawah peer |
| Repeat finding rate | Temuan serupa berulang setelah audit |
KRI tersebut kemudian menghasilkan risk ranking, bukan daftar pihak yang langsung dianggap bersalah.
Gunakan Artificial Intelligence, tetapi Jangan Serahkan Keputusan kepada AI
Jumlah transaksi ekspor terlalu besar apabila seluruhnya diperiksa manual.
Machine learning dapat digunakan untuk mencari pola:
anomali harga, perusahaan yang saling terkait, transaksi berulang, perubahan destination country, abnormal invoice splitting, perubahan HS, hingga pola pembayaran.
Namun AI sebaiknya digunakan sebagai decision support system.
Keputusan audit, koreksi nilai maupun penindakan tetap harus dilakukan oleh pejabat berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Dengan demikian teknologi meningkatkan kemampuan deteksi tanpa menghilangkan due process.
Pertukaran Data dengan Negara Tujuan Harus Diperkuat
Di sinilah pengawasan trade misinvoicing membutuhkan kerja sama internasional.
Misalnya Indonesia mengekspor barang ke Negara X.
Idealnya otoritas Indonesia dapat memperoleh data tertentu mengenai:
nilai impor, kuantitas, HS, importer, pelabuhan dan tanggal transaksi.
LNSW saat ini bahkan telah memiliki fungsi sebagai otoritas pertukaran data elektronik untuk mendukung cross-border paperless trade dengan mitra bilateral maupun regional.
Kemampuan tersebut dapat dikembangkan dari fungsi fasilitasi perdagangan menjadi bagian dari trade integrity analytics, tentunya sesuai perjanjian internasional dan perlindungan data.
Sanksi Harus Diimbangi dengan Voluntary Disclosure
Strategi pemberantasan tidak selalu harus represif.
Perusahaan dapat diberikan mekanisme untuk melakukan pembetulan secara sukarela apabila menemukan kesalahan harga, volume atau klasifikasi.
Perbedaan perlakuan perlu dibuat antara:
kesalahan administratif, kesalahan sistem, ketidaktepatan interpretasi, kelalaian material, dan tindakan manipulatif yang disengaja.
Dengan demikian enforcement menjadi proporsional.
Perusahaan yang segera memperbaiki kesalahan dan memiliki internal control kuat tentu tidak tepat diperlakukan sama dengan perusahaan yang secara sistematis menyusun skema untuk menyembunyikan nilai transaksi.
Monitoring Perbaikan Harus Menggunakan Siklus PDCA
Program ini sebaiknya tidak berhenti setelah sistem diluncurkan.
Gunakan siklus:
Plan → Do → Check → Act.
Pada tahap Plan, pemerintah menyusun risk assessment, commodity priority dan parameter deteksi.
Pada tahap Do, risk engine, joint analysis dan audit dijalankan.
Pada tahap Check, pemerintah membandingkan hasil prediksi dengan hasil audit.
Berapa persen high-risk alert yang benar-benar menghasilkan temuan?
Apakah terdapat banyak false positive?
Komoditas apa yang paling sering bermasalah?
Parameter mana yang ternyata tidak efektif?
Pada tahap Act, parameter diperbaiki.
Risk engine kemudian belajar dari hasil audit sebelumnya.
Inilah yang disebut continuous improvement.
Audit terhadap Sistem Pengawasannya Juga Penting
Ada satu hal yang sering dilupakan.
Bukan hanya eksportir yang perlu diaudit.
sistem pengawasannya sendiri juga harus diaudit.
BPK maupun APIP/BPKP dapat menguji beberapa hal:
apakah data antarinstansi lengkap, apakah risk engine benar-benar digunakan, apakah transaksi high risk benar-benar ditindaklanjuti, apakah pejabat dapat mengubah risk score secara manual, apakah override terdokumentasi, apakah terdapat conflict of interest, dan apakah hasil audit menghasilkan tindak lanjut.
Dengan demikian terbentuk dua lapis kontrol.
Layer pertama: mengawasi transaksi ekspor.
Layer kedua: mengawasi apakah sistem pengawasan transaksi ekspor bekerja sebagaimana seharusnya.
Ini merupakan prinsip internal control yang sangat penting.
Pengawasan Juga Harus Mengawasi Pengawas
Sistem terbaik pun dapat gagal apabila terdapat intervensi manusia.
Karena itu setiap perubahan data, pembatalan alert atau override keputusan sistem harus meninggalkan digital audit trail.
Siapa yang mengubah?
Kapan?
Mengapa?
Atas dasar dokumen apa?
Tidak boleh ada transaksi high risk yang tiba-tiba berubah menjadi low risk tanpa jejak keputusan.
Pada titik tertentu, data PPATK, internal affairs, APIP maupun aparat penegak hukum dapat digunakan apabila ditemukan indikasi yang memenuhi kriteria sesuai kewenangannya.
Tujuannya bukan mencurigai petugas.
Justru sebaliknya, audit trail juga melindungi petugas yang telah menjalankan prosedur secara benar.
Jangan Mengejar Angka Selisih, Kejar Transaksi yang Tidak Masuk Akal
Indonesia sebaiknya juga menghindari jebakan lain.
Target program jangan berbunyi:
“menghilangkan seluruh mirror trade gap.”
Hal itu hampir tidak mungkin dilakukan.
Perdagangan internasional memang menghasilkan statistical discrepancy.
Target yang lebih realistis adalah:
mengurangi unexplained trade gap setelah normalisasi.
Dengan kata lain, setiap gap harus bisa dikelompokkan.
Sebagian mungkin disebabkan freight.
Sebagian time lag.
Sebagian re-export.
Sebagian HS mismatch.
Sebagian contract adjustment.
Dan mungkin sebagian lagi benar-benar tidak dapat dijelaskan.
Bagian terakhir inilah yang harus menjadi sasaran audit.
Dari Banyak Sistem Menjadi Satu Ekosistem Pengawasan
Indonesia sebenarnya telah mempunyai banyak potongan puzzle.
Kita mempunyai:
CEISA.
INSW dan National Logistics Ecosystem.
SIMBARA.
Coretax.
Sistem DHE.
Beneficial ownership.
Transfer pricing documentation.
PPATK.
Harga Patokan Ekspor.
Audit kepabeanan.
Joint Program DJP-DJBC.
Masalahnya jangan sampai masing-masing menjadi pulau data.
Bayangkan apabila seluruhnya dihubungkan.
Ketika sebuah PEB masuk, dalam hitungan detik sistem dapat mengetahui:
siapa eksportirnya, siapa pemilik manfaatnya, siapa pembelinya, apakah pembeli merupakan afiliasi, berapa harga internasional, berapa harga ekspor perusahaan lain, berapa produksi barang tersebut, berapa kewajiban PNBP-nya, berapa DHE yang masuk, bagaimana margin pajaknya dan berapa nilai barang yang dicatat negara tujuan.
Barulah kita mempunyai pengawasan perdagangan modern.
Penutup: Bukan Memperbanyak Regulasi, tetapi Menghubungkan Pengawasan
Persoalan underinvoicing ekspor sebaiknya tidak dijawab hanya dengan menambah formulir, izin atau pemeriksaan fisik.
Indonesia sudah mempunyai banyak regulasi dan sistem.
Yang dibutuhkan berikutnya adalah menghubungkan sistem tersebut menjadi sebuah intelligence-based control system.
Data kepabeanan harus berbicara dengan data perpajakan.
Data perpajakan harus berbicara dengan beneficial ownership.
Data produksi harus berbicara dengan volume ekspor.
PEB harus berbicara dengan DHE.
Harga invoice harus berbicara dengan harga pasar.
Dan data Indonesia harus dapat dibandingkan secara metodologis dengan data negara tujuan.
Di sinilah konsep Integrated Export Integrity Control menjadi relevan.
Tujuannya bukan membuat ekspor semakin sulit.
Justru sebaliknya.
Eksportir yang patuh harus mendapat pelayanan lebih cepat, sementara sumber daya pengawasan difokuskan pada transaksi yang secara statistik dan ekonomi benar-benar berisiko.
Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat kredibilitas Indonesia.
Jika lembaga internasional menemukan anomali perdagangan Indonesia, pemerintah tidak hanya menjawab dengan bantahan.
Indonesia dapat menunjukkan bahwa setiap anomali masuk ke dalam sistem, dianalisis, diklasifikasikan, diaudit berdasarkan risiko dan ditindaklanjuti secara transparan.
Pada akhirnya, sistem perdagangan yang kuat bukan sistem yang menganggap semua eksportir mencurigakan.
Sistem yang kuat adalah sistem yang mampu membedakan transaksi normal, kesalahan administratif dan manipulasi dengan cepat, objektif dan berbasis data.
Dan apabila Indonesia mampu membangun sistem seperti itu, manfaatnya jauh lebih besar daripada sekadar menutup kebocoran penerimaan negara.
Ia akan memperkuat integritas perdagangan, kredibilitas statistik, kepastian usaha, tata kelola sumber daya alam dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
Referensi Utama
Artikel ini mengacu antara lain pada regulasi dan publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, LNSW, PPATK, Ditjen AHU, BPKP, UNCTAD, World Bank dan Global Financial Integrity. GFI menggunakan data UN Comtrade untuk studi Indonesia tahun 2016, sedangkan UNCTAD mengembangkan metodologi pengukuran trade misinvoicing dalam kerangka SDG Indicator 16.4.1.



