Bagaimana Energi Mengubah Jalannya Sejarah Manusia?

 

Sejarah manusia bukan hanya kisah mengenai raja, perang, agama, perdagangan, dan penemuan teknologi. Di balik seluruh perubahan besar tersebut terdapat satu kebutuhan yang sering luput diperhatikan: energi.

Manusia membutuhkan energi untuk:

• memasak makanan;

• menghangatkan rumah;

• mengolah logam;

• menggerakkan alat;

• mengangkut barang;

• membangun kota;

• menjalankan pabrik;

• mengoperasikan kendaraan;

• menghasilkan listrik;

• dan mempertahankan kekuatan militer.

Semakin banyak energi yang dapat dikuasai suatu masyarakat, semakin besar pula kemampuannya untuk menghasilkan pangan, membangun industri, melakukan perdagangan, dan memperluas pengaruhnya.

Perjalanan manusia dari kayu bakar menuju batu bara, minyak bumi, listrik, tenaga nuklir, dan energi terbarukan telah mengubah cara manusia hidup. Perubahan sumber energi juga menggeser pusat kekuatan dunia.

Negara yang menguasai sumber energi, teknologi pengolahannya, serta jalur distribusinya sering memperoleh keunggulan ekonomi dan geopolitik.

Karena itu, energi tidak hanya menjadi persoalan teknis. Energi juga berkaitan dengan kekuasaan, kedaulatan, kemakmuran, dan konflik.

Energi sebagai Dasar Peradaban

Energi secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan kerja.

Peradaban modern terbentuk karena manusia belajar mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain, kemudian menggunakannya untuk memasak, bergerak, memproduksi barang, menghasilkan cahaya, dan menjalankan mesin.

Pada awal sejarah, manusia sangat bergantung pada energi yang tersedia langsung di alam, seperti:

• tenaga otot manusia;

• tenaga hewan;

• kayu bakar;

• sinar matahari;

• angin;

• dan aliran air.

Jumlah energi yang dapat digunakan sangat terbatas. Manusia hanya dapat bekerja sesuai kekuatan tubuh, jumlah hewan, ketersediaan kayu, dan kondisi alam.

Keadaan berubah ketika manusia menemukan cara untuk menggunakan sumber energi yang lebih padat, mudah disimpan, dan mampu menggerakkan mesin dalam skala besar.

Setiap peralihan energi kemudian melahirkan perubahan besar dalam ekonomi dan masyarakat.

Namun, transisi energi tidak berlangsung dengan cara satu sumber langsung menggantikan sumber sebelumnya. Kayu tidak hilang ketika batu bara digunakan. Batu bara juga tidak lenyap setelah minyak bumi berkembang.

Sumber energi baru biasanya ditambahkan ke dalam sistem, sementara sumber lama tetap digunakan untuk keperluan tertentu. Karena itulah konsumsi energi dunia terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perekonomian.

Era Kayu Bakar dan Biomassa

Selama ribuan tahun, kayu bakar merupakan salah satu sumber energi utama manusia.

Kayu digunakan untuk:

• memasak;

• menghangatkan tempat tinggal;

• membakar tembikar;

• membuat batu bata;

• mengolah logam;

• dan menghasilkan arang.

Masyarakat juga menggunakan sisa tanaman, jerami, serta kotoran hewan yang dikeringkan sebagai bahan bakar.

Sebelum Revolusi Industri, kehidupan manusia masih sangat bergantung pada biomassa, tenaga hewan, kincir air, dan kincir angin.

Kayu dan pertumbuhan kota

Ketika jumlah penduduk dan kota meningkat, kebutuhan kayu ikut membesar.

Kayu bukan hanya digunakan sebagai bahan bakar, tetapi juga untuk:

• membangun rumah;

• membuat perabot;

• membangun jembatan;

• membuat gerobak;

• menopang tambang;

• dan membangun kapal.

Kerajaan yang memiliki angkatan laut besar membutuhkan kayu dalam jumlah sangat besar. Kapal perang membutuhkan batang pohon berkualitas untuk lambung, tiang, dan berbagai komponennya.

Karena itu, hutan menjadi aset strategis.

Kekurangan kayu dapat membatasi kemampuan suatu negara membangun kapal, memperluas perdagangan, dan mempertahankan wilayahnya.

Keterbatasan kayu bakar

Kayu memiliki beberapa kelemahan.

Pertama, kepadatan energinya relatif rendah. Untuk menghasilkan panas besar, dibutuhkan volume kayu yang banyak.

Kedua, pengangkutannya mahal dan memerlukan ruang penyimpanan luas.

Ketiga, penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan penebangan hutan.

Keempat, produksi kayu bergantung pada luas lahan dan waktu pertumbuhan pohon.

Ketika kebutuhan energi masyarakat meningkat, biomassa tidak lagi cukup untuk menopang perkembangan industri besar.

Dunia kemudian beralih semakin kuat kepada batu bara.

Batu Bara dan Revolusi Industri

Batu bara telah dikenal sejak lama, tetapi penggunaannya meningkat pesat ketika Revolusi Industri berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan ke-19.

Batu bara memiliki kepadatan energi lebih tinggi daripada kayu. Bahan bakar ini dapat menghasilkan panas yang besar dan disimpan dalam jumlah banyak.

Penggunaan batu bara kemudian berkaitan erat dengan pengembangan mesin uap.

Mesin uap mengubah batas kemampuan manusia

Mesin uap mengubah panas hasil pembakaran batu bara menjadi tenaga mekanis.

Dengan mesin uap, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada:

• kekuatan otot;

• tenaga hewan;

• aliran sungai;

• atau hembusan angin.

Pabrik dapat dibangun di dekat kota dan jalur transportasi, tidak hanya di tepi sungai.

Mesin uap digunakan untuk:

• memompa air dari tambang;

• menggerakkan pabrik tekstil;

• menjalankan lokomotif;

• menggerakkan kapal;

• dan mengoperasikan berbagai mesin produksi.

Batu bara menjadi jantung Revolusi Industri.

Transisi dari kayu menuju batu bara tidak berlangsung seketika. Di banyak tempat, keduanya digunakan bersamaan selama puluhan hingga ratusan tahun.

Batu bara dan lahirnya negara industri

Negara yang mempunyai cadangan batu bara, teknologi mesin, modal, dan jaringan transportasi memperoleh keunggulan besar.

Inggris mampu menjadi kekuatan industri dan maritim karena beberapa faktor yang saling mendukung:

• cadangan batu bara;

• perkembangan teknologi;

• lembaga keuangan;

• perdagangan internasional;

• koloni;

• dan kekuatan laut.

Produksi massal menurunkan biaya barang. Kereta api dan kapal uap mempercepat pengangkutan bahan mentah serta produk industri.

Batu bara juga membantu negara-negara Eropa membangun senjata, kapal, rel, dan industri baja.

Dengan demikian, energi menjadi salah satu fondasi imperialisme modern.

Kekuatan industri memungkinkan negara tertentu menaklukkan atau mengendalikan wilayah yang secara teknologi dan energi lebih lemah.

Batu Bara, Baja, dan Perebutan Kawasan Industri

Pada era industri, tambang batu bara dan pusat produksi baja menjadi wilayah strategis.

Kawasan seperti Ruhr di Jerman berkembang sebagai pusat pertambangan batu bara dan industri berat. Kemampuan memproduksi baja dan mesin sangat menentukan kekuatan ekonomi sekaligus militer.

Persaingan antarnegara Eropa bukan hanya mengenai wilayah, nasionalisme, dan politik. Wilayah industri yang kaya batu bara dan bijih besi juga mempunyai nilai strategis.

Setelah perang, pengawasan terhadap kawasan industri sering menjadi bagian dari upaya membatasi kemampuan suatu negara membangun kembali kekuatan militernya.

Pembentukan kerja sama batu bara dan baja di Eropa setelah Perang Dunia II kemudian memiliki makna penting. Menyatukan pengelolaan bahan baku strategis dipandang sebagai salah satu cara mengurangi kemungkinan negara-negara Eropa kembali berperang.

Energi dan bahan industri yang dahulu menjadi sumber persaingan perlahan dijadikan dasar kerja sama.

Minyak Bumi Menggantikan Batu Bara sebagai Energi Strategis

Batu bara mendominasi industri abad ke-19, tetapi abad ke-20 menjadi era minyak bumi.

Minyak mempunyai beberapa keunggulan:

• kepadatan energi tinggi;

• mudah dipompa;

• mudah diangkut melalui kapal dan pipa;

• dapat diolah menjadi berbagai bahan bakar;

• dan cocok untuk mesin pembakaran dalam.

Dari minyak bumi dapat dihasilkan:

• bensin;

• solar;

• avtur;

• minyak tanah;

• pelumas;

• aspal;

• dan bahan baku petrokimia.

Penemuan mesin pembakaran dalam memungkinkan berkembangnya mobil, truk, tank, kapal modern, dan pesawat terbang.

Jika batu bara merupakan bahan bakar kereta api dan pabrik, minyak menjadi bahan bakar mobilitas modern.

Minyak dan Perubahan Kekuatan Militer

Perubahan dari kapal berbahan bakar batu bara menuju kapal berbahan bakar minyak memberikan beberapa keuntungan.

Minyak lebih mudah dimuat, menghasilkan energi lebih padat, dan memungkinkan kapal menempuh perjalanan lebih efisien.

Namun, perubahan ini juga menciptakan ketergantungan baru.

Negara yang tidak memiliki cadangan minyak harus:

• mengimpor;

• membangun pangkalan;

• menguasai pelabuhan;

• menjaga jalur laut;

• atau menjalin hubungan dengan negara produsen.

Dalam perang modern, kendaraan, pesawat, kapal, dan mesin tidak dapat beroperasi tanpa pasokan bahan bakar.

Pasukan yang memiliki banyak kendaraan tetapi tidak memiliki bahan bakar akan kehilangan kemampuan tempurnya.

Karena itu, kilang, tangki penyimpanan, jalur pipa, pelabuhan minyak, dan kapal tanker menjadi sasaran strategis dalam peperangan.

Minyak dalam Perang Dunia II

Perang Dunia II tidak semata-mata terjadi karena perebutan minyak. Penyebabnya jauh lebih luas, termasuk ekspansionisme, ideologi, nasionalisme ekstrem, krisis ekonomi, dan ambisi wilayah.

Namun, minyak menjadi salah satu kebutuhan strategis utama bagi negara-negara yang berperang.

Jerman memiliki keterbatasan minyak domestik dan sangat membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan lapis baja serta angkatan udaranya. Invasi Jerman terhadap Uni Soviet pada 1941 merupakan bagian dari perang ekspansionis yang jauh lebih besar, tetapi akses terhadap sumber daya wilayah timur, termasuk kawasan minyak, menjadi kepentingan strategis.

Pertempuran menuju Kaukasus menunjukkan pentingnya wilayah penghasil minyak. Tanpa pasokan bahan bakar yang memadai, kemampuan Jerman mempertahankan perang bergerak akan terus menurun.

Jepang juga mengalami ketergantungan terhadap impor energi dan bahan mentah. Perluasan kekuasaan Jepang di Asia berkaitan dengan ambisinya menguasai sumber daya dan membangun wilayah ekonomi yang dikendalikan sendiri.

Minyak menjadi kebutuhan penting bagi armada laut dan udara Jepang.

Perang tersebut memperlihatkan satu pelajaran besar:

Kekuatan militer modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara dan senjata, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh serta mengirimkan energi.

Minyak dan Perubahan Pusat Kekuatan Dunia

Ketika minyak menjadi bahan bakar utama transportasi, negara-negara yang memiliki cadangan besar memperoleh posisi strategis baru.

Kawasan Timur Tengah menjadi sangat penting karena mempunyai cadangan minyak besar dan berada dekat jalur perdagangan utama.

Perusahaan minyak internasional, negara kolonial, negara produsen, dan kekuatan besar kemudian bersaing dalam:

• memperoleh hak eksplorasi;

• mengendalikan konsesi;

• menentukan harga;

• menguasai jalur pipa;

• dan menjaga pemerintahan yang dianggap menguntungkan.

Hubungan internasional di kawasan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui minyak. Faktor agama, etnis, kolonialisme, nasionalisme, keamanan, serta persaingan kekuatan besar tetap sangat penting.

Namun, minyak memperbesar nilai strategis kawasan dan membuat konflik lokal dapat menimbulkan dampak global.

Krisis Suez 1956 dan Jalur Energi

Terusan Suez menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah sehingga mempersingkat perjalanan antara Eropa dan Asia.

Ketika Mesir menasionalisasi Terusan Suez pada 1956, Inggris, Prancis, dan Israel melakukan operasi militer.

Konflik tersebut tidak hanya berhubungan dengan energi. Nasionalisme Mesir, sisa kolonialisme, keamanan Israel, dan kontrol jalur pelayaran juga menjadi faktor utama.

Namun, Terusan Suez serta jaringan pipa di kawasan tersebut sangat penting bagi pengangkutan minyak menuju Eropa.

Gangguan terhadap terusan dan sabotase pipa minyak menunjukkan bahwa negara konsumen dapat mengalami kerentanan meskipun tidak berperang langsung di wilayah penghasil minyak. Dokumen diplomatik pada masa itu mencatat kerusakan jaringan pipa dan kekhawatiran terhadap keamanan kawasan minyak.

Peristiwa ini menegaskan bahwa keamanan energi tidak hanya ditentukan oleh lokasi sumur minyak, tetapi juga oleh:

• jalur laut;

• kanal;

• selat;

• pipa;

• terminal;

• dan pelabuhan.

Embargo Minyak 1973: Energi sebagai Senjata Politik

Pada Oktober 1973, perang kembali terjadi antara Israel dan sejumlah negara Arab.

Negara-negara pengekspor minyak Arab kemudian menggunakan minyak sebagai alat tekanan politik. Ekspor kepada negara tertentu dibatasi dan produksi dikurangi.

Embargo tersebut menimbulkan kekurangan pasokan serta kenaikan harga minyak yang besar.

Dampaknya terasa di banyak negara:

• harga bahan bakar meningkat;

• inflasi melonjak;

• pertumbuhan ekonomi melemah;

• antrean bahan bakar muncul;

• dan pemerintah mulai memikirkan efisiensi energi.

Krisis 1973 menunjukkan bahwa negara produsen dapat menggunakan sumber energi sebagai instrumen diplomasi.

Negara-negara industri juga menyadari bahwa ketergantungan kepada sedikit pemasok menciptakan kerentanan besar.

Krisis tersebut mendorong:

• pembangunan cadangan minyak strategis;

• diversifikasi sumber pasokan;

• peningkatan efisiensi kendaraan;

• pengembangan energi nuklir;

• pencarian minyak baru;

• dan penelitian energi alternatif.

International Energy Agency dibentuk setelah krisis untuk membantu koordinasi keamanan energi serta respons terhadap gangguan pasokan.

Dengan demikian, embargo minyak tidak hanya mengubah harga energi. Peristiwa tersebut mengubah kebijakan energi negara-negara industri selama beberapa dekade.

Revolusi Iran dan Perang Iran–Irak

Revolusi Iran pada 1979 mengganggu produksi dan ekspor minyak.

Tidak lama kemudian, Perang Iran–Irak pecah pada 1980. Perang tersebut mempunyai penyebab politik, wilayah, ideologi, keamanan, dan persaingan kekuasaan.

Minyak bukan satu-satunya penyebab perang. Namun, kedua negara merupakan produsen penting, sedangkan fasilitas minyak dan jalur ekspor mempunyai nilai strategis.

Gangguan pasokan yang berhubungan dengan Revolusi Iran dan Perang Iran–Irak turut menciptakan gejolak harga energi dunia. EIA mencatat kedua peristiwa itu sebagai bagian dari gangguan politik yang berkaitan dengan lonjakan besar harga minyak.

Konflik juga meluas ke serangan terhadap kapal tanker dan fasilitas minyak.

Sekali lagi, minyak berfungsi sekaligus sebagai:

• sumber pendapatan;

• pendukung pembiayaan perang;

• sasaran militer;

• dan sumber risiko bagi perekonomian dunia.

Invasi Irak ke Kuwait dan Perang Teluk

Pada Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait.

Peristiwa tersebut mempunyai berbagai latar belakang, termasuk utang Irak setelah perang dengan Iran, sengketa wilayah, hubungan politik, dan perselisihan mengenai produksi minyak.

Saddam Hussein menuduh Kuwait mengambil minyak dari lapangan Rumayla yang melintasi perbatasan Irak–Kuwait. Ia juga menuntut wilayah dan konsesi tertentu.

Kuwait merupakan negara kecil dengan cadangan minyak besar. Penguasaan Irak atas Kuwait berpotensi meningkatkan pengaruh Irak terhadap pasokan minyak dunia dan mengancam negara-negara tetangganya.

Koalisi internasional kemudian dibentuk untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait.

Perang Teluk sering digambarkan secara sederhana sebagai “perang demi minyak”. Penjelasan itu terlalu sempit.

Konflik tersebut juga berkaitan dengan:

• pelanggaran kedaulatan;

• keamanan kawasan;

• hukum internasional;

• kestabilan politik;

• dan keseimbangan kekuatan.

Namun, kekayaan minyak Kuwait serta pentingnya Teluk Persia jelas membuat konflik tersebut mempunyai konsekuensi global yang sangat besar.

Minyak, Gas, dan Jalur Pipa

Minyak bukan satu-satunya sumber energi yang memengaruhi politik modern. Gas alam juga semakin penting.

Berbeda dari minyak yang relatif mudah dikirim menggunakan kapal tanker, gas secara historis lebih bergantung pada jaringan pipa.

Pipa menciptakan hubungan jangka panjang antara:

• negara produsen;

• negara transit;

• dan negara konsumen.

Ketergantungan ini dapat menghasilkan kerja sama, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan.

Negara pemasok dapat mengurangi aliran gas. Negara transit dapat memengaruhi pengiriman. Negara konsumen dapat menghadapi krisis apabila tidak mempunyai cadangan atau pemasok alternatif.

Perkembangan LNG mengurangi sebagian ketergantungan terhadap pipa karena gas dapat dicairkan dan dikirim melalui kapal. Namun, LNG membutuhkan fasilitas mahal berupa:

• terminal pencairan;

• kapal khusus;

• terminal penerimaan;

• dan fasilitas regasifikasi.

Karena itu, infrastruktur energi dapat membentuk hubungan politik yang bertahan puluhan tahun.

Rusia, Ukraina, dan Keamanan Energi Eropa

Hubungan energi Rusia dan Eropa merupakan salah satu contoh ketergantungan gas lintas negara.

Selama bertahun-tahun, Rusia memasok gas dalam jumlah besar ke Eropa melalui jaringan pipa, sebagian melewati Ukraina.

Ketergantungan tersebut memberikan manfaat ekonomi kepada kedua pihak, tetapi juga menciptakan kerentanan.

Konflik Rusia–Ukraina tidak dapat dijelaskan sebagai konflik energi semata. Sejarah, keamanan, identitas nasional, wilayah, aliansi, dan geopolitik merupakan faktor utama.

Namun, energi memainkan beberapa peran:

• pendapatan ekspor membantu perekonomian negara produsen;

• jaringan pipa menjadi aset strategis;

• pemutusan pasokan dapat menjadi tekanan politik;

• dan negara konsumen menghadapi risiko kekurangan serta lonjakan harga.

Setelah konflik berkembang, negara-negara Eropa mempercepat diversifikasi gas, pembangunan terminal LNG, efisiensi energi, dan pengembangan energi terbarukan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perdagangan energi dapat menciptakan saling ketergantungan, tetapi saling ketergantungan tidak selalu mampu mencegah perang.

Laut Cina Selatan dan Perebutan Wilayah Energi

Laut Cina Selatan merupakan kawasan penting bagi perdagangan dunia dan pengangkutan energi.

Sejumlah negara memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih. Konflik tersebut berkaitan dengan kedaulatan, pulau, wilayah laut, perikanan, posisi militer, kebanggaan nasional, dan jalur pelayaran.

Potensi minyak dan gas turut menambah nilai strategis kawasan.

EIA memperkirakan Laut Cina Selatan memiliki cadangan minyak dan gas yang telah ditemukan serta potensi sumber daya yang belum dieksplorasi. Namun, banyak wilayah masih kurang dieksplorasi karena sengketa teritorial.

Penting untuk tidak melebih-lebihkan peran energi. Sebagian besar cadangan yang telah ditemukan berada dekat pantai dan di wilayah yang tidak disengketakan.

Namun, hak eksplorasi minyak dan gas tetap menjadi salah satu sumber ketegangan.

Sengketa dapat:

• menunda eksplorasi;

• menghalangi investasi;

• memicu kehadiran kapal patroli;

• dan menimbulkan perselisihan diplomatik.

Energi dalam kasus ini bukan satu-satunya alasan perebutan wilayah, tetapi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai ekonomi wilayah tersebut.

Selat Hormuz sebagai Titik Strategis Energi

Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab.

Sebagian besar ekspor minyak dan LNG dari negara-negara Teluk melewati jalur tersebut.

Gangguan akibat perang, serangan kapal, ranjau, atau penutupan selat dapat memengaruhi harga energi dunia.

Data EIA menunjukkan bahwa mayoritas minyak mentah, kondensat, dan LNG yang melewati Hormuz pada 2024 dikirim menuju pasar Asia.

Hal ini sangat relevan bagi negara-negara Asia seperti:

• China;

• India;

• Jepang;

• Korea Selatan;

• dan negara pengimpor energi lainnya.

Selat strategis menunjukkan bahwa negara tidak harus menguasai ladang minyak untuk memengaruhi keamanan energi.

Kemampuan mengamankan atau mengganggu jalur pengiriman juga dapat menjadi sumber kekuatan.

Listrik Mengubah Kehidupan Manusia

Minyak mengubah transportasi, sedangkan listrik mengubah hampir seluruh kehidupan modern.

Listrik sebenarnya bukan sumber energi primer. Listrik merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari sumber lain, seperti:

• batu bara;

• gas;

• minyak;

• air;

• nuklir;

• angin;

• matahari;

• panas bumi;

• dan biomassa.

Keunggulan listrik terletak pada kemampuannya dikirim melalui jaringan dan diubah menjadi:

• cahaya;

• panas;

• gerakan;

• suara;

• serta komputasi.

Elektrifikasi memungkinkan berkembangnya:

• lampu;

• mesin industri;

• pompa air;

• pendingin;

• rumah sakit;

• telekomunikasi;

• kereta listrik;

• pusat data;

• dan internet.

Listrik memisahkan penggunaan energi dari lokasi pembakarannya. Pabrik atau rumah tidak harus membakar batu bara sendiri karena listrik dapat dihasilkan di pembangkit dan dikirim melalui jaringan.

Elektrifikasi dan Kekuatan Negara

Negara dengan sistem listrik yang luas dan andal memiliki keunggulan besar.

Listrik mendukung:

• produktivitas industri;

• pendidikan;

• kesehatan;

• administrasi;

• pertahanan;

• komunikasi;

• dan kualitas hidup.

Sebaliknya, negara yang sering mengalami pemadaman akan menghadapi hambatan ekonomi.

Karena itu, pembangkit, jaringan transmisi, gardu, pusat pengendali, dan distribusi menjadi infrastruktur strategis.

Dalam konflik modern, jaringan listrik dapat menjadi sasaran serangan karena kerusakan listrik dapat mengganggu:

• air bersih;

• rumah sakit;

• komunikasi;

• transportasi;

• industri;

• dan layanan pemerintah.

Ketergantungan terhadap listrik juga melahirkan jenis ancaman baru, yaitu serangan siber terhadap sistem energi.

Energi Nuklir dan Era Atom

Penemuan fisi nuklir membuka babak baru sejarah energi.

Dalam reaksi fisi, inti atom dipecah dan melepaskan energi yang sangat besar.

Teknologi tersebut digunakan dalam dua arah yang sangat berbeda:

1. senjata nuklir;

2. pembangkit listrik nuklir.

Penggunaan bom atom pada akhir Perang Dunia II menunjukkan daya penghancur energi nuklir.

Setelah perang, teknologi nuklir dikembangkan untuk menghasilkan listrik.

Pembangkit nuklir dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan emisi karbon operasional yang rendah. Namun, teknologi ini membutuhkan:

• investasi besar;

• standar keselamatan tinggi;

• pengelolaan limbah radioaktif;

• sumber daya manusia;

• dan sistem pengawasan ketat.

Peran nuklir berbeda di setiap negara. Sebagian negara mengembangkannya secara besar-besaran, sedangkan negara lain mengurangi atau menutup pembangkit karena persoalan biaya, keselamatan, atau penerimaan masyarakat.

Nuklir dan Kekuatan Geopolitik

Energi nuklir tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari isu keamanan.

Teknologi pengayaan uranium dan pengolahan bahan nuklir dapat mempunyai penggunaan sipil sekaligus potensi militer.

Karena itu, pengembangan nuklir sering menimbulkan kekhawatiran mengenai:

• proliferasi senjata;

• pengawasan internasional;

• keamanan material;

• dan kemampuan suatu negara membuat senjata.

Negara yang menguasai teknologi nuklir memperoleh:

• kemampuan ilmiah;

• industri berteknologi tinggi;

• kemandirian listrik tertentu;

• dan pengaruh strategis.

Namun, negara tersebut juga harus menghadapi kewajiban keselamatan dan diplomasi yang sangat besar.

Energi Terbarukan: Kembali kepada Alam dengan Teknologi Modern

Energi terbarukan bukan sepenuhnya hal baru.

Manusia telah lama menggunakan:

• kayu;

• tenaga air;

• angin;

• dan sinar matahari.

Perbedaannya, teknologi modern memungkinkan sumber tersebut digunakan dalam skala jauh lebih besar dan efisien.

Energi terbarukan modern mencakup:

• tenaga surya;

• tenaga angin;

• tenaga air;

• panas bumi;

• bioenergi;

• serta energi laut.

Perkembangan panel surya, turbin angin, baterai, elektronik daya, dan jaringan digital telah menurunkan biaya serta memperluas penggunaan energi bersih.

Kapasitas energi terbarukan global terus bertambah dan diperkirakan tumbuh kuat menuju 2030.

Mengapa Transisi Energi Terbarukan Berbeda?

Transisi dari batu bara ke minyak sebagian besar merupakan pergantian antarbahan bakar yang ditambang dan dibakar.

Energi surya dan angin mempunyai karakter berbeda.

Matahari dan angin tidak perlu dibeli sebagai bahan bakar. Setelah pembangkit dibangun, sumber energinya tersedia secara alami.

Namun, produksinya bergantung pada cuaca dan waktu.

Karena itu, sistem energi terbarukan membutuhkan:

• jaringan yang kuat;

• penyimpanan energi;

• pembangkit fleksibel;

• interkoneksi;

• pengelolaan permintaan;

• dan sistem digital.

Kekuasaan energi juga dapat bergeser.

Negara pengimpor minyak dapat mengurangi ketergantungan dengan membangun tenaga surya dan angin. Namun, negara tersebut mungkin menjadi bergantung pada:

• mineral kritis;

• panel surya;

• turbin;

• baterai;

• semikonduktor;

• dan teknologi jaringan.

Dengan demikian, transisi energi tidak menghapus geopolitik. Transisi hanya mengubah objek persaingannya.

Mineral Kritis sebagai “Minyak Baru”?

Energi terbarukan dan kendaraan listrik membutuhkan berbagai mineral, antara lain:

• litium;

• nikel;

• kobalt;

• tembaga;

• grafit;

• dan unsur tanah jarang.

Mineral tersebut digunakan untuk:

• baterai;

• motor listrik;

• jaringan transmisi;

• panel;

• dan turbin angin.

Tidak tepat menyebut mineral kritis sepenuhnya sebagai “minyak baru” karena karakteristiknya berbeda.

Minyak harus terus dibakar sehingga perlu dibeli berulang-ulang. Mineral digunakan untuk membangun peralatan dan sebagian dapat didaur ulang.

Namun, konsentrasi pertambangan dan pemrosesan di beberapa negara dapat menciptakan ketergantungan strategis.

Persaingan masa depan mungkin berkaitan dengan:

• akses tambang;

• teknologi pemurnian;

• manufaktur baterai;

• hak paten;

• standar industri;

• dan penguasaan rantai pasok.

IEA menekankan bahwa transisi energi bersih menciptakan bentuk baru tantangan keamanan energi yang membutuhkan kerja sama internasional serta rantai pasok yang tangguh.

Apakah Energi Terbarukan Akan Mengakhiri Konflik Energi?

Energi terbarukan dapat mengurangi beberapa jenis konflik.

Negara dapat menghasilkan listrik dari matahari, angin, air, atau panas bumi di wilayahnya sendiri sehingga ketergantungan impor bahan bakar berkurang.

Namun, konflik energi tidak akan otomatis hilang.

Potensi persoalan baru antara lain:

• perebutan lahan;

• konflik tambang;

• persaingan mineral;

• pembangunan bendungan lintas negara;

• penguasaan teknologi;

• monopoli industri;

• dan kontrol jaringan listrik.

Bendungan di sungai internasional dapat menimbulkan perselisihan antara negara hulu dan hilir.

Pertambangan nikel atau litium dapat memicu konflik lingkungan serta sosial.

Pembangunan pembangkit besar juga dapat berhadapan dengan masyarakat lokal apabila tidak dilakukan secara adil.

Dengan demikian, sumber energi yang lebih bersih tetap memerlukan tata kelola yang baik.

Energi dan Kolonialisme

Perebutan energi juga berkaitan dengan sejarah kolonialisme.

Negara kolonial tidak hanya mencari emas dan rempah. Mereka juga mencari:

• kayu;

• batu bara;

• minyak;

• karet;

• logam;

• dan sumber daya lain yang mendukung industri.

Ketika minyak ditemukan di wilayah koloni atau negara yang lemah, perusahaan asing sering memperoleh konsesi yang sangat menguntungkan.

Sebagian masyarakat lokal hanya memperoleh manfaat terbatas, sementara keuntungan besar mengalir ke luar negeri.

Kondisi tersebut melahirkan nasionalisme sumber daya.

Banyak negara kemudian:

• menasionalisasi perusahaan;

• mengubah kontrak;

• menaikkan pajak;

• dan menuntut kendali lebih besar.

Perebutan energi dengan demikian tidak selalu berbentuk perang terbuka. Konflik dapat muncul melalui:

• diplomasi;

• kontrak;

• embargo;

• kudeta;

• sanksi;

• dan penguasaan perusahaan.

Kutukan Sumber Daya

Memiliki energi dalam jumlah besar tidak selalu membuat negara makmur.

Sebagian negara kaya minyak dan gas justru mengalami:

• korupsi;

• ketergantungan ekspor;

• konflik;

• ketimpangan;

• dan lemahnya industri lain.

Fenomena ini sering disebut resource curse atau kutukan sumber daya.

Pendapatan energi yang sangat besar dapat membuat pemerintah tidak terdorong membangun sistem pajak dan ekonomi yang beragam.

Kelompok politik atau bersenjata juga dapat berebut menguasai sumber pendapatan tersebut.

Karena itu, sumber energi dapat menjadi berkah atau sumber masalah, bergantung pada:

• kualitas institusi;

• transparansi;

• pembagian pendapatan;

• hukum;

• dan kemampuan mengelola lingkungan.

Mengapa Energi Sering Memicu Konflik?

Energi sering berkaitan dengan konflik karena beberapa alasan.

1. Energi menentukan kemampuan ekonomi

Tanpa energi, industri tidak dapat berjalan dan transportasi berhenti.

2. Energi mendukung kekuatan militer

Tank, kapal, pesawat, komunikasi, dan logistik membutuhkan energi.

3. Sumber energi tidak tersebar merata

Sebagian negara memiliki cadangan besar, sementara negara lain sangat bergantung pada impor.

4. Jalur distribusi mudah terganggu

Selat, pipa, terminal, dan pelabuhan dapat menjadi titik lemah.

5. Pendapatan energi sangat besar

Kelompok politik dan negara dapat berebut menguasainya.

6. Energi dapat dijadikan alat tekanan

Embargo, pemotongan produksi, atau pembatasan ekspor dapat digunakan sebagai senjata ekonomi.

Namun, Hindari Menyederhanakan Semua Perang sebagai Perebutan Energi

Meskipun energi penting, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap perang terjadi hanya karena minyak, gas, atau sumber daya.

Konflik biasanya muncul dari gabungan banyak faktor:

• ideologi;

• agama;

• nasionalisme;

• perbatasan;

• keamanan;

• sejarah;

• etnis;

• ambisi pemimpin;

• dan kepentingan ekonomi.

Energi dapat menjadi:

• tujuan utama;

• faktor tambahan;

• sumber pembiayaan;

• sasaran serangan;

• atau alat diplomasi.

Dalam Perang Dunia II, misalnya, minyak sangat strategis, tetapi perang tersebut tidak hanya disebabkan oleh minyak.

Dalam Perang Teluk, minyak mempunyai peran besar, tetapi pelanggaran kedaulatan Kuwait dan keamanan kawasan juga sangat penting.

Analisis sejarah yang baik harus membedakan antara:

1. energi sebagai penyebab;

2. energi sebagai kepentingan;

3. energi sebagai alat;

4. dan energi sebagai dampak konflik.

Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia mempunyai sejarah panjang sebagai negara penghasil energi.

Indonesia pernah menjadi eksportir minyak penting dan anggota OPEC. Namun, pertumbuhan konsumsi serta penurunan produksi kemudian membuat Indonesia bergantung pada impor minyak dan produk BBM tertentu.

Pada saat yang sama, Indonesia memiliki:

• batu bara;

• gas alam;

• panas bumi;

• tenaga air;

• bioenergi;

• surya;

• angin;

• dan mineral untuk baterai.

Sejarah energi dunia memberikan beberapa pelajaran.

Pertama, jangan bergantung pada satu sumber

Ketergantungan berlebihan menciptakan kerentanan.

Kedua, cadangan domestik harus dikelola untuk jangka panjang

Sumber energi yang melimpah dapat habis atau kehilangan nilai.

Ketiga, infrastruktur sama pentingnya dengan cadangan

Minyak tanpa kilang, gas tanpa pipa, dan listrik tanpa jaringan tidak banyak berguna.

Keempat, diversifikasi pemasok tetap diperlukan

Negara harus menghindari ketergantungan pada satu negara atau satu jalur pengiriman.

Kelima, transisi energi harus membangun industri nasional

Indonesia tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah kemudian mengimpor teknologi bernilai tinggi.

Keenam, dampak lingkungan dan sosial harus diperhatikan

Kemandirian energi tidak boleh dicapai dengan merusak hutan, menggusur masyarakat, atau mencemari lingkungan.

Masa Depan: Kekuatan Negara Ditentukan oleh Sistem Energi

Pada masa lalu, kekuatan negara sering diukur dari tambang batu bara, cadangan minyak, dan jumlah kapal perangnya.

Pada masa depan, kekuatan energi akan semakin ditentukan oleh kemampuan membangun sistem yang terdiri atas:

• energi terbarukan;

• nuklir di negara tertentu;

• penyimpanan energi;

• jaringan cerdas;

• kendaraan listrik;

• hidrogen;

• efisiensi energi;

• mineral kritis;

• dan teknologi digital.

Negara tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam.

Negara juga memerlukan:

• riset;

• industri;

• modal;

• sumber daya manusia;

• standar;

• dan tata kelola.

Investasi global untuk energi bersih, jaringan, penyimpanan, nuklir, efisiensi, dan elektrifikasi kini telah melampaui investasi untuk minyak, gas, dan batu bara.

Hal ini menunjukkan bahwa pusat persaingan energi sedang bergeser.

Penutup

Energi telah mengubah jalannya sejarah manusia.

Kayu bakar memungkinkan manusia memasak, bertahan hidup, dan mengembangkan pengolahan logam.

Batu bara menggerakkan mesin uap, pabrik, kereta, kapal, dan Revolusi Industri.

Minyak bumi menciptakan mobilitas modern, mengubah peperangan, serta menjadikan kawasan penghasil minyak sebagai pusat geopolitik dunia.

Listrik memungkinkan lahirnya kota modern, rumah sakit, komunikasi, industri otomatis, dan teknologi digital.

Energi nuklir menghadirkan sumber listrik berdaya besar sekaligus ancaman senjata paling mematikan.

Energi terbarukan kini membuka kemungkinan sistem energi yang lebih bersih dan tersebar, tetapi juga menciptakan persaingan baru atas mineral, teknologi, jaringan, dan lahan.

Sejarah juga menunjukkan bahwa energi dapat menjadi sumber kerja sama sekaligus konflik.

Perang Dunia II, Krisis Suez, Embargo Minyak 1973, Perang Iran–Irak, invasi Irak ke Kuwait, ketegangan gas Rusia–Eropa, serta sengketa Laut Cina Selatan memperlihatkan berbagai bentuk keterkaitan energi dengan kekuasaan.

Namun, energi jarang menjadi satu-satunya penyebab perang. Konflik manusia selalu lebih rumit daripada perebutan satu komoditas.

Pelajaran terpentingnya adalah bahwa negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki banyak sumber energi.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu:

• mengelola sumber dayanya secara bijaksana;

• membangun teknologi;

• melindungi jalur pasokan;

• melakukan diversifikasi;

• menjaga lingkungan;

• dan membagikan manfaat energi secara adil.

Dari kayu bakar hingga panel surya, sejarah manusia pada dasarnya juga merupakan sejarah pencarian energi.

Siapa yang mampu menguasai energi sering mampu mengubah dunia. Namun, siapa yang gagal mengelolanya dapat menjadikan energi sebagai sumber ketergantungan, ketimpangan, dan konflik.

Apakah Mungkin Sunni dan Syiah Bersatu? Menimbang Sejarah, Akidah, dan Realitas Politik

Perbedaan Sunni dan Syiah telah berlangsung selama lebih dari seribu tahun. Perbedaan tersebut bermula dari persoalan kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, lalu berkembang menjadi perbedaan dalam akidah, sumber hadis, fikih, praktik ibadah, dan pandangan terhadap para sahabat.

Pada masa modern, perbedaan itu juga bertemu dengan kepentingan negara, persaingan geopolitik, perang saudara, dan perebutan pengaruh di Timur Tengah.

Lalu, apakah Sunni dan Syiah mungkin bersatu?

Jawabannya bergantung pada apa yang dimaksud dengan “bersatu”.

Apabila bersatu berarti menghapus seluruh perbedaan akidah dan menjadikan Sunni serta Syiah sebagai satu mazhab yang sama, hal tersebut sulit diwujudkan. Perbedaannya bukan hanya menyangkut tata cara ibadah kecil, tetapi juga sumber otoritas agama, kedudukan para sahabat, konsep imamah, dan cara memahami sejarah Islam.

Namun, apabila bersatu berarti hidup berdampingan, tidak saling membunuh, tidak saling menzalimi, bekerja sama dalam urusan kemanusiaan, serta menghindari perang sektarian, hal tersebut bukan hanya mungkin, tetapi perlu diperjuangkan.

Persatuan sosial dan politik tidak harus berarti penyatuan akidah.

Seorang Sunni dapat mempertahankan keyakinannya tanpa merendahkan semua individu Syiah. Sebaliknya, komunitas Syiah dapat hidup damai bersama Sunni apabila menghormati keyakinan mayoritas, tidak mencela para sahabat, serta tidak menggunakan kekuatan politik untuk menindas kelompok lain.

Dari Mana Perbedaan Sunni dan Syiah Bermula?

Perbedaan Sunni dan Syiah tidak muncul dalam bentuknya yang sekarang secara tiba-tiba.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 M, umat Islam menghadapi persoalan siapa yang akan memimpin masyarakat Muslim.

Kaum Sunni meyakini bahwa Nabi tidak menetapkan seorang penerus politik secara eksplisit. Abu Bakar kemudian dipilih sebagai khalifah melalui musyawarah dan kesepakatan para sahabat yang hadir. Setelah Abu Bakar, kepemimpinan diteruskan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib.

Dalam pemahaman Sunni, keempatnya dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin.

Syiah memiliki pandangan berbeda. Secara umum, Syiah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki hak khusus untuk memimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka menafsirkan sejumlah peristiwa, terutama peristiwa Ghadir Khumm, sebagai penunjukan Ali dan keluarganya sebagai pemegang otoritas kepemimpinan agama. Kaum Sunni menerima keutamaan Ali, tetapi tidak memahami peristiwa tersebut sebagai penetapan eksklusif bahwa hanya Ali dan keturunannya yang sah memimpin umat.

Pada tahap awal, istilah syi‘atu Ali berarti kelompok atau pendukung Ali. Ia belum selalu mempunyai seluruh doktrin teologis yang kemudian dikenal dalam Syiah Imamiyah.

Perkembangan menjadi sekte keagamaan Syiah berlangsung bertahap melalui konflik politik, tragedi Karbala, perdebatan mengenai imamah, dan pembentukan tradisi hadis serta fikih yang berbeda.

Konflik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah

Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.

Situasi politik ketika itu sangat kacau. Pembunuhan Utsman menimbulkan tuntutan agar para pelakunya segera dihukum. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan kerabat Utsman, menuntut penegakan hukum atas pembunuhan tersebut.

Ali tidak menolak prinsip penghukuman terhadap pembunuh Utsman. Namun, kondisi keamanan dan politik saat itu membuat penindakan segera menjadi sangat sulit. Para pemberontak telah bercampur dalam pasukan dan masyarakat, sementara pemerintahan baru belum sepenuhnya stabil.

Perselisihan kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata, termasuk Perang Shiffin dan peristiwa tahkim atau arbitrase.

Dari konflik tersebut kemudian muncul beberapa kelompok:

• pendukung Ali;

• pendukung Muawiyah;

• kelompok Khawarij yang keluar dari kubu Ali;

• serta para sahabat dan tokoh yang memilih tidak ikut berperang (netral).

Penting dipahami bahwa tidak semua sahabat memihak salah satu kubu secara militer.

Sejumlah sahabat memilih menghindari pertumpahan darah karena melihat konflik tersebut sebagai fitnah besar di antara kaum Muslim. Sikap mereka menunjukkan bahwa pada masa itu pun terdapat perbedaan dalam menilai langkah politik yang paling tepat.

Sikap Sunni terhadap Konflik Para Sahabat

Dalam tradisi Sunni, Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai khalifah yang sah dan lebih dekat kepada kebenaran dalam konflik tersebut.

Namun, Sunni umumnya tidak menjadikan kesalahan politik Muawiyah sebagai alasan untuk mengkafirkannya atau menghapus seluruh jasa dan periwayatan para sahabat pendukung muawiyah.

Pendekatan Sunni berusaha mengambil jalan pertengahan:

• mencintai Ali dan Ahlulbait sebagai keluarg Nabi yang harus dihormati;

• mengakui keutamaan para sahabat;

• tidak menganggap para sahabat maksum;

• mengakui bahwa mereka dapat melakukan kekeliruan;

• tetapi tidak menjadikan konflik politik sebagai dasar untuk mencaci dan mengkafirkan sebagian besar sahabat.

Dalam pandangan Sunni, para sahabat adalah manusia yang dapat berijtihad dan berbeda pendapat. Sebagian ijtihad dapat benar dan sebagian dapat keliru.

Karena itu, konflik antara Ali dan Muawiyah tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk membenci generasi sahabat secara keseluruhan.

Sikap ini berbeda dengan sebagian polemik sektarian yang menggambarkan seolah-olah seseorang harus memilih: mencintai Ali dengan membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan Muawiyah, atau mencintai sahabat lain dengan merendahkan Ali.

Bagi Sunni, pilihan tersebut merupakan dikotomi yang salah.

Mencintai Ali tidak bertentangan dengan menghormati Abu Bakar, Umar, dan Utsman.

Tragedi Karbala dan Pembunuhan Husein bin Ali

Salah satu peristiwa paling menyakitkan dalam sejarah Islam adalah terbunuhnya Husein bin Ali, cucu Rasulullah SAW, di Karbala pada 10 Muharram 61 H atau 680 M.

Setelah Muawiyah wafat, kekuasaan beralih kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Husein tidak memberikan baiat kepada Yazid.

Sejumlah penduduk Kufah mengirim surat dan mengundang Husein datang untuk memimpin mereka. Namun, dukungan itu tidak terwujud ketika pasukan pemerintahan menghadang rombongan Husein.

Husein dan sebagian kecil keluarga serta pengikutnya kemudian terbunuh di Karbala. Peristiwa itu menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah awal umat Islam dan mempunyai kedudukan sangat sentral dalam identitas serta ritual Syiah.

Kaum Sunni juga berduka dan mengecam pembunuhan Husein.

Husein adalah cucu Rasulullah SAW, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra. Membunuhnya merupakan kezaliman besar.

Namun, tradisi Sunni tidak menjadikan tragedi tersebut sebagai dasar untuk:

• mencela seluruh sahabat;

• mengkafirkan generasi awal Islam;

• melakukan ritual menyakiti diri;

• atau mewariskan dendam kepada seluruh keturunan dan kelompok politik yang hidup berabad-abad setelahnya.

Kesedihan terhadap Karbala harus disertai keadilan sejarah. Pelaku kezaliman dipersalahkan, tetapi kesalahan mereka tidak dibebankan kepada semua sahabat, semua Bani Umayyah, atau seluruh umat Sunni.

Apakah Syiah Dibentuk oleh Abdullah bin Saba’?

Nama Abdullah bin Saba’ sering muncul dalam literatur polemik Sunni–Syiah.

Dalam sebagian sumber Sunni, Abdullah bin Saba’ digambarkan sebagai seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan. Ia disebut menyebarkan gagasan berlebihan mengenai Ali, termasuk keyakinan bahwa Ali memiliki kedudukan istimewa yang melampaui manusia biasa.

Dalam narasi tersebut, Abdullah bin Saba’ dianggap berperan dalam munculnya kelompok ghulat, yaitu kelompok yang berlebihan dalam mengagungkan Ali.

Namun, persoalan ini tidak sederhana.

Sebagian penulis Syiah menolak peran tersebut dan menganggap kisah Abdullah bin Saba’ dibesar-besarkan, bahkan disebut sebagai karakter yang digunakan untuk mendiskreditkan Syiah. Sumber Syiah juga berargumentasi bahwa kecintaan dan dukungan kepada Ali sudah ada sejak masa Nabi, sehingga tidak mungkin seluruh Syiah diciptakan oleh satu tokoh asing.

Kajian sejarah modern juga membedakan antara dua pertanyaan:

1. apakah Abdullah bin Saba’ pernah hidup;

2. apakah ia benar-benar pendiri seluruh mazhab Syiah.

Keberadaan kelompok awal yang dikaitkan dengan Ibn Saba’ ditemukan dalam literatur klasik, tetapi menyebutnya sebagai satu-satunya pencipta seluruh Syiah jelas terlalu menyederhanakan sejarah.

Syiah tumbuh melalui proses panjang yang melibatkan:

• konflik suksesi;

• dukungan politik kepada Ali;

• tragedi Karbala;

• pemberontakan kelompok Alawiyah;

• perkembangan doktrin imamah;

• serta pembentukan jaringan ulama dan hadis.

Karena itu, dari perspektif sejarah, lebih tepat mengatakan bahwa Ibn Saba’ dikaitkan dengan bentuk pengagungan ekstrem terhadap Ali, bukan menjadikannya penjelasan tunggal untuk seluruh asal-usul Syiah.

Dari Dukungan Politik Menjadi Doktrin Imamah

Perbedaan awal yang bersifat politik kemudian berkembang menjadi doktrin agama.

Dalam Syiah Imamiyah Dua Belas, imam tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai pemegang otoritas agama yang ditetapkan oleh Allah.

Imamah kemudian dianggap sebagai kelanjutan kepemimpinan spiritual setelah kenabian, meskipun imam tidak disebut nabi.

Dalam pemahaman tersebut, rangkaian imam dimulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husein, dan keturunan berikutnya sampai imam kedua belas.

Sebagian ajaran Syiah Imamiyah memberikan kedudukan sangat tinggi kepada para imam, termasuk keyakinan bahwa mereka memiliki perlindungan dari kesalahan dalam penyampaian agama.

Sunni menolak konsep imamah semacam ini.

Menurut Sunni, tidak terdapat dalil yang cukup untuk menetapkan bahwa hanya keturunan tertentu yang mempunyai otoritas agama mutlak setelah Rasulullah SAW.

Ulama dari kalangan Ahlulbait tetap dihormati. Namun, ilmu Islam tidak hanya diwariskan melalui satu garis keluarga.

Ilmu juga disampaikan melalui:

• Abu Bakar;

• Umar;

• Utsman;

• Aisyah;

• Ibnu Umar;

• Ibnu Abbas;

• Abu Hurairah;

• Anas bin Malik;

• Jabir bin Abdullah;

• dan banyak sahabat lainnya.

Perbedaan Sikap terhadap Para Sahabat

Salah satu perbedaan paling mendasar antara Sunni dan Syiah berkaitan dengan kedudukan para sahabat.

Dalam Sunni, para sahabat secara umum dipandang sebagai generasi terbaik yang membawa Al-Qur’an, hadis, dan pengetahuan mengenai kehidupan Nabi kepada generasi setelahnya.

Hal ini tidak berarti setiap sahabat dianggap maksum. Mereka dapat keliru, berselisih, atau berdosa. Namun, kesalahan individual tidak membuat seluruh generasi sahabat kehilangan kepercayaan.

Dalam Syiah Imamiyah, penilaian terhadap sahabat lebih selektif.

Sebagian besar otoritas agama diambil melalui Ali, Fatimah, para imam Ahlulbait, dan sejumlah sahabat yang dianggap setia kepada Ali, seperti Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Ammar bin Yasir, dan Miqdad.

Dari perspektif Sunni, pembatasan jalur ilmu dengan menolak banyak sahabat menimbulkan persoalan besar.

Al-Qur’an, hadis, tata cara salat, zakat, haji, hukum keluarga, dan sejarah Nabi disampaikan melalui jaringan periwayatan yang luas.

Apabila mayoritas sahabat dianggap tidak dapat dipercaya, fondasi transmisi ilmu Islam menjadi sangat sempit.

Namun, tidak akurat pula mengatakan bahwa setiap individu Syiah secara otomatis mengkafirkan semua sahabat.

Pandangan mereka beragam. Sebagian ulama dan masyarakat Syiah menggunakan bahasa yang lebih keras, sementara sebagian lain menghindari pengkafiran terbuka dan memilih mengatakan bahwa sahabat tertentu bersalah secara politik atau meninggalkan hak Ali.

Karena itu, kritik harus diarahkan kepada ajaran dan sumber tertentu, bukan digeneralisasikan kepada setiap orang yang lahir dalam keluarga Syiah.

Apakah Syiah Mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah?

Dalam sejumlah literatur polemik dan tradisi keagamaan Syiah, terdapat kritik keras terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, serta Aisyah.

Sebagian teks bahkan memuat penghinaan dan kutukan.

Hal inilah yang menjadi salah satu penghalang terbesar hubungan Sunni–Syiah.

Bagi Sunni, para tokoh tersebut bukan hanya tokoh sejarah. Mereka adalah sahabat dekat Rasulullah SAW, keluarga beliau, istri beliau, dan pembawa ilmu agama.

Karena itu, penghinaan kepada mereka dipandang sebagai serangan terhadap fondasi transmisi Islam.

Namun, perlu dicatat bahwa terdapat pula otoritas Syiah modern yang melarang penghinaan terbuka terhadap simbol-simbol Sunni karena dianggap memperbesar konflik.

Perbedaan antara teori, literatur klasik, fatwa modern, dan praktik masyarakat harus dibaca secara cermat.

Persatuan tidak mungkin dibangun melalui pura-pura menganggap persoalan ini tidak ada.

Apabila rekonsiliasi ingin dilakukan, salah satu syarat utamanya adalah penghentian budaya saling mencela:

• Sunni tidak boleh mencela kaun syiah secara individu, termasuk tokoh-tokohnya, dan jika memberi kritik harus dilakukan secara ilmiah (bukan mencela);

• Syiah juga harus menghentikan penghinaan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan para sahabat lainnya.

Mengapa Hadis dan Fikih Sunni–Syiah Berbeda?

Perbedaan penilaian terhadap sahabat menyebabkan perbedaan sumber hadis.

Sunni menerima hadis melalui jaringan luas para sahabat, lalu menilai setiap jalur periwayatan berdasarkan ilmu sanad dan kritik perawi.

Syiah Imamiyah lebih memusatkan riwayat melalui para imam Ahlulbait dan perawi yang diterima dalam tradisinya.

Perbedaan sumber tersebut menghasilkan perbedaan dalam berbagai persoalan, seperti:

• tata cara wudu;

• posisi tangan ketika salat;

• penggabungan waktu salat;

• lafaz azan dalam sebagian komunitas;

• hukum nikah mut’ah;

• konsep khumus;

• imamah;

• ziarah;

• dan berbagai persoalan fikih lainnya.

Karena itu, perbedaan Sunni dan Syiah bukan sekadar konflik politik yang telah selesai.

Konflik politik awal telah berkembang menjadi dua tradisi keilmuan yang berbeda.

Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah merupakan perkawinan dengan batas waktu tertentu dan mahar yang disepakati.

Syiah Imamiyah menganggap nikah mut’ah tetap dibolehkan berdasarkan penafsiran mereka terhadap dalil Al-Qur’an dan riwayat Ahlulbait.

Sunni berpendapat bahwa mut’ah pernah dibolehkan dalam keadaan tertentu pada masa awal Islam, tetapi kemudian dilarang secara permanen oleh Rasulullah SAW.

Karena itu, empat mazhab Sunni mengharamkan nikah mut’ah.

Perbedaan ini menjadi salah satu contoh bagaimana perbedaan sumber hadis menghasilkan perbedaan hukum yang sangat besar.

Bagi Sunni, perkawinan tidak boleh dibatasi waktu karena bertentangan dengan tujuan membangun rumah tangga, nasab, dan tanggung jawab jangka panjang.

Prinsip Taqiyah

Taqiyah secara umum berarti menyembunyikan keyakinan ketika seseorang menghadapi ancaman berat.

Konsep semacam ini tidak sepenuhnya asing dalam Islam. Al-Qur’an memberikan keringanan kepada orang yang dipaksa mengucapkan kekufuran sementara hatinya tetap beriman.

Dalam sejarah Syiah, taqiyah berkembang lebih kuat karena komunitas Syiah sering hidup sebagai minoritas dan mengalami tekanan dari penguasa.

Masalah muncul ketika taqiyah digambarkan oleh lawan polemik sebagai izin berbohong dalam semua keadaan.

Penyederhanaan tersebut tidak sepenuhnya adil. Dalam teori Syiah, taqiyah umumnya dikaitkan dengan perlindungan jiwa dan komunitas.

Namun, penggunaan taqiyah yang terlalu luas juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Lawan dialog dapat merasa bahwa pernyataan damai hanyalah penyamaran, sementara keyakinan sebenarnya disembunyikan.

Karena itu, hubungan Sunni–Syiah membutuhkan transparansi. Dialog tidak akan berhasil apabila kedua pihak selalu menuduh pihak lain menyembunyikan maksud sebenarnya.

Syiah Bukan Satu Kelompok Tunggal

Istilah Syiah mencakup beberapa cabang yang berbeda.

Cabang utama yang masih ada antara lain:

• Syiah Imamiyah atau Dua Belas Imam;

• Ismailiyah;

• dan Zaidiyah.

Ketiganya berbeda mengenai rangkaian imam, doktrin, hukum, serta praktik keagamaan.

Zaidiyah sering disebut sebagai kelompok Syiah yang secara fikih dan pandangan terhadap sahabat relatif lebih dekat kepada Sunni. Secara historis, Zaidiyah tidak selalu menolak keabsahan Abu Bakar dan Umar dengan cara sekeras sebagian tradisi Imamiyah.

Ismailiyah berkembang melalui garis imamah yang berbeda setelah Ja’far ash-Shadiq.

Dari Ismailiyah kemudian lahir berbagai cabang, termasuk Nizari dan Musta’li.

Syiah Imamiyah Dua Belas merupakan kelompok Syiah terbesar pada masa kini dan menjadi mazhab resmi Iran.

Karena terdapat banyak cabang, tidak tepat menyamakan:

• seluruh Syiah dengan Iran;

• seluruh Zaidiyah dengan Houthi;

• seluruh Ismailiyah dengan kelompok pembunuh abad pertengahan;

• atau seluruh individu Syiah dengan pandangan paling ekstrem yang terdapat dalam sebagian kitab.

Perkembangan Awal Syiah di Irak

Irak, terutama Kufah, mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal gerakan pendukung Ahlulbait.

Kufah pernah menjadi pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kota itu juga menjadi tempat berkembangnya dukungan kepada keturunan Ali.

Namun, sejarah Kufah penuh dengan dinamika dan kontradiksi.

Penduduknya mengundang Husein untuk datang ke Irak, tetapi kemudian sebagian besar tidak menolongnya ketika pasukan pemerintahan Muawiyah datang menyerang.

Setelah tragedi Karbala, muncul gerakan penyesalan seperti Tawwabun dan berbagai pemberontakan yang membawa nama Ahlulbait.

Perasaan bersalah, keinginan membalas kematian Husein, serta penolakan terhadap Dinasti Umayyah membantu membentuk identitas politik Syiah.

Dari Irak, pemikiran tersebut kemudian berkembang ke Persia, Yaman, Afrika Utara, dan wilayah lainnya melalui jalur ulama, dakwah, migrasi, serta gerakan politik.

Dari Gerakan Keagamaan Menjadi Perebutan Kekuasaan

Sejarah Sunni dan Syiah tidak hanya berisi perdebatan ilmu.

Banyak dinasti dan gerakan menggunakan identitas keagamaan untuk memperoleh kekuasaan.

Berbagai pemberontakan atas nama keturunan Ali terjadi pada masa Umayyah dan Abbasiyah.

Sebagian gerakan benar-benar berangkat dari keinginan menentang kezaliman. Sebagian lain berkembang menjadi proyek politik yang menggunakan legitimasi Ahlulbait.

Hal serupa juga terjadi dalam sejarah Sunni. Penguasa Sunni tidak selalu adil hanya karena memakai identitas Sunni.

Karena itu, sejarah harus membedakan antara:

• ajaran agama;

• identitas kelompok;

• dan kepentingan kekuasaan.

Tidak semua konflik yang disebut Sunni–Syiah murni terjadi karena akidah. Banyak konflik juga didorong oleh pajak, wilayah, dinasti, perdagangan, dan ambisi penguasa.

Dinasti Fatimiyah

Salah satu kekuatan Syiah terbesar dalam sejarah adalah Dinasti Fatimiyah.

Dinasti ini beraliran Ismailiyah dan mengklaim sebagai keturunan Fatimah az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib.

Fatimiyah bermula di Afrika Utara pada awal abad ke-10, kemudian menguasai Mesir dan mendirikan Kairo.

Mereka membangun Masjid Al-Azhar, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling terkenal.

Al-Azhar pada awalnya didirikan sebagai pusat pengajaran Ismailiyah. Setelah kekuasaan Fatimiyah berakhir, lembaga itu kemudian berkembang menjadi pusat keilmuan Sunni.

Dinasti Fatimiyah memberikan sumbangsih dalam:

• pembangunan kota;

• administrasi;

• perdagangan;

• ilmu pengetahuan;

• perpustakaan;

• dan pendidikan.

Namun, seperti dinasti lainnya, Fatimiyah juga mengalami:

• perebutan kekuasaan;

• konflik internal;

• krisis ekonomi;

• pemberontakan;

• dan melemahnya kendali pusat.

Karena itu, sejarah Fatimiyah tidak tepat hanya digambarkan sebagai masa keemasan atau hanya sebagai kekuasaan menyimpang. Ia merupakan dinasti kompleks dengan pencapaian sekaligus kegagalan.

Salahuddin al-Ayyubi dan Berakhirnya Fatimiyah

Pada masa akhir Fatimiyah, pemerintahan Mesir sangat lemah dan dipengaruhi persaingan para wazir.

Salahuddin al-Ayyubi masuk ke Mesir dalam konteks persaingan antara kekuatan Muslim dan tentara Salib.

Ia kemudian menjadi wazir dalam pemerintahan Fatimiyah.

Ketika khalifah Fatimiyah terakhir wafat pada 1171, nama khalifah Abbasiyah kembali disebut dalam khutbah. Dengan itu, kekuasaan Fatimiyah secara resmi berakhir.

Peralihan tersebut relatif lebih sedikit pertumpahan darah dibandingkan banyak pergantian dinasti lainnya, tetapi bukan berarti seluruh prosesnya tanpa tekanan politik.

Salahuddin kemudian membangun Dinasti Ayyubiyah dan mengembalikan institusi keagamaan Mesir kepada Sunni.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mazhab negara sering berkaitan dengan perubahan kekuasaan politik.

Safawi dan Perubahan Iran Menjadi Negara Syiah

Salah satu perkembangan penting dalam sejarah adalah berdirinya Dinasti Safawi pada awal abad ke-16.

Safawi menjadikan Syiah Dua Belas Imam sebagai mazhab resmi Iran.

Sebelum masa tersebut, penduduk Iran tidak seluruhnya Syiah. Banyak wilayahnya bermazhab Sunni.

Proses perubahan mazhab berlangsung melalui dukungan negara, kedatangan ulama Syiah, pembangunan lembaga keagamaan, dan dalam sejumlah kasus tekanan terhadap komunitas Sunni.

Kebijakan Safawi juga memperkuat identitas Iran dalam menghadapi Kesultanan Utsmaniyah yang bermazhab Sunni.

Sejak saat itu, persaingan politik Safawi–Utsmaniyah sering dibungkus dengan identitas Sunni–Syiah.

Sekali lagi, agama dan politik saling berhubungan.

Pertentangan tersebut bukan hanya mengenai doktrin, tetapi juga:

• wilayah;

• perdagangan;

• kekuasaan;

• dan legitimasi dinasti.

Syiah Imamiyah dan Republik Iran

Setelah Revolusi Iran 1979, Iran menjadi republik yang menggunakan konsep wilayat al-faqih, yaitu kepemimpinan politik oleh ahli fikih dalam masa kegaiban imam kedua belas.

Konsep tersebut tidak diterima seluruh ulama Syiah dengan cara yang sama. Sebagian ulama Syiah lebih memilih pendekatan quietist, yaitu ulama tidak mengambil alih pemerintahan secara langsung.

Namun, dalam sistem Iran, pemimpin tertinggi memiliki pengaruh besar terhadap:

• militer;

• keamanan;

• kebijakan luar negeri;

• peradilan;

• dan lembaga negara.

Iran kemudian berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan melalui hubungan dengan partai politik, organisasi sosial, dan kelompok bersenjata.

Iran, Hizbullah, Houthi, dan Kelompok Bersenjata Irak

Iran mempunyai jaringan mitra bersenjata di beberapa negara Timur Tengah.

Jaringan tersebut antara lain mencakup:

• Hizbullah di Lebanon;

• kelompok Houthi atau Ansar Allah di Yaman;

• serta berbagai milisi Syiah di Irak.

Iran memberikan dukungan dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti:

• pendanaan;

• pelatihan;

• senjata;

• teknologi;

• dukungan politik;

• dan koordinasi keamanan.

Council on Foreign Relations menggambarkan jaringan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh regional dan menghadapi Amerika Serikat serta Israel.

Namun, istilah “proksi” juga perlu digunakan secara hati-hati.

Kelompok-kelompok tersebut tidak selalu hanya menjalankan perintah Iran. Mereka mempunyai:

• kepentingan lokal;

• basis sosial;

• sejarah;

• dan agenda politik sendiri.

Hubungan mereka dengan Iran dapat berupa ketergantungan, kemitraan strategis, kesamaan ideologi, atau kombinasi semuanya.

Hizbullah di Lebanon

Hizbullah muncul pada masa perang saudara Lebanon dan invasi Israel.

Kelompok ini menggabungkan fungsi:

• partai politik;

• organisasi sosial;

• dan kekuatan bersenjata.

Pendukungnya melihat Hizbullah sebagai gerakan perlawanan terhadap Israel.

Pengkritiknya menilai keberadaan angkatan bersenjata di luar kendali penuh negara Lebanon telah melemahkan kedaulatan dan menyeret Lebanon ke dalam konflik regional.

Masalah Hizbullah menunjukkan betapa sulit memisahkan:

• perlawanan terhadap Israel;

• kepentingan Iran;

• politik Syiah Lebanon;

• dan stabilitas negara Lebanon.

Houthi di Yaman

Houthi berasal dari lingkungan Zaidiyah di Yaman utara.

Zaidiyah secara historis berbeda dari Syiah Imamiyah Iran dan dalam beberapa aspek lebih dekat kepada Sunni.

Namun, konflik Yaman memperkuat hubungan politik dan militer Houthi dengan Iran.

Houthi kemudian menjadi aktor besar dalam perang saudara Yaman serta konflik di Laut Merah.

Karena itu, tidak tepat menyebut seluruh Zaidiyah identik dengan Iran.

Houthi adalah gerakan politik dan militer yang lahir dari kondisi lokal Yaman, kemudian membangun hubungan kuat dengan Iran.

Milisi Syiah di Irak

Setelah jatuhnya Saddam Hussein, politik Irak berubah secara besar-besaran.

Partai dan kelompok Syiah memperoleh pengaruh yang lebih besar. Dalam menghadapi ISIS, berbagai milisi dibentuk dan dimasukkan dalam payung Pasukan Mobilisasi Populer.

Sebagian milisi memiliki hubungan dekat dengan Iran.

Mereka berperan dalam melawan ISIS, tetapi beberapa kelompok juga dituduh melakukan kekerasan sektarian, intimidasi, dan membangun kekuasaan di luar kendali penuh negara.

Masalah Irak menunjukkan bahwa kelompok bersenjata dapat mempunyai dua wajah:

• membantu melawan ancaman keamanan;

• tetapi kemudian menjadi sumber masalah ketika tidak tunduk kepada institusi negara.

Sunni–Syiah–Israel di Timur Tengah

Konflik Timur Tengah tidak dapat dipahami hanya melalui pembagian Sunni dan Syiah.

Setidaknya terdapat beberapa lapisan konflik:

1. persaingan Iran dan negara-negara Arab;

2. konflik Israel–Palestina;

3. persaingan Amerika Serikat, Rusia, dan kekuatan eksternal;

4. perebutan kekuasaan domestik;

5. konflik etnis;

6. perebutan sumber daya dan jalur perdagangan;

7. serta perbedaan Sunni–Syiah.

Iran menggunakan dukungan kepada kelompok anti-Israel sebagai bagian dari identitas politik regionalnya.

Sebagian masyarakat Sunni mendukung perlawanan terhadap pendudukan Israel, tetapi pada saat yang sama mencurigai agenda Iran.

Negara-negara Arab tertentu memandang Iran sebagai ancaman strategis, tetapi juga menghadapi tekanan publik karena konflik Palestina.

Akibatnya, hubungan regional tidak dapat dibagi secara sederhana menjadi Sunni melawan Syiah.

Terkadang negara Sunni bekerja sama dengan negara non-Muslim untuk menghadapi Iran. Dalam keadaan lain, kelompok Syiah dan Sunni dapat bekerja sama menghadapi Israel.

Kepentingan negara sering lebih menentukan daripada slogan perbedaan mazhab dan akidah.

Apakah Sunni dan Syiah Dapat Disatukan Secara Akidah?

Penyatuan akidah sangat sulit karena terdapat perbedaan mendasar.

1. Sumber otoritas agama

Sunni mengandalkan Al-Qur’an, Sunnah melalui jaringan sahabat, ijmak, dan metodologi fikih.

Syiah Imamiyah menempatkan para imam sebagai otoritas khusus dalam memahami agama.

2. Konsep imamah

Sunni memandang kepemimpinan politik sebagai persoalan ijtihad dan musyawarah.

Syiah Imamiyah memandang imamah sebagai penetapan ilahi.

3. Penilaian terhadap sahabat

Sunni menerima periwayatan banyak sahabat.

Syiah lebih selektif dan mengkritik sejumlah tokoh utama yang sangat dihormati Sunni.

4. Sumber hadis

Kedua kelompok mempunyai kitab dan jaringan periwayatan yang berbeda.

5. Praktik fikih

Terdapat perbedaan dalam wudu, salat, nikah mut’ah, khumus, ziarah, dan berbagai persoalan lainnya.

Perbedaan tersebut terlalu besar untuk diselesaikan hanya melalui slogan “semua sama-sama Muslim”.

Mengakui adanya perbedaan bukan berarti menyerukan permusuhan.

Dialog yang jujur justru harus dimulai dengan mengakui bahwa perbedaan itu nyata.

Apakah Persatuan Sosial Masih Mungkin?

Persatuan sosial tetap mungkin apabila dimaknai secara proporsional.

Sunni dan Syiah dapat sepakat dalam beberapa hal:

• menjaga jiwa manusia;

• menolak pembunuhan masyarakat sipil;

• melarang penghancuran tempat ibadah;

• melawan kemiskinan;

• membantu korban bencana;

• menolak penjajahan;

• dan menjaga stabilitas negara.

Mereka dapat bekerja sama sebagai warga negara tanpa harus menyamakan teologi.

Contohnya, umat Islam dapat bekerja sama dengan penganut agama lain dalam urusan kemanusiaan tanpa mencampurkan akidah.

Dengan prinsip yang sama, kerja sama Sunni–Syiah tidak harus berarti menerima seluruh ajaran pihak lain.

Syarat-Syarat Hidup Damai Sunni dan Syiah

1. Menghentikan penghinaan terhadap simbol agama

Syiah harus menghentikan pencelaan terhadap sahabat dan istri Nabi.

Sunni juga harus menghentikan penghinaan terhadap masyarakat Syiah secara umum, indvidu, dan tokoh syiah. Penyampaian dakwah dan kritik haruslah secara ilmiah.

2. Menolak takfir massal

Tidak boleh mengkafirkan seluruh kelompok hanya berdasarkan identitas keluarga atau tempat lahir.

Penilaian terhadap keyakinan tertentu harus dilakukan oleh ulama yang kompeten dan tidak diterjemahkan menjadi kekerasan terhadap individu.

3. Tidak menggunakan senjata dan kekerasan untuk menyebarkan/memaksakan akidah

Penyebaran agama harus dilakukan melalui ilmu dan dialog, bukan milisi, tekanan negara, atau intimidasi.

4. Menghormati kedaulatan negara

Kelompok bersenjata tidak boleh mengambil keputusan perang dan damai sendiri.

5. Melindungi tempat ibadah

Masjid, husainiyah, makam, dan tempat ziarah tidak boleh menjadi sasaran serangan.

6. Membuka ruang kajian ilmiah

Sejarah Sunni–Syiah perlu dikaji dengan sumber yang dapat diuji, bukan hanya melalui video propaganda dan potongan ceramah.

7. Membedakan kritik ajaran dari kebencian kepada manusia

Mengkritik konsep imamah, mut’ah, atau pencelaan sahabat bukan berarti membenarkan penganiayaan terhadap penganut Syiah.

Sebaliknya, membela hak keamanan masyarakat Syiah tidak berarti menyetujui ajaran Syiah.

Bagaimana Sikap Sunni terhadap Syiah?

Seorang Sunni perlu mempertahankan beberapa prinsip.

Pertama, mencintai seluruh Ahlulbait tanpa menjadikan mereka sebagai tandingan bagi kenabian.

Kedua, menghormati para sahabat tanpa menganggap mereka maksum.

Ketiga, menolak pencelaan terhadap sahabat.

Keempat, menolak pengagungan berlebihan kepada Ali dan keturunannya.

Kelima, menghindari kebencian buta kepada individu Syiah.

Keenam, menilai setiap orang berdasarkan ucapan, tindakan, dan keyakinannya, bukan hanya berdasarkan label.

Ketujuh, tidak mengikuti provokasi yang mengarah kepada kekerasan sektarian.

Sikap Sunni yang kuat bukanlah sikap yang paling mudah menghina.

Kekuatan akidah terlihat dari kemampuan menjelaskan kebenaran dengan ilmu, ketenangan, dan keadilan.

Bahaya Ghuluw

Ghuluw berarti melampaui batas dalam mengagungkan seseorang atau suatu kelompok.

Islam melarang ghuluw, termasuk terhadap orang saleh.

Ali bin Abi Thalib sendiri tidak pernah meminta diperlakukan sebagai makhluk yang mempunyai sifat ketuhanan.

Ahlulbait harus dicintai, tetapi kecintaan tidak boleh berubah menjadi:

• pemberian sifat maksum tanpa dalil;

• keyakinan bahwa imam mengetahui segala yang gaib;

• permohonan kepada mereka yang telah wafat;

• atau pengagungan yang melampaui kedudukan manusia.

Namun, ghuluw tidak hanya dapat terjadi dalam lingkungan Syiah.

Sebagian kelompok Sunni juga dapat berlebihan kepada:

• ulama;

• pemimpin;

• wali;

• atau kelompoknya sendiri.

Karena itu, kritik terhadap ghuluw harus diterapkan secara konsisten.

Mengapa Konflik Sunni–Syiah Sulit Diselesaikan?

Konflik ini sulit diselesaikan karena bukan hanya perbedaan masa lalu.

Ia terus dipelihara oleh:

• kitab polemik;

• ceramah provokatif;

• politik negara;

• milisi;

• perang proksi;

• trauma sejarah;

• dan kepentingan kekuasaan.

Tragedi Karbala masih menjadi pusat identitas Syiah.

Kejayaan sahabat dan Khulafaur Rasyidin menjadi bagian penting identitas Sunni.

Ketika identitas salah satu pihak dibangun dengan menolak simbol pihak lain, kompromi menjadi sangat sulit.

Politik modern kemudian memperbesar perbedaan.

Negara dan kelompok bersenjata dapat menggunakan isu mazhab dan akidah untuk memperoleh dukungan, menutupi kegagalan pemerintahan, atau membenarkan ekspansi.

Karena itu, penyelesaian konflik memerlukan lebih dari dialog ulama.

Dibutuhkan pula:

• pemerintahan adil;

• penghentian dukungan kepada milisi;

• penegakan hukum;

• distribusi kekuasaan;

• dan perlindungan minoritas.

Persatuan Tidak Sama dengan Mencampuradukkan Ajaran

Seruan persatuan terkadang disalahartikan sebagai larangan membahas perbedaan.

Padahal, menyembunyikan perbedaan hanya menciptakan kedamaian semu.

Persatuan yang sehat harus memungkinkan:

• Sunni menjelaskan kritiknya terhadap Syiah;

• Syiah menjelaskan pandangannya;

• keduanya berdialog;

• dan masyarakat menilai berdasarkan dalil.

Yang harus dihindari adalah:

• fitnah;

• pemalsuan sumber;

• penghinaan;

• ancaman;

• dan kekerasan.

Persatuan bukan berarti semua ajaran dianggap benar.

Dalam Islam, toleransi tidak sama dengan relativisme.

Seseorang dapat menghormati hak hidup pihak lain tanpa menganggap keyakinannya benar.

Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim Sunni dan memiliki masyarakat yang majemuk.

Perbedaan mazhab dan akidah perlu dikelola secara hati-hati.

Negara harus melindungi setiap warga dari kekerasan, tetapi juga menjaga ketertiban, transparansi organisasi, dan mencegah penyebaran kebencian.

Pendekatan yang dibutuhkan meliputi:

• pendidikan sejarah yang seimbang;

• dialog terbuka;

• pengawasan terhadap ujaran kebencian;

• larangan pembentukan milisi;

• perlindungan terhadap tempat ibadah;

• serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Masyarakat Sunni juga perlu memperkuat pendidikan akidah.

Keteguhan tidak dibangun melalui persekusi, melainkan melalui:

• ilmu;

• keluarga;

• pesantren;

• masjid;

• dan keteladanan.

Apabila suatu ajaran dianggap menyimpang, jawabannya adalah penjelasan ilmiah, bukan pembakaran rumah atau penganiayaan.

Kekerasan justru dapat menjadikan pelaku kekerasan kehilangan legitimasi moral dan membuat kelompok yang diserang semakin solid.

Jadi, Apakah Sunni dan Syiah Mungkin Bersatu?

Jawabannya dapat diringkas menjadi dua bagian.

Bersatu secara akidah dan mazhab

Sangat sulit.

Perbedaan tentang imamah, sahabat, hadis, dan hukum ibadah terlalu mendasar untuk dilebur menjadi satu ajaran.

Sunni tidak dapat menerima pencelaan sahabat dan konsep imam maksum.

Syiah Imamiyah juga tidak mudah meninggalkan keyakinan yang telah menjadi fondasi mazhabnya.

Bersatu dalam kehidupan sosial dan menghindari perang

Masih mungkin.

Keduanya dapat:

• hidup sebagai warga negara;

• menghormati keamanan satu sama lain;

• menolak pembunuhan;

• bekerja sama dalam kemanusiaan;

• serta menyelesaikan perbedaan melalui ilmu.

Namun, perdamaian hanya mungkin apabila kedua pihak menghentikan:

• pengkafiran massal;

• penghinaan simbol agama;

• ekspansi dengan senjata;

• dan penggunaan identitas mazhab dan akidah untuk kepentingan politik.

Penutup

Perbedaan Sunni dan Syiah bermula dari persoalan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW, lalu berkembang melalui konflik Ali dan Muawiyah, tragedi Karbala, serta pembentukan doktrin imamah.

Kaum Sunni mengambil sikap pertengahan terhadap konflik para sahabat.

Ali dipandang sebagai khalifah yang sah dan lebih dekat kepada kebenaran, tetapi kesalahan politik pihak lain tidak dijadikan alasan untuk mengkafirkan seluruh sahabat atau menolak seluruh ilmu yang diriwayatkan melalui mereka.

Pembunuhan Husein bin Ali di Karbala merupakan kezaliman besar yang disesalkan seluruh Muslim yang mencintai Rasulullah SAW dan Ahlulbait.

Namun, kesedihan terhadap Karbala tidak boleh berubah menjadi warisan kebencian kepada seluruh generasi sahabat.

Syiah sendiri bukan satu kelompok tunggal. Terdapat Imamiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, dan cabang lainnya.

Sebagian lebih dekat dengan Sunni, sementara sebagian mempunyai perbedaan akidah yang sangat jauh.

Sejarah Fatimiyah, Safawi, Nizari Ismailiyah, Iran modern, Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak menunjukkan bahwa identitas Syiah sering berhubungan dengan kekuasaan politik. Namun, hal yang sama juga berlaku pada berbagai dinasti dan negara Sunni.

Karena itu, umat Islam perlu bersikap adil.

Kebenaran akidah harus dipertahankan, tetapi kezaliman tidak boleh dibenarkan.

Persatuan Sunni dan Syiah dalam arti menghapus seluruh perbedaan hampir tidak mungkin.

Namun, perdamaian dan hidup berdampingan tetap mungkin apabila keduanya sepakat untuk:

• tidak saling membunuh;

• tidak saling mengkafirkan secara sembarangan;

• tidak menghina tokoh yang dihormati pihak lain;

• dan tidak menggunakan kekuatan politik untuk menindas.

Persatuan yang realistis bukanlah menyatakan semua ajaran sama.

Persatuan yang realistis adalah kesediaan menjaga darah manusia, berlaku adil, dan menyelesaikan perbedaan dengan ilmu.

Sunni tetap Sunni dan Syiah tetap Syiah, tetapi keduanya tidak harus terus-menerus hidup dalam perang.