Munculnya Golongan dan Gerakan Islam: Menjaga Persatuan Tanpa Fanatisme

Dalam kehidupan umat Islam, kita dapat melihat munculnya berbagai kelompok, organisasi, majelis, komunitas dakwah, dan gerakan keagamaan. Masing-masing memiliki cara berdakwah, penekanan pembahasan, metode pendidikan, dan tradisi keilmuan yang berbeda.

Sebagian bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah, kemanusiaan, pemuda, ekonomi umat, kajian kitab, penguatan akhlak, atau pembinaan keluarga. Perbedaan semacam ini sebenarnya dapat menjadi kekayaan umat apabila dikelola dengan ilmu dan adab.

Namun, perbedaan juga dapat berubah menjadi masalah apabila melahirkan fanatisme sempit. Ketika seseorang merasa kelompoknya paling benar dalam seluruh perkara, lalu mudah merendahkan kelompok lain, maka persaudaraan umat dapat melemah.

Karena itu, pembahasan mengenai munculnya berbagai golongan dan gerakan Islam perlu dilakukan secara hati-hati. Tujuannya bukan untuk menambah perpecahan, melainkan untuk memahami bagaimana seorang Muslim dapat menjaga prinsip agama tanpa kehilangan adab dalam menghadapi perbedaan.

Perbedaan dalam Umat Islam Bukan Hal Baru

Perbedaan pendapat di tengah umat Islam bukanlah sesuatu yang baru. Sejak masa awal Islam, para ulama telah membahas berbagai persoalan fikih, akidah, hadis, tafsir, dan kehidupan sosial dengan tingkat kedalaman yang berbeda.

Dalam sejarah, lahir mazhab-mazhab fikih, madrasah keilmuan, dan tradisi dakwah yang beragam. Banyak perbedaan tersebut muncul karena perbedaan cara memahami dalil, kondisi masyarakat, tingkat pengetahuan terhadap hadis, bahasa, atau metode istinbat hukum.

Tidak semua perbedaan otomatis berarti penyimpangan. Sebagian perbedaan termasuk wilayah ijtihad yang masih dapat diterima. Namun, ada pula pandangan yang dapat dinilai menyimpang apabila bertentangan dengan prinsip pokok ajaran Islam.

Karena itu, seorang Muslim perlu membedakan antara perbedaan yang masih berada dalam ruang ijtihad dan penyimpangan yang menyentuh prinsip dasar agama.

Bahaya Fanatisme Golongan

Salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan beragama adalah fanatisme golongan. Fanatisme terjadi ketika seseorang membela kelompoknya secara berlebihan, meskipun kelompok tersebut keliru.

Fanatisme dapat terlihat dari beberapa tanda berikut:

• menganggap hanya kelompoknya yang pasti benar;
• menolak nasihat dari luar kelompok;
• mudah menuduh Muslim lain sesat tanpa ilmu;
• lebih sibuk membela tokoh daripada mencari kebenaran;
• merasa cukup dengan potongan ceramah tanpa memeriksa dalil;
• merendahkan ulama atau penuntut ilmu yang berbeda pandangan;
• menjadikan perbedaan kecil sebagai alasan permusuhan; dan
• mengukur kebenaran dari identitas kelompok, bukan dari Al-Qur’an, sunah, dan pemahaman ulama yang terpercaya.

Fanatisme seperti ini berbahaya karena dapat membuat seseorang kehilangan sikap adil. Ia tidak lagi menilai pendapat berdasarkan dalil dan argumentasi, melainkan berdasarkan siapa yang mengucapkannya.

Padahal, kebenaran tidak boleh diukur hanya dari nama kelompok. Setiap pendapat tetap perlu dinilai dengan ilmu, adab, dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menjaga Persatuan Tanpa Menghapus Nasihat

Islam sangat menekankan persatuan. Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai.

Pentingnya umat Islam menjaga persatuan dapat dipelajari melalui bagaimana nasihat para ulama terdahulu dalam memahami atau menyikapi ada atau tidaknya khalifah (pemimpin) kaum muslimin dan juga dalam menyikapi khalifah yang zalim.

 

"Maka apabila engkau melihat adanya khalifah, menyatulah padanya, meskipun ia memukul punggungmu. Dan jika khalifah tidak ada, maka menghindar." (HR. Thabrani dari Khalid bin Sabi', lihat Fathul Bari, juz XIII, hal. 36).

Nabi Muhammad SAW. menegaskan, bahwa wajibnya bai'at adalah kepada khalifah, jika ada atau terwujud, meskipun khalifah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti memukul, dll. Thabrani mengatakan bahwa yang dimaksud menghindar ialah menghindar dari kelompok-kelompok partai manusia (golongan /firqah-firqah), dan tidak mengikuti seorang pun dalam firqah yang ada. (Lihat Fathul Bari, juz XIII, hal.37). 

Dengan kata lain, apabila khalifah atau kekhalifahan sedang vakum, maka kewajiban bai'atpun tidak ada. Juga, sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

Barang siapa mati tanpa bai'at di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah." (HR. Muslim).

Yang dimaksud bai'at disini ialah bai'at kepada khalifah, yaitu jika masih ada di muka bumi. Dan Ketahuilah bahwa sekarang ini, kaum Muslimin atau dunia Islam tidak mempunyai Khalifah yang memimpinnya. Maka hendaklah setiap Muslim menjauh dari firqah-firqah yang menyesatkan dan cenderung memicu perpecahan. Dalam hal ini Imam Bukhari telah menyusun satu bab khusus yang berjudul "Bagaimana perintah syari'at jika jama'ah tidak ada?"

Ibnu Hajar berkata bahwa yang dimaksud di sini ialah apa yang harus dilakukan oleh setiap Muslim dalam kondisi perpecahan diantara umat Islam, dan mereka belum bersatu di bawah pemerintahan seorang khalifah.

Kemudian Imam Bukhari menukilkan hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman r.a. dimana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Maka, bagaimana jika mereka, kaum Muslimin tidak memiliki Jama'ah dan tidak memiliki Imam? Rasulullah SAW menjawab: "Maka tinggalkanlah olehmu semua golongan yang ada, meskipun engkau terpaksa makan akar pohon, sehingga engkau menjumpai kematian dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu."

Maksud hadits ini sama dengan hadits sebelumnya, yaitu apabila khalifah tidak ada, maka menghindarlah dari kelompok-kelompok yang cenderung menyimpang pemahaman agamanya dan cenderung menyulut perpecahan di tangah kaum muslimin. 

Menurut Baidhawi, kata-kata tersebut merupakan kinayah atau kiasan dari kondisi beratnya menanggung sakit. Selanjutnya Baidhawi berkata:

"Makna hadits ini ialah apabila di bumi tidak ada khalifah, maka wajib bagimu menghindar dari berbagai golongan dan bersabar untuk menanggung beratnya zaman." (Wallahu A'lam). (Lihat Fathul Bari, juz XIII, hal. 36).

Namun, persatuan dalam naungan khalifah atau tidak, persatuan dalam menyikapi sikap khalifah yang tidak adil, bukan berarti semua perbedaan harus dihapus. Persatuan juga bukan berarti kesalahan tidak boleh dinasihati. Persatuan yang benar adalah kesediaan untuk tetap bersaudara, saling menasihati, dan kembali kepada petunjuk Allah ketika terjadi perselisihan.

Dalam praktiknya, menjaga persatuan memerlukan beberapa sikap:

1. tidak mudah menuduh;
2. tidak menyebarkan potongan informasi yang belum jelas;
3. memahami konteks perbedaan;
4. bertanya kepada orang berilmu;
5. menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat;
6. mendahulukan akhlak dalam berdiskusi; dan
7. tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci sesama Muslim.

Perbedaan yang dibahas dengan ilmu dapat menjadi sarana belajar. Namun, perbedaan yang dibahas dengan emosi dapat menjadi sumber perpecahan.

Sikap terhadap Kelompok yang Dianggap Menyimpang

Dalam masyarakat Muslim, kadang muncul ajaran atau kelompok yang dinilai menyimpang dari prinsip dasar Islam. Persoalan seperti ini tidak sebaiknya diputuskan oleh orang awam hanya berdasarkan perasaan, potongan video, atau kabar dari media sosial.

Penilaian terhadap suatu ajaran memerlukan ilmu yang memadai. Harus diperiksa apa yang diajarkan, bagaimana dalilnya, bagaimana penjelasan para ulama, dan apakah ajaran tersebut benar-benar bertentangan dengan pokok agama.

Karena itu, apabila menemukan ajaran yang meragukan, sikap yang lebih baik adalah:

• tidak langsung menyebarkan tuduhan;
• memeriksa sumber ajaran secara utuh;
• bertanya kepada ulama atau lembaga keagamaan yang terpercaya;
• menghindari penghinaan terhadap pengikutnya;
• tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
• tidak melakukan kekerasan; dan
• menyerahkan persoalan hukum kepada pihak yang berwenang.

Mengingatkan penyimpangan boleh dilakukan, tetapi caranya harus tetap mengikuti ilmu, adab, dan aturan yang berlaku. Menasihati tidak boleh berubah menjadi fitnah, persekusi, atau tindakan anarkis.

Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunah

Ketika umat Islam menghadapi banyak perbedaan, pegangan utamanya tetap Al-Qur’an dan sunah Rasulullah. Keduanya menjadi sumber petunjuk dalam beragama.

Namun, kembali kepada Al-Qur’an dan sunah bukan berarti setiap orang bebas menafsirkan sendiri tanpa ilmu. Memahami dalil memerlukan penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis, usul fikih, sejarah turunnya ayat, serta penjelasan para ulama. Ulama yang mana? Tentunya diutamakan ulamanya ulama yakni Rasulullah, kemudian ulama-ulama generasi Sahabat nabi, kemudian ulama-ulama generasi selanjutnya (tabi'in) dan kemudian generasi selanjutnya lagi (tabi'ut tabi'in). Jika telah terdapat pendapat / fatwa ijma' ulama terdahulu yang terbukti tertulis dalam kitab-kitab yang sahih dan otentik, terhadap suatu permasalahan/isu agama, maka hal ini seharusnya menjadi pendapat/fatwa yang lebih diikuti dibandingkan pendapat/fatwa ulama kekinian.   

Karena itu, orang awam tidak seharusnya ketika mendengar suatu fatwa/pendapat ulama kekinian kemudian langsung menerimanya tanpa memeriksa apakah telah ada pendapat dari ulama-ulama terdahulu terhadap suatu permasalahan/isu agama. Juga ketika seseorang merasa cukup dengan membaca terjemahan lalu langsung memutuskan halal, haram, benar, atau sesat. Terjemahan dapat membantu memahami makna umum, tetapi tidak selalu cukup untuk menetapkan hukum.

Al-Qur’an mengajarkan agar manusia bertanya kepada orang yang berilmu apabila tidak mengetahui. Prinsip ini penting agar umat tidak mudah terseret pemahaman yang keliru.

Peran Ulama dalam Menjaga Umat

Ulama memiliki peran penting dalam menjaga pemahaman agama. Mereka mempelajari dalil, menjelaskan hukum, membimbing masyarakat, serta mengingatkan umat dari penyimpangan.

Namun, menghormati ulama bukan berarti menganggap setiap tokoh agama pasti benar dalam seluruh pendapatnya. Ulama tetap manusia yang dapat berbeda pendapat dan dapat keliru. Sikap yang tepat adalah menghormati ilmu mereka, mengambil manfaat dari penjelasan mereka, dan tetap menilai pendapat berdasarkan dalil serta kaidah keilmuan.

Dalam memilih rujukan agama, perhatikan beberapa hal:

• kejelasan latar belakang keilmuannya;
• akhlak dan kehati-hatiannya dalam berfatwa;
• kesesuaian penjelasannya dengan dalil;
• tidak mudah mengafirkan atau menyesatkan;
• tidak mendorong kekerasan;
• tidak menjadikan agama sebagai alat kebencian;
• mampu menjelaskan perbedaan dengan adab; dan
• diakui oleh lingkungan keilmuan yang terpercaya.

Ulama yang baik biasanya tidak membuat umat mudah membenci. Mereka mengajarkan ilmu, adab, kehati-hatian, dan rasa takut kepada Allah.

Hadis tentang Islam yang Kembali Asing

Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Hadis ini sering dikutip ketika membahas keadaan umat di akhir zaman.

“Dari sahabat Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Sallahu ’Alaihi Wasallam bersabda: ‘Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing, dan suatu saat akan kembali menjadi asing, maka keberuntungan (surga) akan diperoleh oleh orang-orang yang asing.’” (HR. Muslim)

Mengenai Hadis di atas, Imam Ar Rafi’i berkata: “Agama Islam pertama kali dikatakan asing karena agama Islam sangat menyelisihi tradisi masyarakat kala itu, berupa kesyirikan, dan berbagai perbuatan jahiliyyah. Dan Islam akan kembali asing, dikarenakan kerusakan yang menimpa masyarakat, dan munculnya berbagai fitnah, dan karena mereka mencampakkan jauh-jauh segala konsekwensi keimanan yang benar.” (At Tadwin fi Akhbar Al Qazwin, oleh Imam Ar Rafi’i, 1/139-140).

Diriwayatkan dari Abu Najih Al 'lrbadh ibn Sariyah RA., dimana beliau berkata: Rasulullah SAW telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Hal itu seolah-olah merupakan nasihat orang yang mau mengucapkan selamat tinggal. Kami berkata: “Ya Rasulullah! Maka berikanlah kami wasiat!”. Baginda bersabda: Aku mewasiatkan kamu supaya bertaqwa kepada Allah SWT, supaya mendengar dan taat, sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Sesungguhnya, barangsiapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur Rasyidin yang mendapat hidayat. Gigitlah ia dengan kuat (yaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah tersebut) dan berwaspadalah kamu dari melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu dalam neraka. (Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Tirmizi. Al Tirmizi berkata ini hadis sahih).

Hadis tersebut mengandung peringatan bahwa memegang kebenaran kadang terasa berat ketika banyak orang menjauh dari ajaran agama. Namun, hadis ini tidak boleh digunakan untuk merasa paling benar sendiri atau merendahkan seluruh Muslim yang berbeda kelompok.

Menjadi “asing” dalam kebaikan bukan berarti menjadi kasar, mudah menuduh, atau memusuhi masyarakat. Seorang Muslim yang berpegang pada agama tetap harus menunjukkan akhlak yang baik, kasih sayang, kejujuran, dan kebijaksanaan.

Jika seseorang mengaku berpegang pada sunah tetapi lisannya penuh hinaan, mudah menuduh, dan tidak memiliki adab, maka ia perlu memeriksa kembali cara beragamanya.

Pembaruan Agama Bukan Membuat Ajaran Baru

Dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap masa orang-orang yang memperbarui urusan agamanya. Pembaruan dalam Islam bukan berarti membuat ajaran baru.

Allah SWT. telah berjanji akan menjaga agama ini, dan senantiasa akan membangkitkan dari ummat Islam orang-orang yang akan berjuang menghidupkan kembali kemurnian syari’at Islam yang telah ditinggalkan oleh manusia dan membersihkan segala penyelewengan yang dilekatkan kepadanya. Orang – orang terpilih ini nantinya yang akan kembali meluruskan agama islam ini setelah generasi – generasi yang rusak mencoba membengkokkannya.

“Dari sahabat Abu Hurairah rodiallahu ‘anhu dari Rasulullah Sallahu ’Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah akan senantiasa mengutus (membangkitkan) untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun, orang-orang yang akan memperbaharui agama mereka.” (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqi dan dishahihkan oleh Al Albani)

Ibnul Qayyim berkata: “Seandainya bukan karena adanya jaminan dari Allah yang akan senantiasa menjaga agama-Nya, dan janji Allah Ta’ala akan membangkitkan orang-orang yang akan memperbaharui rambu-rambu agama-Nya dan menghidupkan kembali syari’at-syari’at yang telah ditinggalkan oleh para penjaja kebatilan, dan menyegarkan segala yang telah dijadikan layu oleh orang-orang bodoh, niscaya tonggak-tonggak agama Islam akan tergoyahkan, dan menjadi rapuh bangunannya. Akan tetapi Allah Maha Memiliki karunia atas alam semesta.” (Madarijus Salikin, oleh Ibnul Qayyim 3/79).

Imam Ahmad bin Hambal berkata: “Sesungguhnya Allah akan senantiasa membangkitkan untuk ummat ini pada setiap penghujung seratus tahun (setiap abad) orang-orang yang akan mengajari mereka as sunnah, dan menepis segala kedustaan atas Nabi Muhammad SAW., kemudian kami perhatikan, ternyata pada penghujung abad pertama ada Umar bin Abdul Aziz, dan pada penghujung abad kedua ada Imam As Syafi’i.” (Siyar A’alam An Nubala’ oleh Az Zahabi 10/46).

“Dari hadits dan beberapa penjelasan ulama’ diatas, dapat dipahami bahwa seorang mujaddid (pembaharu) tidaklah mungkin kecuali seorang ulama’ yang menguasai ilmu agama, disamping itu ulama’ tersebut cita-cita dan tekadnya siang dan malam ialah menghidupkan as sunnah, mengajarkannya, dan membela orang-orang yang mengamalkannya. Sebagaimana ia juga berjuang untuk menghapuskan praktek-praktek bid’ah, dan hal yang diada-adakan, serta memerangi para pelakunya, baik dengan lisan, tulisan, pendidikan atau dengan lainnya. Dan orang yang tidak memiliki kriteria demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai seorang mujaddid (pembaharu), walaupun ia berilmu luas, dikenal oleh setiap orang, dan sebagai tempat mereka bertanya.” (‘Aunul Ma’bud, oleh Syamsu Al Haq Al ‘Azhim Abadi, 11/263).

Inilah pembaharuan yang ada dalam agama Islam, yaitu pembaharuan dalam wujud menghidupkan kembali ajaran syari’at yang telah ditinggalkan oleh masyarakat, dan memerangi penyelewengan yang telah merajalela. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, bahwa mujaddid (pembaharu) abad pertama ialah khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan pada abad kedua adalah Imam As Syafi’i, rahimahumallah. Sejarah telah membuktikan bahwa yang dilakukan oleh kedua orang ini adalah menghidupkan sunnah, memerangi bid’ah, dan mengembalikan metode berfikir masyarakat dalam beragama kepada metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada sahabatnya, yaitu tidak fanatik terhadap golongan, dan hanya Al Qur’an dan As Sunnah yang menjadi tolok ukur kebenaran.

Pembaruan yang dimaksud adalah menghidupkan kembali ajaran yang dilupakan, membersihkan pemahaman yang keliru, memperkuat ilmu, memperbaiki akhlak, dan mengajak umat kembali kepada petunjuk yang benar.

Seorang pembaru agama tidak diukur dari popularitas, jumlah pengikut, atau kemampuan berbicara di depan publik. Yang lebih penting adalah ilmu, ketakwaan, kejujuran, akhlak, dan jasanya dalam memperbaiki umat.

Karena itu, berhati-hatilah terhadap orang yang mengaku sebagai pembaru tetapi justru menimbulkan kebencian, perpecahan, atau pengultusan terhadap dirinya sendiri.

Adab Berbeda Pendapat

Perbedaan pendapat akan selalu ada. Yang perlu dijaga adalah adab dalam menyikapinya.

Beberapa adab penting dalam berbeda pendapat antara lain:

• membedakan masalah pokok dan cabang;
• tidak memotong ucapan orang lain dari konteksnya;
• tidak menuduh niat seseorang tanpa bukti;
• tidak menyebarkan kabar yang belum jelas;
• tidak menghina ulama atau guru orang lain;
• menggunakan bahasa yang sopan;
• memberi ruang untuk klarifikasi;
• mengakui bahwa diri sendiri bisa salah; dan
• mendoakan kebaikan bagi sesama Muslim.

Adab tidak berarti melemahkan prinsip. Justru dengan adab, nasihat akan lebih mudah diterima dan kebenaran lebih mudah terlihat.

Menghindari Sikap Mudah Menyesatkan

Menilai seseorang atau kelompok sebagai sesat adalah perkara berat. Tuduhan seperti itu tidak boleh keluar dari lisan orang yang tidak memiliki ilmu dan kewenangan.

Seseorang dapat mengkritik pendapat tertentu dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut keliru, lemah, atau tidak tepat berdasarkan dalil. Namun, menjatuhkan vonis terhadap pribadi atau kelompok memerlukan kehati-hatian yang jauh lebih besar.

Sikap mudah menyesatkan dapat menimbulkan kerusakan, antara lain:

• memutus persaudaraan;
• menyebarkan kebencian;
• membuat orang menjauh dari agama;
• memicu konflik sosial;
• menutup pintu dialog; dan
• menjadikan agama tampak keras tanpa kasih sayang.

Karena itu, kritik perlu diarahkan kepada pemikiran atau perbuatan, bukan kepada penghinaan pribadi.

Gerakan Islam dan Tanggung Jawab Sosial

Setiap organisasi atau gerakan Islam seharusnya tidak hanya sibuk membangun identitas kelompok. Mereka juga perlu memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Dakwah dapat diwujudkan melalui:

• pendidikan;
• bantuan sosial;
• pemberdayaan ekonomi;
• penguatan keluarga;
• pembinaan akhlak;
• pelayanan kesehatan;
• literasi keagamaan;
• perlindungan anak dan perempuan;
• kepedulian lingkungan; dan
• kerja sama dalam kebaikan.

Jika sebuah gerakan hanya membuat anggotanya merasa paling benar, tetapi tidak membangun akhlak dan manfaat sosial, maka gerakan tersebut perlu mengevaluasi dirinya.

Umat membutuhkan dakwah yang mencerahkan, bukan sekadar memperbanyak label kelompok.

Jangan Mudah Terjebak Teori Konspirasi

Perpecahan umat sering dijelaskan dengan teori konspirasi. Memang, dalam sejarah, ada pihak-pihak yang memanfaatkan perpecahan untuk kepentingan politik. Namun, tidak semua masalah umat harus dijelaskan dengan tuduhan terhadap pihak luar. Misalnya tuduhan "Wahabi", "Neo Wahabi" dan penyimpangan atau pengaburan catatan sejarah seringkali menimbulkan keresahan di tengah umat.

Kadang penyebab perpecahan justru berasal dari dalam diri umat sendiri, seperti kurang ilmu, lemahnya adab, fanatisme tokoh, fanatisme kelompok, fanatisme ormas, kepentingan politik, perebutan pengaruh, dan kurangnya kemampuan berdialog untuk mencari kebenaran dan cenderung mencari pembenaran.

Menuduh pihak tertentu tanpa bukti dapat membuat kita abai terhadap perbaikan internal. Daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik umat memperkuat ilmu, akhlak, persaudaraan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi tuduhan harus berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Cara Bijak Menyikapi Banyaknya Kelompok Islam

Agar tidak bingung menghadapi banyaknya kelompok dan gerakan Islam, seorang Muslim dapat melakukan beberapa hal berikut:

1. Memperkuat dasar agama dari sumber yang terpercaya.
2. Belajar kepada guru yang berilmu dan berakhlak.
3. Membaca pendapat ulama dari berbagai rujukan yang sah.
4. Tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber agama.
5. Menghindari komunitas yang mudah menebar kebencian.
6. Tidak fanatik kepada tokoh atau organisasi.
7. Menghormati perbedaan yang masih berada dalam ruang ijtihad.
8. Bersikap tegas terhadap penyimpangan, tetapi tetap beradab.
9. Mengutamakan persatuan dalam kebenaran.
10. Selalu berdoa agar diberi petunjuk oleh Allah.

Dengan cara ini, seseorang dapat tetap memiliki prinsip tanpa terjebak fanatisme sempit.

Penutup

Munculnya berbagai golongan dan gerakan Islam merupakan kenyataan yang perlu disikapi dengan ilmu dan adab. Perbedaan tidak selalu buruk apabila tetap berada dalam koridor dalil, akhlak, dan persaudaraan.

Yang perlu diwaspadai adalah fanatisme golongan, fanatisme pada tokoh, sikap mudah menyesatkan, sikap suka menuduh "wahabi", pemahaman agama tanpa ilmu, serta kecenderungan menjadikan kelompok/ormas/organisasi/komunitas sebagai ukuran mutlak kebenaran.

Seorang Muslim sebaiknya kembali kepada Al-Qur’an dan sunah dengan bimbingan ulama yang terpercaya sesuai referensi otentik/shahih. Pada saat yang sama, ia perlu menjaga persatuan, menghormati perbedaan yang dapat ditoleransi, dan tidak mudah menyebarkan tuduhan.

Kebenaran harus dicari dengan ilmu. Persatuan harus dijaga dengan adab. Dakwah harus disampaikan dengan hikmah.

Semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, menjauhkan kita dari fanatisme, dan menjadikan umat Islam sebagai umat yang berilmu, berakhlak, serta saling menolong dalam kebaikan.

Wallahu a‘lam.

Bom Bunuh Diri Bukan Jihad: Pandangan Islam tentang Terorisme

Pada Jumat pagi, 17 Juli 2009, ledakan terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Dokumen resmi yang tersedia melalui JDIH BNPT mencatat sembilan orang meninggal dan 55 lainnya terluka dalam peristiwa tersebut.

Tragedi itu kembali memunculkan pertanyaan yang masih relevan hingga sekarang: apakah bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama dapat disebut jihad?

Jawaban singkatnya adalah tidak. Serangan yang sengaja menciptakan ketakutan, membunuh diri sendiri, dan menjadikan masyarakat sipil sebagai korban tidak dapat disamakan dengan jihad. Penggunaan istilah agama oleh pelaku tidak otomatis mengubah tindakan teror menjadi ibadah.

Untuk memahaminya secara adil, kita perlu membedakan makna jihad, peperangan, bunuh diri, dan terorisme.

Jihad Tidak Sama dengan Terorisme

Kata jihad berasal dari akar kata bahasa Arab yang berkaitan dengan kesungguhan atau pengerahan kemampuan. Dalam ajaran Islam, maknanya tidak hanya terbatas pada peperangan.

Kesungguhan menuntut ilmu, melawan dorongan berbuat maksiat, membantu masyarakat, membela orang yang terzalimi, dan memperjuangkan kebaikan juga dapat berada dalam pembahasan jihad sesuai konteksnya.

Adapun peperangan dalam literatur Islam lebih khusus dibahas dengan istilah qital. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan seolah-olah setiap tindakan kekerasan dapat disebut jihad.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme membedakan keduanya. Menurut fatwa tersebut, terorisme bersifat merusak, menciptakan ketakutan, serta dilakukan tanpa aturan dan sasaran yang terbatas. Jihad, sebaliknya, harus bertujuan melakukan perbaikan dan mengikuti ketentuan agama.

Dengan demikian, tindakan tidak menjadi jihad hanya karena pelakunya meneriakkan slogan agama, mengutip ayat, atau menyebut dirinya sebagai pejuang.

Mengapa Bom Bunuh Diri Tidak Dapat Dibenarkan?

Setidaknya terdapat tiga masalah mendasar dalam serangan bom bunuh diri terhadap sasaran sipil.

1. Membunuh diri sendiri

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 agar manusia tidak membunuh dirinya sendiri. Larangan ini menunjukkan bahwa nyawa bukanlah milik manusia yang dapat dihilangkan sesuka hati.

Niat yang dianggap baik tidak dengan sendirinya membenarkan cara yang terlarang. Seseorang tidak dapat mengakhiri hidupnya, membunuh orang lain, lalu menganggap tindakannya sebagai ibadah hanya berdasarkan keyakinannya sendiri.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa bom bunuh diri hukumnya haram karena mencelakakan diri sendiri. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa teror haram dilakukan oleh perseorangan, kelompok, maupun negara. (Dokumen Fatwa MUI)

Fatwa itu memang turut membahas istilah ‘amaliyah al-istisyhad dalam konteks keadaan perang. Namun, pembahasan khusus tersebut tidak boleh diambil secara terpisah untuk membenarkan serangan terhadap hotel, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, transportasi umum, atau tempat sipil lainnya.

Individu dan kelompok tanpa kewenangan tidak berhak mengubah sebuah tindak pidana terorisme menjadi “operasi kesyahidan” hanya dengan mengganti namanya.

2. Membunuh orang yang tidak terlibat dalam pertempuran

Al-Qur’an menempatkan nyawa manusia pada kedudukan yang tinggi. Surah Al-Maidah ayat 32 menggambarkan beratnya membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan.

Dalam pembahasan konflik bersenjata sekalipun, Surah Al-Baqarah ayat 190 melarang umat Islam melampaui batas. Perintah berperang dalam ayat tersebut ditujukan terhadap pihak yang memerangi, bukan sebagai izin untuk menyerang siapa saja. (QS. Al-Baqarah: 190)

Masyarakat sipil tidak boleh diperlakukan sebagai sasaran hanya karena kewarganegaraan, agama, pekerjaan, atau keberadaannya di suatu tempat. Turis, pekerja hotel, petugas kebersihan, pengemudi, anak-anak, dan orang yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari bukanlah pihak yang bebas diserang.

Prinsip yang sama dikenal dalam hukum humaniter internasional. Pihak yang terlibat konflik wajib membedakan sasaran militer dan masyarakat sipil. Serangan langsung maupun serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dilarang. (International Committee of the Red Cross)

3. Menyebarkan ketakutan dan kerusakan

Terorisme tidak hanya menyebabkan kematian dan luka fisik. Dampaknya menjalar kepada keluarga korban, masyarakat, perekonomian, hubungan antaragama, serta rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Ketakutan yang sengaja disebarkan kepada masyarakat merupakan karakter utama tindakan teror. Korban dipilih bukan karena terlibat dalam pertempuran, melainkan karena serangan terhadap mereka diharapkan menciptakan perhatian dan kepanikan yang luas.

Tindakan semacam ini bertentangan dengan tujuan dakwah. Dakwah mengajak manusia melalui ilmu, keteladanan, kebijaksanaan, dan nasihat yang baik—bukan dengan menebar ketakutan.

Perang Memiliki Aturan dan Bukan Keputusan Perseorangan

Membicarakan jihad dalam arti peperangan memerlukan ilmu yang jauh lebih mendalam daripada membaca beberapa terjemahan ayat atau potongan ceramah.

Pembahasannya melibatkan konteks ayat, hadis, fikih, otoritas pemerintahan, perjanjian, perlindungan masyarakat sipil, serta akibat yang ditimbulkan. Konflik bersenjata juga tunduk pada hukum nasional dan hukum internasional.

Seseorang tidak dapat menetapkan sendiri bahwa negaranya sedang berada dalam keadaan perang, menunjuk kelompok lain sebagai musuh, lalu melakukan serangan. Klaim semacam itu merupakan salah satu pola penyalahgunaan ajaran agama oleh kelompok ekstremis.

Terlebih lagi, Indonesia bukan wilayah perang yang membolehkan kelompok bersenjata menyerang masyarakat berdasarkan keputusan mereka sendiri. Perselisihan politik, ketidakpuasan terhadap pemerintah, atau kemarahan atas konflik di negara lain tidak menjadi izin untuk membunuh orang di Indonesia.

Terorisme Menurut Hukum Indonesia

Terorisme bukan sekadar perbedaan pendapat keagamaan. Ia merupakan tindak pidana serius.

Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut mencakup perencanaan, persiapan, perekrutan, pelatihan, pendanaan, pembantuan, dan pelaksanaan terorisme.

Peraturan tersebut juga menempatkan perlindungan korban serta pencegahan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Pencegahan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama instansi terkait. (UU Nomor 5 Tahun 2018)

Karena itu, seseorang yang tidak melakukan serangan secara langsung belum tentu terbebas dari pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam pendanaan, perekrutan, pelatihan, atau persiapan tindak pidana terorisme.

Mengapa Narasi Ekstremisme Dapat Menarik Pengikut?

Orang yang terlibat dalam ekstremisme tidak selalu berangkat dari kurangnya kecerdasan. Proses radikalisasi dapat memanfaatkan kemarahan, rasa ketidakadilan, pencarian identitas, kebutuhan akan kelompok, dan keinginan menjalani kehidupan yang dianggap bermakna.

Propaganda ekstremis biasanya menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi dua kubu: kelompok sendiri dianggap sepenuhnya benar, sedangkan semua pihak di luar kelompok diposisikan sebagai musuh.

Beberapa tanda narasi yang patut diwaspadai antara lain:

• mudah mengafirkan Muslim lain;
• menganggap semua pihak yang berbeda sebagai musuh;
• membenarkan kekerasan terhadap masyarakat sipil;
• memotong ayat dan hadis dari konteksnya;
• melarang anggota mendengarkan ulama di luar kelompok;
• menganggap hukum negara tidak berlaku;
• menuntut kepatuhan mutlak kepada pemimpin kelompok;
• merahasiakan kegiatan dari keluarga; dan
• menjanjikan kesyahidan melalui tindakan kekerasan.

Kepedulian terhadap penderitaan umat Islam merupakan sesuatu yang wajar. Namun, kepedulian itu tidak boleh diarahkan menjadi kebencian kepada orang yang tidak bersalah.

Bantuan kemanusiaan, pendidikan, diplomasi, advokasi damai, dan dukungan kepada lembaga tepercaya jauh lebih bermanfaat daripada kekerasan yang menciptakan korban baru.

Peran Ulama dan Pentingnya Sikap Kritis

Ketika menghadapi persoalan agama yang rumit, Al-Qur’an mengajarkan agar manusia bertanya kepada orang yang berilmu apabila tidak mengetahui. Prinsip ini terdapat, antara lain, dalam Surah An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7.

Namun, menghormati ulama tidak berarti menganggap setiap orang yang disebut ustaz atau ulama pasti benar dalam semua persoalan. Ulama adalah manusia yang dapat berbeda pendapat dan melakukan kekeliruan.

Kita perlu memeriksa:

• latar belakang keilmuannya;
• kejelasan sumber yang digunakan;
• cara memahami ayat dan hadis;
• pengakuan dari lembaga atau komunitas ilmiah;
• sikapnya terhadap kekerasan;
• kesediaannya berdialog; dan
• apakah pendapatnya sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kemaslahatan.

Hindari mengambil hukum hanya dari potongan video, pesan berantai, akun anonim, atau materi propaganda. Untuk masalah yang menyangkut nyawa dan keamanan masyarakat, pendapat perlu dirujukkan kepada ulama yang kompeten sekaligus kepada hukum yang berlaku.

Ulama memiliki peran penting dalam menjaga pemahaman agama, tetapi fanatisme kepada tokoh juga berbahaya. Islam tidak mengajarkan pengultusan seseorang atau kepatuhan dalam perbuatan maksiat.

Tidak Perlu Membuat Teori Konspirasi

Terorisme sebaiknya dibahas berdasarkan bukti, proses hukum, dan penelitian yang dapat diperiksa. Menyimpulkan bahwa seluruh peristiwa merupakan konspirasi “musuh Islam” tanpa bukti justru dapat mengalihkan perhatian dari persoalan sebenarnya.

Teori konspirasi juga sering dimanfaatkan kelompok ekstremis untuk menolak semua informasi yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Aparat, ulama, media, keluarga, dan masyarakat kemudian dianggap sebagai bagian dari persekongkolan besar.

Sikap kritis memang diperlukan, termasuk terhadap negara dan media. Namun, sikap kritis berbeda dari menerima tuduhan tanpa bukti. Informasi harus diperiksa melalui sumber yang kredibel dan dibandingkan dengan temuan lain.

Terorisme Merugikan Umat Islam

Serangan yang mengatasnamakan Islam tidak hanya menyakiti korban langsung. Tindakan tersebut juga memunculkan kecurigaan, memperburuk hubungan sosial, dan memberikan gambaran keliru tentang Islam.

Muslim yang tidak terlibat dapat mengalami diskriminasi akibat tindakan segelintir orang. Kegiatan dakwah dan kemanusiaan juga dapat kehilangan kepercayaan karena istilah agama telah disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan.

Meskipun demikian, kesalahan pelaku tidak boleh digunakan untuk menyalahkan seluruh umat Islam. Terorisme merupakan tindakan pelaku dan jaringannya, bukan representasi otomatis dari suatu agama atau kelompok masyarakat.

Penanggulangan terorisme juga harus tetap menghormati hukum dan hak asasi manusia. Negara tidak boleh menjawab teror dengan tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang tidak bersalah.

Apa yang Dapat Dilakukan Masyarakat?

Pencegahan ekstremisme bukan hanya tugas aparat. Keluarga, sekolah, lembaga agama, dan masyarakat dapat ikut menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap propaganda kekerasan.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mempelajari agama dari sumber yang tepercaya dan tidak hanya dari satu tokoh.
2. Memeriksa konteks ayat dan hadis sebelum menyebarkannya.
3. Membiasakan dialog tanpa mudah mengafirkan atau menyesatkan orang lain.
4. Mendengarkan kegelisahan anggota keluarga tanpa langsung menghakimi.
5. Tidak menyebarkan foto, video, atau manifesto pelaku teror.
6. Melaporkan ancaman kekerasan melalui saluran resmi kepolisian atau BNPT.
7. Memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya.

Apabila seseorang menunjukkan ketertarikan pada kelompok kekerasan, pendekatan yang tenang biasanya lebih berguna daripada ejekan. Namun, jika terdapat ancaman nyata, rencana serangan, senjata, atau perekrutan, keselamatan harus diutamakan dan pihak berwenang perlu segera dihubungi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah jihad selalu berarti perang?

Tidak. Jihad mempunyai makna yang lebih luas tentang kesungguhan dalam menjalankan kebaikan dan menghadapi keburukan. Peperangan merupakan pembahasan khusus yang memiliki syarat serta aturan ketat.

Apakah membunuh warga sipil dapat disebut jihad?

Tidak. Menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran bertentangan dengan larangan melampaui batas dan prinsip perlindungan nyawa. Hukum humaniter internasional juga melarang serangan langsung dan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.

Apakah ketidakadilan membenarkan aksi teror?

Tidak. Ketidakadilan perlu dilawan melalui cara yang benar. Membalasnya dengan membunuh orang yang tidak terlibat hanya menciptakan ketidakadilan baru.

Apakah semua pelaku teror memahami agama dengan baik?

Tidak selalu. Penguasaan slogan, terjemahan ayat, atau istilah Arab tidak sama dengan kedalaman ilmu. Pemahaman agama membutuhkan metodologi, konteks, dan bimbingan dari orang yang kompeten.

Kesimpulan

Bom bunuh diri yang menyerang masyarakat sipil bukanlah jihad. Tindakan tersebut menghilangkan nyawa pelaku, membunuh atau melukai orang lain, menimbulkan ketakutan, merusak keamanan, serta melanggar hukum agama dan hukum negara.

Peristiwa pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009 merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi pelajaran agar penyalahgunaan istilah jihad tidak kembali menyesatkan masyarakat.

Jihad tidak ditentukan oleh keberanian untuk mati, melainkan oleh kebenaran tujuan, cara, ilmu, dan batas-batas yang harus dipatuhi. Semangat keagamaan tanpa ilmu dan kendali dapat berubah menjadi kerusakan.

Membela agama tidak dilakukan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Agama justru harus menjadi dasar untuk menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, mencegah kerusakan, dan menciptakan kedamaian.

Wallahu a‘lam.

Hamil di Luar Nikah: Antara Nilai Agama, Tanggung Jawab, dan Empati

Suatu hari, saya makan di sebuah warung sederhana yang berada di sudut pasar. Ketika sedang menikmati makanan, saya tanpa sengaja mendengar percakapan dua pengunjung lain.

Salah seorang di antara mereka bertanya mengenai kabar adik perempuan lawan bicaranya. Pemuda yang ditanya tampak ragu sebelum menjawab bahwa adiknya mengalami “kecelakaan”.

Kata tersebut ternyata bukan merujuk pada kecelakaan lalu lintas, melainkan kehamilan sebelum menikah. Laki-laki yang mendengarnya kemudian menanggapi dengan ringan bahwa kejadian seperti itu sudah biasa.

Percakapan tersebut membuat saya berpikir. Apakah sesuatu yang semakin sering terjadi harus dianggap biasa? Di sisi lain, apakah penolakan terhadap perbuatan tersebut memberi kita hak untuk mempermalukan orang yang mengalaminya?

Kedua pertanyaan itu perlu dijawab secara seimbang.

Hubungan seksual di luar pernikahan tidak perlu dinormalisasi, khususnya bagi seorang Muslim. Namun, perempuan yang hamil juga tidak boleh dihina, dikucilkan, atau diperlakukan seolah-olah tidak memiliki masa depan.

Istilah “Kecelakaan” yang Mengaburkan Persoalan

Masyarakat sering menggunakan istilah “kecelakaan” untuk menyebut kehamilan di luar pernikahan. Istilah tersebut mungkin dipilih untuk menghindari rasa malu atau menjaga privasi keluarga.

Namun, kata itu juga dapat mengaburkan persoalan karena kehamilan di luar pernikahan dapat terjadi dalam keadaan yang sangat berbeda.

Kehamilan tersebut bisa berasal dari:

• hubungan yang dilakukan atas kehendak kedua pihak;
• tekanan atau manipulasi dalam hubungan;
• eksploitasi terhadap anak;
• relasi kuasa yang tidak seimbang;
• pemaksaan atau kekerasan seksual; atau
• kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi.

Karena latar belakangnya berbeda, penanganannya juga tidak dapat disamaratakan. Kita tidak boleh langsung menuduh seorang perempuan melakukan zina sebelum mengetahui keadaan sebenarnya.

Zina Tetap Dilarang dalam Islam

Islam menempatkan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 32 agar manusia tidak mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32)

Ungkapan “jangan mendekati” menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan ketika hubungan seksual telah terjadi. Berbagai keadaan yang dapat mengarah kepadanya juga perlu diwaspadai.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan agama, pengendalian diri, penjagaan batas pergaulan, komunikasi dalam keluarga, dan pemahaman mengenai tanggung jawab dalam hubungan.

Larangan zina berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, tidak adil apabila seluruh stigma hanya diarahkan kepada perempuan yang kehamilannya terlihat, sedangkan laki-laki yang terlibat seolah-olah terbebas dari tanggung jawab.

Tidak Menormalisasi Bukan Berarti Menghina

Menganggap perbuatan salah sebagai sesuatu yang benar adalah sikap yang keliru. Namun, mempermalukan pelakunya juga bukan penyelesaian.

Kita perlu membedakan antara menilai perbuatan dan merendahkan manusia. Islam dapat melarang zina, tetapi larangan tersebut tidak memberi seseorang hak untuk:

• menyebarkan aib;
• melontarkan julukan kasar;
• melakukan perundungan;
• mengusir perempuan hamil;
• memutus akses pendidikan;
• memaksa melakukan tindakan berbahaya; atau
• menganggap pintu pertobatan telah tertutup.

Orang yang melakukan kesalahan masih dapat bertobat dan memperbaiki hidup. Surah Az-Zumar ayat 53 mengingatkan manusia agar tidak berputus asa dari rahmat Allah.

Nasihat yang baik semestinya mendorong pertobatan dan tanggung jawab. Jika nasihat justru membuat seseorang kehilangan harapan, melakukan tindakan nekat, atau membahayakan kehamilannya, cara penyampaiannya perlu diperiksa kembali.

Kehamilan akibat Kekerasan Seksual Bukan Zina Korban

Kehamilan akibat hubungan suka sama suka tidak boleh disamakan dengan kehamilan akibat pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Korban pemerkosaan tidak memilih tindakan tersebut dan tidak memikul kesalahan pelaku. Menyebut korban telah melakukan zina merupakan bentuk ketidakadilan sekaligus dapat memperburuk trauma yang dialaminya.

Dalam Islam, tanggung jawab seseorang berkaitan dengan perbuatannya sendiri. Al-Qur’an menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. (QS. Al-An’am: 164)

Korban membutuhkan:

• tempat yang aman;
• pemeriksaan dan perawatan kesehatan;
• pendampingan psikologis;
• perlindungan identitas;
• bantuan hukum;
• dukungan keluarga; serta
• pendampingan agama yang tidak menghakimi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Fokusnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hak korban dipenuhi. (UU TPKS)

Korban tidak boleh dipaksa menikah dengan pelaku sebagai cara untuk menutupi aib. Pernikahan tidak menghapus tindak kekerasan dan dapat menempatkan korban dalam keadaan yang semakin berbahaya.

Anak Tidak Menanggung Kesalahan Orang Tuanya

Anak yang lahir dari kehamilan di luar pernikahan tidak mempunyai kesalahan atas keadaan kelahirannya. Ia tetap memiliki martabat dan hak untuk memperoleh kasih sayang, identitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang baik.

Menyebut anak dengan julukan yang merendahkan merupakan bentuk stigma yang tidak dapat dibenarkan. Prinsip Al-Qur’an bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain juga berlaku dalam hal ini.

Status pernikahan orang tua tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi anak. Permasalahan fikih yang berkaitan dengan nasab, perwalian, dan hukum keluarga sebaiknya ditanyakan kepada ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten, bukan diselesaikan berdasarkan stigma masyarakat.

Kehamilan Remaja Memerlukan Perhatian Kesehatan

Kehamilan pada usia remaja bukan hanya persoalan sosial dan agama. Ada pula risiko kesehatan yang perlu ditangani secara serius.

Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa ibu berusia 10–19 tahun menghadapi risiko tertentu yang lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia 20–24 tahun. Bayi yang lahir dari ibu remaja juga menghadapi risiko lebih tinggi mengalami berat lahir rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal berat. (WHO: Adolescent Pregnancy)

Karena itu, perempuan yang sedang hamil—apa pun latar belakang kehamilannya—perlu memperoleh pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Rasa malu tidak boleh menghalangi akses terhadap perawatan.

Keluarga sebaiknya membantu memastikan:

1. kehamilan diperiksa oleh tenaga kesehatan;
2. kebutuhan gizi dan kesehatan terpenuhi;
3. kondisi psikologis diperhatikan;
4. terdapat perlindungan dari kekerasan;
5. pendidikan sedapat mungkin tetap berlanjut; dan
6. keputusan penting dibuat berdasarkan pendampingan profesional.

Apabila yang hamil masih berusia anak, perlindungan dan kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Menikahkan anak secara tergesa-gesa belum tentu menyelesaikan masalah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan pada 19 tahun. Perubahan tersebut antara lain ditujukan untuk melindungi hak, kesehatan, dan perkembangan anak. (UU Perkawinan)

Laki-Laki Juga Harus Bertanggung Jawab

Dalam pembicaraan mengenai kehamilan di luar pernikahan, perempuan sering menjadi pihak yang paling mudah dikenali dan dipermalukan. Sementara itu, laki-laki yang terlibat dapat menghindar karena akibat biologisnya tidak terlihat pada tubuhnya.

Pandangan semacam ini tidak adil. Jika hubungan terjadi atas kehendak kedua pihak, keduanya mempunyai tanggung jawab moral atas perbuatannya.

Laki-laki tidak seharusnya:

• menghilang setelah mengetahui kehamilan;
• menyangkal tanpa alasan;
• menyebarkan percakapan atau gambar pribadi;
• memaksa perempuan mengambil keputusan tertentu;
• melakukan intimidasi;
• menyalahkan perempuan seorang diri; atau
• menggunakan pernikahan sebagai cara menghindari proses hukum dalam kasus kekerasan.

Keluarga pun tidak seharusnya hanya menghukum anak perempuan, tetapi membiarkan anak laki-laki tanpa pembinaan dan tanggung jawab.

Apakah Menikahkan Keduanya Selalu Menjadi Solusi?

Pernikahan sering dipandang sebagai penyelesaian pertama ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Namun, keputusan tersebut tidak boleh diambil hanya untuk menjaga nama baik keluarga.

Sebelum memutuskan pernikahan, perlu dipertimbangkan:

• usia dan kesiapan kedua pihak;
• ada atau tidaknya kekerasan;
• kematangan psikologis;
• kemampuan menjalankan tanggung jawab;
• keberlanjutan pendidikan;
• kondisi kesehatan;
• ketentuan hukum; serta
• pandangan agama mengenai keadaan yang dihadapi.

Apabila terdapat pemaksaan atau kekerasan seksual, keselamatan korban harus didahulukan. Jika keduanya masih anak-anak, pernikahan dini dapat menimbulkan persoalan baru dan menghambat pendidikan serta perkembangan mereka.

Keluarga sebaiknya tidak mengambil keputusan dalam keadaan marah. Libatkan tenaga kesehatan, konselor, pendamping hukum, KUA, dan ulama yang kompeten sesuai kebutuhan.

Pencegahan Memerlukan Lebih dari Sekadar Larangan

Memberikan larangan tanpa penjelasan sering kali tidak cukup. Remaja membutuhkan pemahaman mengenai agama, tubuh, batas pribadi, relasi sehat, risiko hamil di luar pernikahan, risiko kekerasan, dan tanggung jawab atas setiap keputusan.

Pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa langkah.

1. Membangun komunikasi keluarga

Anak memerlukan ruang untuk bertanya tanpa langsung dimarahi. Jika keluarga selalu merespons dengan hukuman, anak mungkin mencari jawaban dari sumber yang tidak dapat dipercaya.

2. Memberikan pendidikan agama yang membumi

Larangan zina perlu dijelaskan bersama tujuan menjaga kehormatan, keturunan, kesehatan, keluarga, dan tanggung jawab sosial. Agama seharusnya dipahami sebagai perlindungan, bukan sekadar ancaman.

3. Mengajarkan batas pribadi dan persetujuan

Remaja perlu memahami bahwa tubuhnya tidak boleh disentuh atau dieksploitasi oleh orang lain. Mereka juga harus mengetahui cara mencari pertolongan ketika mengalami ancaman, manipulasi, atau kekerasan.

4. Membangun literasi digital

Hubungan berisiko dapat dimulai melalui media sosial. Anak perlu memahami bahaya manipulasi, pemerasan seksual, penyebaran gambar pribadi, dan pertemuan dengan orang yang baru dikenal secara daring.

5. Menyediakan lingkungan yang mendukung

Sekolah, keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat perlu bekerja sama. Pencegahan tidak akan efektif jika seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada remaja perempuan.

Cara Merespons ketika Kehamilan Telah Terjadi

Kepanikan dan kemarahan merupakan respons yang mungkin muncul dalam keluarga. Namun, tindakan pertama sebaiknya bukan mempermalukan atau mengusir.

Langkah yang lebih membantu adalah:

1. mendengarkan cerita tanpa memaksa;
2. memastikan apakah terdapat kekerasan atau ancaman;
3. menjaga keselamatan perempuan yang hamil;
4. melakukan pemeriksaan kesehatan;
5. melibatkan orang dewasa yang dapat dipercaya;
6. memperoleh pendampingan psikologis dan agama;
7. mempelajari pilihan berdasarkan hukum yang berlaku; dan
8. menyusun rencana pendidikan serta pengasuhan anak.

Jika terdapat dugaan kekerasan seksual, bukti dan identitas korban perlu dijaga. Kasus dapat dilaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA setempat, atau layanan pemerintah.

Kementerian PPPA menyediakan layanan SAPA 129 melalui telepon 129 dan WhatsApp 08111-129-129 untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Belajar tanpa Meromantisasi Masa Lalu

Anggapan bahwa generasi terdahulu sepenuhnya bebas dari zina, kehamilan sebelum menikah, atau perceraian sulit dibuktikan. Bisa jadi kasus semacam itu ada, tetapi disembunyikan karena stigma sosial yang kuat.

Tidak semua perubahan sosial berasal dari “budaya Barat”, dan tidak semua nilai lama otomatis lebih baik. Kekerasan seksual, pernikahan paksa, serta perkawinan anak juga dapat terjadi dalam masyarakat yang dianggap tradisional.

Daripada menyalahkan satu budaya atau generasi, lebih bermanfaat jika kita membangun pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang membantu masyarakat mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Kesimpulan

Kehamilan di luar nikah tidak seharusnya dinormalisasi seolah-olah tidak mempunyai konsekuensi moral, kesehatan, dan sosial. Dalam Islam, zina tetap merupakan perbuatan yang dilarang.

Namun, penolakan terhadap zina tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap perempuan, pengabaian terhadap tanggung jawab laki-laki, diskriminasi terhadap anak, atau penyalahgunaan agama untuk menyalahkan korban kekerasan seksual.

Kita perlu bersikap tegas terhadap perbuatannya sekaligus berempati kepada manusianya. Pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan lingkungan yang sehat. Ketika masalah telah terjadi, keselamatan, kesehatan, pertobatan, tanggung jawab, dan masa depan harus menjadi perhatian utama.

Kesalahan tidak perlu disebut biasa. Akan tetapi, orang yang pernah melakukan kesalahan juga tidak boleh dianggap kehilangan seluruh kehormatan dan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya.

Wallahu a‘lam.

Aurat Muslimah dan Tanggung Jawab Artis sebagai Figur Publik

Dalam berbagai tayangan hiburan, kita mungkin pernah melihat seorang artis Muslimah mengucapkan ungkapan seperti alhamdulillah, masyaallah, astagfirullah, atau insyaallah. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa bahasa keagamaan tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Namun, terkadang muncul pertanyaan ketika identitas keislaman itu terlihat belum selaras dengan cara berpakaian yang ditampilkan di depan publik. Sebagian artis masih mengenakan pakaian terbuka, transparan, atau ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh.

Ketidaksesuaian tersebut layak menjadi bahan renungan. Akan tetapi, kita tidak berhak langsung menyimpulkan bahwa ungkapan keagamaan mereka hanya digunakan untuk membangun citra, memperoleh popularitas, atau mencari keuntungan. Niat seseorang merupakan perkara hati yang tidak dapat diketahui hanya dari tayangan televisi atau media sosial.

Kita dapat menilai suatu perbuatan berdasarkan ajaran agama, tetapi sebaiknya tidak memastikan isi hati maupun kedudukan seseorang di hadapan Allah.

Perintah Menjaga Aurat dalam Al-Qur’an

Islam mengajarkan kesopanan dan penjagaan kehormatan kepada laki-laki maupun perempuan. Sebelum memberikan perintah kepada perempuan, Surah An-Nur ayat 30 terlebih dahulu memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatannya. (QS. An-Nur: 30)

Selanjutnya, Surah An-Nur ayat 31 memerintahkan perempuan beriman untuk menahan pandangan, menjaga kehormatan, tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, serta menutupkan kain kerudung ke bagian dada. (QS. An-Nur: 31)

Allah juga berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 agar Nabi Muhammad saw. menyampaikan kepada istri-istri, putri-putri, dan perempuan beriman supaya mengulurkan pakaian luarnya. Ayat tersebut menghubungkan pakaian dengan identitas serta perlindungan kehormatan seorang Muslimah. (QS. Al-Ahzab: 59)

Kedua ayat tersebut menjadi landasan penting dalam pembahasan pakaian Muslimah. Penjelasan terperinci mengenai batas aurat, bagian yang dikecualikan, serta keadaan tertentu menjadi pembahasan dalam ilmu fikih. Terdapat perbedaan pendapat ulama pada beberapa perinciannya sehingga pembaca sebaiknya merujuk kepada ulama dan sumber fikih yang tepercaya.

Menutup Aurat Bukan Sekadar Menutup Kulit

Dalam pemahaman fikih yang umum diajarkan, pakaian yang menutup aurat tidak cukup hanya menutupi permukaan kulit. Pakaian juga perlu memperhatikan kepantasan dan tidak sengaja menonjolkan bentuk tubuh.

Secara umum, pakaian Muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram perlu memenuhi beberapa prinsip:

• menutup bagian tubuh yang ditetapkan sebagai aurat;
• tidak transparan;
• tidak terlalu ketat sehingga memperjelas bentuk tubuh;
• tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian secara berlebihan; dan
• tetap menjaga kebersihan serta kepantasan.

Menutup aurat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, bukan ukuran tunggal untuk menentukan seluruh kualitas iman seseorang. Seorang perempuan yang belum berpakaian sesuai tuntunan tetap mungkin memiliki berbagai kebaikan. Sebaliknya, pakaian yang terlihat Islami juga tidak dengan sendirinya menjamin kesempurnaan akhlak.

Karena itu, pakaian dan akhlak tidak seharusnya dipertentangkan. Seorang Muslim diperintahkan untuk terus memperbaiki keduanya.

Apakah Ucapan Keagamaan Menjadi Tidak Bermakna?

Ketika seseorang masih melakukan kesalahan, ucapan alhamdulillah atau insyaallah yang disampaikannya tidak otomatis menjadi kepalsuan. Manusia dapat mengingat Allah sekaligus masih mempunyai kekurangan dalam menjalankan perintah-Nya.

Ketidaksempurnaan perilaku tidak selalu berarti bahwa seluruh ungkapan keagamaannya merupakan pencitraan. Bisa saja orang tersebut sedang belajar, belum memahami suatu ketentuan, menghadapi tekanan pekerjaan, atau belum memiliki kekuatan untuk mengubah kebiasaannya.

Hal itu tidak menjadikan pelanggaran sebagai sesuatu yang benar. Akan tetapi, nasihat sebaiknya disampaikan dengan tujuan mengajak kepada perbaikan, bukan untuk mempermalukan atau menutup pintu pertobatan.

Allah memerintahkan manusia untuk bertobat. Selama masih hidup, siapa pun memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, seorang Muslim tidak seharusnya merasa dirinya pasti lebih suci daripada orang yang sedang dinasihati.

Pengaruh Artis dan Figur Publik

Artis, penyanyi, aktor, pembawa acara, dan kreator konten memiliki jangkauan pengaruh yang besar. Penampilan, ucapan, serta kebiasaan mereka dapat dilihat dan ditiru oleh banyak orang.

Dalam konteks ini, figur publik memang mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar atas pesan yang sengaja mereka sebarkan. Semakin luas pengaruh seseorang, semakin berhati-hati pula seharusnya ia memilih karya, penampilan, dan perilaku yang diperlihatkan.

Rasulullah saw. menerangkan bahwa setiap orang merupakan pemimpin atau penjaga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas hal yang berada dalam tanggungannya. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan terdapat dalam Sahih al-Bukhari nomor 7138. (Sahih al-Bukhari 7138)

Hadis itu tidak secara khusus menyebut artis. Penerapannya kepada figur publik merupakan suatu pengambilan prinsip: setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai peran dan lingkup pengaruhnya.

Rasulullah saw. juga mengajarkan bahwa orang yang mengajak kepada petunjuk memperoleh pahala seperti orang yang mengikutinya, sedangkan orang yang mengajak kepada kesesatan menanggung dosa serupa tanpa mengurangi dosa pengikutnya. (Sahih Muslim 2674)

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti seorang artis otomatis menanggung setiap perbuatan penggemarnya. Harus dibedakan antara seseorang yang sengaja mengajak, mempromosikan, atau memberikan contoh buruk dengan seseorang yang sekadar ditiru tanpa kehendak dan pengetahuannya.

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. (QS. Al-An’am: 164)

Dengan demikian, figur publik dan penontonnya sama-sama mempunyai tanggung jawab. Figur publik perlu mempertimbangkan pengaruh tindakannya, sedangkan penonton tidak boleh menjadikan idolanya sebagai alasan untuk mengikuti sesuatu yang keliru.

Tuntutan Profesi dan Batas Keagamaan

Dunia hiburan memiliki tuntutan penampilan, kontrak, persaingan, dan kepentingan komersial. Beberapa orang mungkin merasa harus mengikuti konsep busana tertentu agar tetap memperoleh pekerjaan.

Tekanan tersebut nyata, tetapi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab seorang Muslim. Jika sebuah pekerjaan terus-menerus menuntut seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, ia perlu mengevaluasi pilihan dan mencari jalan perbaikan secara bertahap.

Perubahan tidak selalu dapat dilakukan dalam satu malam. Ada orang yang mampu langsung meninggalkan kebiasaan lama, sedangkan yang lain memerlukan proses, dukungan, pengetahuan, dan lingkungan yang membantu.

Masyarakat sebaiknya mendukung perubahan positif. Ketika seorang artis mulai berpakaian lebih tertutup, misalnya, respons yang baik adalah memberikan dukungan—bukan membongkar masa lalunya atau menuduh perubahan tersebut sebagai pencitraan.

Kewajiban Menjaga Pandangan Tidak Hanya Dibebankan kepada Perempuan

Pembahasan aurat perempuan sering membuat tanggung jawab laki-laki terlupakan. Padahal, perintah menahan pandangan dalam Surah An-Nur ayat 30 ditujukan terlebih dahulu kepada laki-laki beriman.

Pakaian yang tidak sesuai tuntunan tidak pernah menjadi pembenaran untuk menggoda, melecehkan, atau menyakiti perempuan. Setiap laki-laki tetap bertanggung jawab mengendalikan pandangan dan perilakunya.

Karena itu, persoalan aurat tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban pelecehan. Pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Menjaga pakaian dan menjaga pandangan merupakan dua kewajiban yang berjalan bersamaan, bukan alasan untuk memindahkan kesalahan dari pelaku kepada orang lain.

Menasihati tanpa Merendahkan

Islam mengajarkan amar makruf nahi mungkar, tetapi cara menyampaikannya juga harus diperhatikan. Nasihat yang dipenuhi penghinaan dapat membuat orang menjauh dari kebenaran.

Beberapa prinsip yang dapat diterapkan ketika memberikan nasihat adalah:

• membahas perbuatannya, bukan merendahkan manusianya;
• tidak menerka niat yang tersembunyi;
• menggunakan dalil secara tepat dan sesuai konteks;
• menghindari kata-kata kasar;
• tidak merasa diri pasti lebih baik;
• membuka ruang untuk belajar dan bertobat; serta
• mendoakan kebaikan bagi orang yang dinasihati.

Kritik terhadap penampilan publik dapat disampaikan sebagai pembahasan nilai tanpa menyebut nama, mempermalukan tubuh seseorang, atau menjadikannya bahan olok-olok.

Tujuan nasihat seharusnya adalah perbaikan. Jika cara penyampaiannya justru menumbuhkan kebencian dan kesombongan, kita perlu memeriksa kembali niat serta metode yang digunakan.

Tidak Berhak Menentukan Penghuni Surga dan Neraka

Dalam hadis terdapat peringatan yang ditujukan kepada perempuan mengenai sejumlah perilaku tertentu. Namun, hadis tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa penyanyi perempuan atau kelompok profesi tertentu pasti menjadi penghuni neraka.

Kita juga tidak dapat memastikan bahwa seseorang masuk surga hanya karena miskin, tidak terkenal, laki-laki, atau berpakaian dengan model tertentu. Keputusan akhir mengenai manusia merupakan hak Allah.

Al-Qur’an berulang kali menghubungkan keselamatan dengan iman, amal saleh, rahmat, keadilan, dan pertobatan—bukan semata-mata jenis kelamin atau tingkat popularitas.

Karena itu, pembahasan mengenai aurat sebaiknya diarahkan kepada evaluasi perbuatan dan perbaikan diri. Jangan sampai semangat menasihati membuat kita mengambil hak Allah untuk menilai akhir kehidupan seseorang.

Bahan Renungan untuk Semua Pihak

Figur publik Muslimah patut menyadari bahwa penampilannya dapat memengaruhi banyak orang. Identitas keislaman idealnya tercermin tidak hanya melalui ungkapan lisan, tetapi juga melalui pilihan hidup dan perilaku.

Namun, masyarakat juga harus menjaga adab ketika mengingatkan. Kita tidak mengetahui perjuangan, tekanan, pengetahuan, maupun perjalanan keimanan seseorang.

Nasihat tentang aurat juga tidak hanya berguna untuk artis. Setiap Muslim dan Muslimah perlu memeriksa dirinya sendiri. Laki-laki mempunyai batas aurat dan kewajiban menjaga pandangan. Perempuan juga memiliki kewajiban menjaga aurat dan kehormatan. Keduanya diperintahkan menjaga akhlak.

Penutup

Menutup aurat merupakan bagian dari ajaran Islam yang memiliki dasar dalam Al-Qur’an. Seorang artis Muslimah sebagai figur publik idealnya berusaha menyelaraskan ucapan, pakaian, karya, dan perilakunya dengan nilai-nilai yang diyakini.

Meskipun demikian, ketidaksempurnaan seseorang tidak memberi kita hak untuk menghina, menuduh kemunafikan, atau memastikan nasibnya di akhirat. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dengan ilmu dan akhlak, sekaligus terus memperbaiki diri.

Nasihat yang baik bukan hanya benar isinya, tetapi juga bijaksana caranya. Ketegasan terhadap ajaran agama dapat berjalan bersama kasih sayang kepada manusia.

Wallahu a‘lam.