Korupsi bukan hanya peristiwa ketika seorang pejabat tertangkap menerima uang dalam sebuah operasi penindakan.
Korupsi dapat dimulai dari tindakan yang terlihat kecil:
memberikan uang agar suatu urusan dipercepat;
meminta biaya di luar ketentuan;
menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;
memanipulasi laporan perjalanan;
menitipkan kerabat dalam proses penerimaan pegawai;
mengatur pemenang pengadaan;
hingga mengambil sebagian anggaran publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Ketika tindakan semacam itu dilakukan berulang-ulang, diterima lingkungan, dan dianggap sebagai kewajaran, korupsi tidak lagi berdiri sebagai kejahatan individual. Ia berkembang menjadi pola sosial.
Namun, menyebut korupsi sebagai “budaya Indonesia” juga berbahaya.
Pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa masyarakat Indonesia secara alamiah tidak jujur dan sulit berubah. Padahal sejarah Indonesia juga mencatat nilai kejujuran, rasa malu, tanggung jawab, gotong royong, serta penghormatan terhadap amanah.
Korupsi bukan identitas bangsa.
Korupsi adalah perilaku yang dapat tumbuh dalam masyarakat mana pun ketika sistem memberi kesempatan, lingkungan memberikan pembenaran, dan risiko pelanggaran dianggap rendah.
Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi merusak kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan, dan memperbesar ketimpangan.
Pertanyaan pentingnya bukan apakah bangsa Indonesia pada dasarnya korup, melainkan:
Bagaimana perilaku koruptif berkembang, mengapa orang yang sudah kaya masih melakukannya, dan bagaimana Indonesia dapat mengubah lingkungan yang permisif menjadi budaya profesionalisme dan integritas?
Apakah praktik korupsi sudah ada sejak masa awal sejarah Indonesia?
Membahas sejarah korupsi harus dilakukan dengan hati-hati.
Konsep korupsi modern berkaitan dengan pemisahan yang jelas antara harta negara, harta organisasi, dan harta pribadi. Pada masyarakat kerajaan tradisional, batas tersebut tidak selalu sama dengan sistem administrasi negara modern.
Raja, bangsawan, kepala wilayah, dan pejabat lokal sering memiliki kekuasaan politik sekaligus ekonomi. Upeti, pajak, hadiah, kerja wajib, dan pendapatan pribadi penguasa dapat bercampur dalam sistem yang sekarang mungkin terlihat tidak transparan.
Karena itu, tidak semua praktik masa lalu dapat langsung disebut korupsi berdasarkan ukuran hukum modern.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, pengambilan hasil rakyat secara berlebihan, patronase, dan pengayaan pejabat memang bukan fenomena baru.
Benarkah pemerintah kolonial membayar pekerja melalui raja lokal, tetapi upahnya tidak diberikan?
Ada narasi yang menyebut pemerintah kolonial menyerahkan pembayaran pekerja kepada penguasa atau pejabat lokal, tetapi uang tersebut tidak seluruhnya sampai kepada buruh.
Pola penyalahgunaan melalui perantara lokal memang masuk akal dalam struktur pemerintahan kolonial yang banyak menggunakan bupati, bangsawan, kepala desa, mandor, dan elite lokal untuk menarik pajak, mengerahkan tenaga kerja, atau mengumpulkan hasil produksi.
Namun, klaim spesifik bahwa pemerintah Belanda secara umum telah membayar seluruh upah kepada raja lokal lalu seluruhnya ditahan belum sebaiknya ditulis sebagai fakta umum tanpa menunjuk arsip, wilayah, proyek, dan periode tertentu.
Sistem kolonial tidak seragam selama ratusan tahun. Di banyak tempat, persoalannya bahkan lebih mendasar daripada penggelapan upah: masyarakat dipaksa bekerja sebagai bentuk kewajiban, pajak, atau kerja rodi sehingga mereka memang tidak memperoleh upah yang layak.
Pada masa pemerintahan kolonial, penguasa lokal sering digunakan sebagai perpanjangan tangan administrasi. Sebuah kajian mengenai kebijakan Daendels mencatat bahwa para bupati di Jawa ditempatkan sebagai pejabat pemerintahan kolonial, antara lain sebagai upaya menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa lokal untuk kepentingan pribadi.
Dengan demikian, gambaran yang lebih tepat adalah:
Sistem kolonial menciptakan rantai kekuasaan yang panjang dan tidak transparan. Dalam sistem seperti itu, penindasan dan penyalahgunaan dapat dilakukan oleh pejabat kolonial, elite lokal, mandor, maupun perantara ekonomi.
Korupsi juga terdapat dalam tubuh VOC dan pemerintahan kolonial
Tidak tepat apabila korupsi masa kolonial hanya dibebankan kepada penguasa pribumi.
VOC dikenal menghadapi persoalan serius berupa perdagangan pribadi pegawai, konflik kepentingan, penyelundupan, patronase, serta penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Kajian sejarah tentang hubungan Belanda dan Indonesia menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bahan perdebatan sejak masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Praktik patronase, pemberian konsesi kepada orang dekat, eksploitasi petani, dan percampuran kepentingan negara dengan keuntungan swasta menjadi bagian dari persoalan kolonial.
Dalam sistem tanam paksa juga dikenal mekanisme insentif yang mendorong pejabat kolonial dan elite lokal meningkatkan produksi. Ketika penghargaan pejabat bergantung pada besarnya hasil yang diserahkan, muncul insentif untuk menekan petani secara berlebihan.
Dengan kata lain, kolonialisme tidak hanya meninggalkan eksploitasi ekonomi. Ia juga mewariskan struktur pemerintahan yang:
berjarak dari masyarakat;
mengutamakan setoran ke atasan;
bergantung pada perantara;
minim transparansi;
dan memberi ruang besar bagi penyalahgunaan kewenangan.
Namun, warisan kolonial bukan satu-satunya penjelasan. Banyak negara pernah dijajah, tetapi menunjukkan hasil yang berbeda setelah merdeka. Kualitas institusi, kepemimpinan, pendidikan, penegakan hukum, dan kontrol masyarakat setelah kemerdekaan tetap sangat menentukan.
Ratu Sima dan kisah emas di jalan
Di sisi lain, tradisi sejarah Nusantara juga mengenal kisah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga.
Dalam tradisi sejarah Nusantara, Ratu Sima atau Ratu Shima dikenal sebagai penguasa Kerajaan Kalingga pada sekitar abad ke-7. Ia dikenang karena ketegasannya dalam menegakkan hukum dan kejujuran. Ratu Sima sering digambarkan sebagai penguasa yang sangat tegas terhadap pencurian. Dalam cerita populer, seorang penguasa atau saudagar asing meletakkan kantung berisi emas di persimpangan jalan untuk menguji kejujuran masyarakat Kalingga. Emas tersebut disebut tidak disentuh dalam waktu yang lama.
Kisah itu kemudian berlanjut ketika putra mahkota tidak sengaja menyentuh kantung tersebut dengan kakinya. Ratu Sima dikisahkan tetap ingin menegakkan hukum, meskipun pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri.
Kisah ini dikenal luas dalam tradisi mengenai Kalingga. Akan tetapi, detail tentang kantung emas, siapa orang asing yang meletakkannya, dan berapa lama benda tersebut berada di jalan perlu ditempatkan sebagai cerita tradisional atau narasi sejarah populer, bukan sebagai kejadian yang seluruh rinciannya telah dibuktikan melalui sumber primer modern.
Meskipun demikian, pesan moralnya tetap relevan:
Integritas tidak hanya dibangun melalui nasihat, tetapi melalui kepastian bahwa aturan berlaku juga terhadap keluarga dan orang yang dekat dengan kekuasaan.
Kisah Ratu Sima menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak kekurangan teladan kejujuran. Persoalannya adalah bagaimana nilai tersebut diubah menjadi sistem pemerintahan modern yang tidak bergantung pada kebaikan seorang pemimpin saja.
Korupsi setelah kemerdekaan
Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi negara yang masih lemah, sumber daya terbatas, birokrasi yang belum mapan, dan ketimpangan yang besar.
Dalam berbagai periode, korupsi berkembang melalui:
penyalahgunaan perizinan;
perdagangan pengaruh;
pengadaan pemerintah;
pengelolaan sumber daya alam;
fasilitas kredit;
perusahaan negara;
pemberian jabatan;
serta hubungan antara pengusaha dan penguasa.
Pada masa pemerintahan yang sangat terpusat, korupsi cenderung terkonsentrasi di sekitar pusat kekuasaan.
Kekuasaan politik, ekonomi, perizinan, militer, dan birokrasi dapat terhubung melalui jaringan patronase. Loyalitas kepada penguasa atau kelompok sering lebih menentukan daripada profesionalisme.
Reformasi 1998 kemudian membawa harapan besar berupa demokratisasi, kebebasan pers, pembatasan kekuasaan, pembentukan KPK, keterbukaan informasi, dan penguatan masyarakat sipil.
Namun, demokrasi tidak otomatis menghapus korupsi.
Mengapa korupsi tetap marak setelah Reformasi?
Setelah Reformasi, kekuasaan menjadi lebih tersebar.
Desentralisasi dan otonomi daerah memberi pemerintah daerah kewenangan lebih besar untuk mengelola anggaran, perizinan, proyek, pegawai, dan sumber daya wilayah. Otonomi diperlukan agar keputusan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak seluruhnya ditentukan pemerintah pusat. Kerangka otonomi memberi daerah hak dan kewenangan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.
Namun, desentralisasi kewenangan yang tidak diikuti pengawasan kuat dapat menyebabkan desentralisasi korupsi.
Korupsi yang sebelumnya terkonsentrasi pada pusat kekuasaan dapat menyebar ke:
pemerintah provinsi;
kabupaten dan kota;
DPRD;
badan usaha milik daerah;
proyek infrastruktur lokal;
perizinan pertambangan dan perkebunan;
pengadaan barang dan jasa;
serta pengelolaan dana desa.
Biaya politik juga menjadi bagian penting dari persoalan.
Calon kepala daerah atau anggota legislatif memerlukan biaya untuk pencalonan, kampanye, konsolidasi partai, saksi, tim sukses, dan berbagai aktivitas politik lainnya.
Ketika jabatan politik dipandang sebagai investasi, muncul dorongan untuk mengembalikan modal setelah terpilih.
Pemenang pemilu dapat merasa bahwa kemenangan memberikan hak untuk:
membagi jabatan kepada pendukung;
mengarahkan proyek kepada penyandang dana;
menguasai pengadaan;
memperoleh bagian dari perizinan;
atau menggunakan anggaran untuk mempertahankan kekuasaan.
Masalahnya bukan demokrasi itu sendiri, tetapi demokrasi yang tidak disertai transparansi pembiayaan politik, akuntabilitas partai, pengawasan konflik kepentingan, dan penegakan hukum yang konsisten.
Data terbaru menunjukkan korupsi di daerah masih menjadi perhatian serius. Pada tujuh bulan pertama 2026, penangkapan sejumlah kepala daerah kembali memunculkan kekhawatiran mengenai korupsi sistemis dalam birokrasi regional.
Korupsi tidak hanya dilakukan pejabat tinggi
Korupsi besar mudah menarik perhatian karena melibatkan angka miliaran atau triliunan rupiah.
Namun, korupsi sehari-hari juga merusak masyarakat.
Contohnya:
pungutan liar di jalan;
pembayaran agar dokumen dipercepat;
uang pelicin untuk memperoleh layanan;
pemotongan bantuan;
penggunaan dana organisasi secara pribadi;
manipulasi kuitansi;
mark-up kegiatan;
titip absen;
jual beli nilai;
nepotisme;
dan pembagian proyek berdasarkan kedekatan.
Sebagian tindakan ini tidak selalu masuk kategori tindak pidana korupsi berdasarkan hukum. Namun, secara etika tindakan tersebut mempunyai pola yang sama: menggunakan kepercayaan, jabatan, atau sistem untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
Korupsi kecil juga dapat menjadi sekolah bagi korupsi besar.
Seseorang yang terbiasa memanipulasi kuitansi kecil dapat menganggap manipulasi anggaran besar sebagai perbedaan skala, bukan perbedaan moral.
Mengapa masyarakat kadang ikut mempertahankan korupsi?
Masyarakat sering menjadi korban korupsi, tetapi pada situasi tertentu juga ikut mempertahankannya.
Misalnya:
warga memberikan uang karena ingin dilayani lebih cepat;
keluarga meminta bantuan pejabat untuk meloloskan kerabat;
pendukung politik mengharapkan proyek setelah pemilu;
pegawai membenarkan manipulasi karena “semua orang juga melakukannya”;
penerima uang politik tetap memilih pemberinya;
atau masyarakat memuji pejabat yang banyak memberi bantuan pribadi meskipun sumber dananya tidak jelas.
Korupsi menjadi kuat ketika hubungan publik berubah menjadi hubungan personal.
Hak masyarakat atas pelayanan dianggap sebagai pemberian pejabat. Anggaran negara dianggap sebagai kemurahan hati pemimpin. Jabatan dianggap sebagai milik kelompok pemenang.
Dalam kondisi tersebut, loyalitas pribadi menggantikan aturan.
Mengapa orang kaya masih melakukan korupsi?
Korupsi tidak selalu lahir karena kebutuhan ekonomi.
Banyak pelaku korupsi berasal dari kelompok berpendidikan, berpenghasilan tinggi, mempunyai rumah, kendaraan, investasi, dan kedudukan sosial yang baik.
Secara psikologis, ada beberapa penjelasan.
1. Keinginan manusia tidak mempunyai batas alamiah
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, uang berubah fungsi.
Uang tidak lagi hanya digunakan untuk makan, rumah, dan pendidikan. Uang menjadi simbol:
Seseorang dapat merasa belum cukup kaya karena membandingkan dirinya dengan kelompok yang lebih kaya.
Fenomena ini dikenal sebagai perbandingan sosial. Kepuasan seseorang tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi juga oleh apa yang dimiliki orang di sekitarnya.
2. Kekuasaan dapat mengurangi rasa takut
Orang yang lama memegang kekuasaan dapat merasa dirinya aman.
Ia mempunyai staf, jaringan politik, pengusaha, aparat, penasihat hukum, dan orang-orang yang bergantung kepadanya.
Keberhasilan melakukan pelanggaran kecil tanpa tertangkap dapat melahirkan keyakinan bahwa sistem dapat dikendalikan.
Pelanggaran kemudian meningkat secara bertahap.
3. Korupsi dapat memberikan sensasi permainan
Korupsi kadang mempunyai unsur yang menyerupai perjudian:
ada risiko;
ada imbalan besar;
ada strategi menghindari pengawasan;
ada perasaan menang ketika berhasil;
dan ada dorongan mengulangi perilaku.
Hal ini bukan berarti korupsi adalah bentuk resmi gangguan perjudian. Namun, beberapa mekanisme psikologisnya dapat serupa: pencarian sensasi, optimisme berlebihan, ilusi kontrol, dan pengabaian risiko jangka panjang.
Pelaku dapat merasa bahwa korupsi merupakan permainan kecerdikan antara dirinya dan aparat.
Setiap keberhasilan lolos memperkuat keberanian untuk mencoba kembali.
4. Pelaku menciptakan pembenaran moral
Jarang ada orang yang ingin menganggap dirinya jahat.
Karena itu, pelaku membuat pembenaran seperti:
“Gaji saya tidak sebanding dengan tanggung jawab.”
“Semua orang juga mengambil.”
“Uangnya untuk partai.”
“Saya hanya menerima tanda terima kasih.”
“Ini bukan uang rakyat secara langsung.”
“Saya berjasa mendapatkan proyek itu.”
“Sebagian uangnya digunakan untuk membantu masyarakat.”
UNODC menjelaskan bahwa praktik koruptif dapat dipertahankan melalui rasionalisasi, ideologi yang menguntungkan diri sendiri, tekanan kelompok, dan proses sosialisasi ke dalam lingkungan yang menoleransi korupsi.
5. Korupsi menjadi norma kelompok
Pegawai baru dapat masuk ke lingkungan yang sudah mempunyai kebiasaan membagi uang proyek, menerima komisi, atau memberikan setoran.
Ia menghadapi pilihan sulit:
Jika orang jujur justru dihukum secara sosial, sedangkan pelaku korupsi dipromosikan, organisasi akan menghasilkan semakin banyak pelaku.
Norma sosial mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku. Ketika masyarakat menganggap suap sebagai hal yang biasa atau bahkan diperlukan, orang lebih mudah mengikutinya.
Mengapa lembaga agama dan pendidikan juga dapat terkena korupsi?
Lembaga agama dan pendidikan tidak otomatis bebas dari risiko korupsi.
Orang yang bekerja di dalamnya tetap manusia yang berhadapan dengan:
uang;
proyek;
donasi;
pengadaan;
kekuasaan;
jabatan;
penerimaan siswa;
akreditasi;
penelitian;
beasiswa;
dan pengelolaan aset.
Masalah dapat menjadi lebih sulit ketika lembaga menggunakan citra moral untuk menghindari kritik.
Masyarakat mungkin sungkan memeriksa pengelolaan dana karena khawatir dianggap menyerang agama, sekolah, universitas, yayasan, atau tokoh yang dihormati.
Padahal semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin kuat pula kewajiban transparansinya.
Integritas tidak boleh hanya diajarkan dalam ceramah atau buku pelajaran. Integritas harus terlihat dalam:
laporan keuangan;
mekanisme pengadaan;
pemilihan pimpinan;
penanganan konflik kepentingan;
penerimaan siswa dan pegawai;
serta perlindungan terhadap pelapor.
Apakah kondisi korupsi Indonesia sudah membaik?
Perubahan korupsi tidak dapat diukur hanya melalui jumlah orang yang ditangkap. Banyaknya penangkapan dapat berarti korupsi meningkat, tetapi juga dapat menunjukkan penegakan hukum bekerja lebih aktif.
Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Corruption Perceptions Index atau CPI dari Transparency International.
Dalam CPI 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara. Skor nol menunjukkan persepsi korupsi sektor publik yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan kondisi yang sangat bersih.
CPI bukan ukuran sempurna karena mengukur persepsi ahli dan pelaku usaha, bukan menghitung seluruh kejadian korupsi. Namun, nilainya menunjukkan bahwa tantangan Indonesia masih besar.
Apakah hukuman berat dapat mengatasi korupsi?
Penindakan tetap diperlukan.
Tanpa hukuman yang nyata, pendidikan integritas akan kehilangan kredibilitas.
Masyarakat tidak akan percaya pada pesan kejujuran apabila melihat koruptor:
mendapatkan hukuman ringan;
tetap menikmati kekayaan hasil kejahatan;
memperoleh fasilitas khusus;
kembali ke politik;
atau diperlakukan sebagai tokoh terhormat setelah bebas.
Namun, beratnya ancaman hukuman bukan satu-satunya penentu efek jera.
Bagi calon pelaku, yang sering lebih penting adalah:
Seberapa besar kemungkinan ia terdeteksi, ditangkap, dibuktikan bersalah, kehilangan aset, dan benar-benar menjalani hukuman?
Ancaman sangat berat tidak banyak berarti apabila peluang tertangkap dianggap kecil.
Karena itu, kepastian penindakan umumnya lebih penting daripada sekadar memperbesar ancaman pidana di atas kertas.
Apakah koruptor perlu dihukum mati?
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka kemungkinan pidana mati untuk korupsi tertentu yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999.
Namun, pidana mati tidak dirancang sebagai hukuman umum bagi semua tindak pidana korupsi.
Penerapannya juga menimbulkan perdebatan mengenai:
hak hidup;
risiko kesalahan peradilan;
konsistensi pemidanaan;
definisi keadaan tertentu;
dan apakah hukuman mati benar-benar lebih efektif dibandingkan penjara berat serta perampasan seluruh hasil kejahatan.
Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah tidak semuanya mengandalkan hukuman mati.
Keberhasilan mereka lebih banyak berkaitan dengan:
birokrasi profesional;
penegakan hukum yang kredibel;
pengawasan kekayaan;
layanan publik sederhana;
transparansi;
pengadaan yang kompetitif;
serta rendahnya peluang menikmati hasil korupsi.
Karena itu, hukuman mati bukan solusi utama untuk membangun sistem antikorupsi.
Perampasan aset lebih menyentuh motif utama korupsi
Korupsi dilakukan untuk memperoleh manfaat.
Jika pelaku dipenjara tetapi keluarga, jaringan, atau perusahaan masih menikmati hasil kejahatan, tujuan ekonominya belum sepenuhnya dihancurkan.
Karena itu, pemberantasan korupsi perlu berorientasi pada prinsip:
Kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan.
Instrumennya mencakup:
penyitaan sejak tahap penyidikan;
penelusuran rekening;
penerapan tindak pidana pencucian uang;
pembuktian kepemilikan aset;
uang pengganti;
perampasan keuntungan;
kerja sama lintas negara;
dan pengembalian aset kepada publik.
KPK menilai penguatan regulasi perampasan aset penting untuk mempercepat pemulihan kerugian negara. Hingga Juli 2026, RUU Perampasan Aset masih berada dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan belum menjadi undang-undang. DPR menyatakan pembahasannya ditargetkan selesai pada 2026, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak warga dan kepastian hukum.
Perampasan aset harus tetap melalui mekanisme yang adil. Harta pasangan, pihak ketiga, atau pemilik sah yang tidak terkait kejahatan harus dilindungi.
Namun, perlindungan hak tidak boleh berubah menjadi celah untuk menyembunyikan kekayaan atas nama keluarga, perusahaan cangkang, atau nominee.
Pendidikan antikorupsi: penting tetapi tidak cukup
Pendidikan integritas harus dimulai sejak dini.
Anak perlu memahami bahwa korupsi bukan hanya mengambil uang negara. Nilai antikorupsi mencakup:
jujur;
disiplin;
bertanggung jawab;
adil;
berani;
sederhana;
mandiri;
peduli;
dan bekerja keras.
KPK mendorong integrasi pendidikan antikorupsi dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. KPK juga menekankan bahwa guru dan sekolah harus menjadi teladan, bukan hanya menyampaikan materi.
Pendidikan membutuhkan waktu panjang, bahkan beberapa generasi.
Namun, pendidikan akan gagal apabila siswa diajarkan jujur sementara mereka melihat:
penerimaan sekolah dapat diatur;
nilai dapat dibeli;
guru memanipulasi administrasi;
proyek sekolah tidak transparan;
pejabat korup tetap dihormati;
dan orang jujur justru tidak berkembang.
Anak belajar lebih kuat dari perilaku orang dewasa daripada dari slogan.
Strategi terbaik: pendidikan, pencegahan, dan penindakan
KPK menggunakan pendekatan yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu:
pendidikan;
pencegahan;
penindakan.
Ketiganya harus berjalan bersama. Pendidikan membentuk nilai, pencegahan memperkecil peluang, dan penindakan menciptakan konsekuensi.
Indonesia tidak dapat memilih hanya satu.
Pendidikan tanpa penindakan akan terdengar seperti nasihat kosong.
Penindakan tanpa pencegahan akan membuat aparat terus menangkap pelaku baru dari sistem yang sama.
Pencegahan tanpa pendidikan dapat menghasilkan kepatuhan semu yang hilang begitu pengawasan melemah.
Belajar dari negara lain
Singapura: kepastian hukum dan birokrasi profesional
Singapura sering dijadikan contoh keberhasilan pengendalian korupsi.
Keberhasilannya tidak hanya berasal dari hukuman berat. Faktor yang berperan meliputi:
komitmen politik tingkat tinggi;
lembaga antikorupsi yang memiliki kemampuan investigasi;
birokrasi yang profesional;
pengendalian konflik kepentingan;
penindakan yang dapat menyentuh pejabat;
serta penyederhanaan administrasi.
Pengalaman Singapura menunjukkan pentingnya sinyal yang konsisten bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, termasuk ketika melibatkan orang yang dekat dengan kekuasaan.
Tidak semua model Singapura dapat disalin karena Indonesia jauh lebih besar, demokratis, terdesentralisasi, dan memiliki kondisi sosial yang lebih beragam. Namun, prinsip kepastian penegakan hukum dan profesionalisme birokrasi tetap relevan.
Hong Kong: lembaga antikorupsi multidimensi
Hong Kong dikenal membangun lembaga antikorupsi yang tidak hanya melakukan penyidikan.
Pendekatannya menggabungkan:
Model ini mirip dengan gagasan trisula KPK.
Pembelajarannya adalah bahwa lembaga antikorupsi harus mampu memeriksa mengapa suatu sistem mudah dikorupsi, bukan hanya siapa pelakunya.
Georgia: reformasi layanan dan kepolisian
Georgia pernah menghadapi korupsi administratif yang luas.
Reformasinya dilakukan dengan merombak sejumlah layanan, menyederhanakan prosedur, menggunakan teknologi, meningkatkan transparansi, serta melakukan perubahan besar pada lembaga yang dianggap sangat korup.
Pengalaman negara tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, perbaikan bertahap saja tidak cukup. Organisasi yang telah sepenuhnya dikuasai jaringan korup mungkin memerlukan restrukturisasi besar, perubahan personel, dan desain ulang layanan.
Georgia termasuk salah satu negara yang sering disebut sebagai contoh mengejutkan dalam penurunan korupsi administratif.
Namun, pemecatan besar-besaran tidak boleh dilakukan tanpa seleksi yang adil, perlindungan hukum, dan sistem rekrutmen pengganti yang profesional.
Rwanda: target kinerja dan perbaikan administrasi
Rwanda menggunakan kombinasi komitmen pimpinan, penyederhanaan administrasi, kontrak kinerja, pengawasan, dan perubahan layanan publik.
Kontrak kinerja membantu menghubungkan integritas dengan pencapaian hasil pemerintahan. Korupsi dipandang bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga penghambat pencapaian target pembangunan.
Konteks politik Rwanda berbeda dari Indonesia. Namun, gagasan mengukur pimpinan berdasarkan hasil, kualitas layanan, dan kepatuhan dapat diterapkan dengan mekanisme demokratis dan transparan.
Negara Nordik: transparansi dan kepercayaan institusi
Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah umumnya mempunyai:
Pelajarannya bukan bahwa gaji tinggi otomatis menghilangkan korupsi.
Gaji yang layak harus disertai:
seleksi berbasis kompetensi;
evaluasi kinerja;
larangan konflik kepentingan;
keterbukaan kekayaan;
dan hukuman nyata bagi pelanggaran.
Solusi untuk Indonesia
1. Reformasi pembiayaan politik
Selama biaya memperoleh jabatan sangat tinggi, korupsi politik akan terus tumbuh.
Langkah yang diperlukan meliputi:
transparansi sumbangan;
audit dana kampanye yang nyata;
pembatasan pengeluaran;
larangan penyandang dana anonim;
keterbukaan pemilik manfaat perusahaan penyumbang;
pengawasan transaksi digital;
serta sanksi terhadap partai yang menerima dana ilegal.
Partai politik juga perlu mempunyai sumber pembiayaan legal yang memadai, tetapi bantuan negara harus diikuti audit dan demokrasi internal.
2. Transparansi konflik kepentingan
Pejabat harus mengungkapkan hubungan dengan:
Pejabat yang mempunyai konflik kepentingan harus menarik diri dari keputusan.
3. Digitalisasi sekaligus penyederhanaan layanan
Digitalisasi dapat mengurangi tatap muka dan transaksi tunai.
Namun, memindahkan prosedur yang rumit ke aplikasi belum tentu mengurangi korupsi.
Pemerintah perlu:
menghapus izin yang tidak diperlukan;
menyederhanakan persyaratan;
menetapkan waktu layanan;
membuka status permohonan;
mengurangi diskresi;
dan menyediakan mekanisme banding.
Tujuannya bukan hanya layanan daring, tetapi layanan yang tidak membutuhkan “orang dalam”.
4. Transparansi pengadaan dari awal sampai akhir
Data pengadaan harus menunjukkan:
Analisis data dapat digunakan untuk menemukan:
peserta yang selalu berpasangan;
alamat perusahaan yang sama;
pemenang berulang;
harga tidak wajar;
kontrak dipecah;
dan hubungan dengan pejabat.
5. Perkuat perlindungan pelapor
Banyak kasus hanya dapat diketahui oleh orang dalam.
Pelapor membutuhkan:
Sistem pelaporan akan mati apabila identitas pelapor bocor dan pelaku tetap berkuasa.
6. Terapkan perampasan aset secara efektif
Penyidikan korupsi harus sejak awal mengikuti aliran uang.
Aparat jangan hanya membuktikan penyerahan uang, tetapi juga menelusuri:
Tujuannya agar hukuman tidak berhenti pada penjara, tetapi juga menghilangkan hasil kejahatan.
7. Batasi gaya hidup dan patronase pejabat
Masyarakat perlu berhenti menilai pejabat dari kemampuan membagikan uang pribadi.
Pejabat yang terlalu sering memberikan bantuan dari sumber yang tidak transparan seharusnya menimbulkan pertanyaan, bukan kekaguman.
Bantuan publik harus diberikan melalui program, bukan kemurahan hati personal.
8. Bangun sistem merit
Promosi pegawai harus ditentukan oleh:
kompetensi;
integritas;
kinerja;
dan rekam jejak.
Pegawai yang menolak korupsi harus dilindungi dan dipromosikan.
Sebaliknya, orang yang mempunyai catatan manipulasi, konflik kepentingan, atau gaya hidup tidak wajar tidak seharusnya ditempatkan pada jabatan sensitif.
9. Terapkan rotasi dan pemisahan tugas
Posisi yang mengendalikan uang, perizinan, pemeriksaan, dan pengadaan mempunyai risiko tinggi.
Sistem perlu memisahkan:
pemohon;
pemeriksa;
pemberi persetujuan;
pembayar;
dan auditor.
Rotasi diperlukan agar pegawai tidak terlalu lama membangun hubungan tertutup dengan vendor atau pengguna layanan.
10. Jadikan integritas sebagai ukuran kinerja
Instansi jangan hanya dinilai berdasarkan penyerapan anggaran.
Penyerapan tinggi belum tentu berarti pelayanan baik.
Indikator harus mencakup:
11. Perbaiki pendidikan melalui keteladanan
Sekolah harus menjadi tempat praktik integritas.
Contohnya:
anggaran kegiatan dibuka;
penerimaan siswa transparan;
nilai tidak dapat ditawar;
plagiarisme ditindak;
organisasi siswa membuat laporan keuangan;
dan guru menunjukkan perilaku adil.
Pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran tambahan yang penuh hafalan. Nilainya dapat dimasukkan ke dalam proses belajar sehari-hari.
12. Libatkan masyarakat dan pers
Penegakan hukum terpusat saja tidak cukup.
Penelitian mengenai korupsi dan kerja sama sosial menunjukkan bahwa institusi pusat dapat gagal apabila mudah disuap. Partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan.
Pers, akademisi, organisasi masyarakat, auditor sosial, komunitas lokal, dan warga perlu memperoleh akses terhadap data publik.
Kritik terhadap pejabat bukan gangguan pembangunan. Kritik yang berbasis data merupakan bagian dari pengamanan uang publik.
Dari budaya permisif menuju budaya profesional
Budaya korupsi tidak akan berubah hanya dengan slogan.
Perubahan terjadi ketika masyarakat melihat pola baru secara konsisten:
layanan dapat diperoleh tanpa suap;
orang jujur dapat naik jabatan;
pejabat tinggi dapat dihukum;
harta hasil korupsi dirampas;
partai membuka sumber dananya;
pelapor dilindungi;
dan anggaran publik dapat diperiksa masyarakat.
Pada saat itulah norma sosial berubah.
Orang tidak lagi berkata:
“Semua orang juga melakukannya.”
Mereka mulai berkata:
“Di tempat ini, perbuatan seperti itu tidak akan dibiarkan.”
Kesimpulan
Korupsi di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya sebagai warisan kerajaan, kolonialisme, kemiskinan, atau kelemahan moral.
Korupsi tumbuh dari gabungan:
Sejarah memang menunjukkan praktik penyalahgunaan kekuasaan sejak masa kolonial dan sebelumnya. Namun, sejarah Nusantara juga memiliki simbol integritas seperti kisah Ratu Sima.
Artinya, Indonesia mempunyai dua kemungkinan yang sama-sama berasal dari pengalaman sejarahnya: mempertahankan sistem patronase atau membangun tradisi kejujuran.
Hukuman berat tetap diperlukan, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Hukuman mati juga bukan jalan pintas yang otomatis membersihkan pemerintahan.
Strategi yang lebih kuat adalah menggabungkan:
pendidikan integritas sejak dini;
reformasi pembiayaan politik;
penyederhanaan dan digitalisasi layanan;
transparansi pengadaan dan konflik kepentingan;
perlindungan pelapor;
penindakan yang independen;
serta perampasan hasil kejahatan.
Tujuan akhirnya bukan hanya membuat orang takut melakukan korupsi.
Tujuan yang lebih besar adalah membangun negara di mana bekerja secara profesional, jujur, dan transparan menjadi pilihan yang paling wajar, paling dihargai, dan paling aman.
Budaya korupsi akan melemah ketika integritas tidak lagi bergantung pada keberanian individu, tetapi dilindungi oleh sistem.
