AI Akan Menggantikan Banyak Pekerjaan, Tapi Siapa yang Akan Membayar Pajak?

 

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence telah mengubah cara perusahaan menjalankan pekerjaannya.

AI sekarang dapat membantu:

• Menyiapkan laporan.
• Menganalisis data.
• Menjawab pertanyaan pelanggan.
• Menulis dan memeriksa kode program.
• Menghasilkan teks, gambar, suara, dan video.
• Mengelompokkan dokumen.
• Membantu pengambilan keputusan.
• Mengotomatisasi proses administrasi.

Bagi perusahaan, teknologi tersebut menawarkan peluang untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat pelayanan, dan mengurangi pekerjaan berulang.

Namun di balik manfaat tersebut muncul pertanyaan fiskal yang semakin relevan:

Jika semakin banyak pekerjaan manusia diotomatisasi, siapa yang akan membayar pajak untuk membiayai negara?

Pertanyaan ini sebenarnya mengandung asumsi yang perlu diperbaiki.

AI dan robot tidak membayar pajak seperti manusia. Dalam sistem perpajakan saat ini, kewajiban pajak tetap berada pada orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh penghasilan, keuntungan, atau melakukan transaksi.

Karena itu, masalah utamanya bukan bahwa seluruh pembayar pajak akan menghilang.

Masalah yang lebih mungkin terjadi adalah:

Basis pajak dapat berpindah dari penghasilan tenaga kerja menuju laba perusahaan, pendapatan modal, kepemilikan teknologi, dan konsumsi.

Jika sistem pajak gagal mengikuti perubahan tersebut, produktivitas dapat meningkat sementara penerimaan negara dan daya beli masyarakat justru melemah.

Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat perpajakan untuk transaksi atau perusahaan tertentu.

Apakah AI Benar-Benar Akan Menggantikan Jutaan Pekerjaan?

Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa AI pasti akan menghapus sebagian besar pekerjaan manusia.

International Labour Organization memperkirakan sekitar satu dari empat pekerjaan di dunia memiliki tingkat keterpaparan tertentu terhadap AI generatif. Namun hasil yang dinilai lebih mungkin adalah perubahan tugas, bukan penghapusan seluruh profesi. Pekerjaan administrasi mempunyai keterpaparan tertinggi, disusul sejumlah pekerjaan profesional dan teknis yang sangat terdigitalisasi.

Keterpaparan tidak sama dengan kehilangan pekerjaan.

Suatu profesi biasanya terdiri atas banyak tugas. Sebagiannya dapat diotomatisasi, sementara tugas lain masih membutuhkan:

• Penilaian manusia.
• Interaksi sosial.
• Pemahaman konteks.
• Tanggung jawab hukum.
• Negosiasi.
• Kepemimpinan.
• Pekerjaan fisik di lingkungan tidak terstruktur.

Sebagai contoh, AI dapat membantu seorang akuntan memeriksa transaksi. Namun manusia masih diperlukan untuk memahami konteks bisnis, berkomunikasi dengan manajemen, menilai kepatuhan, dan bertanggung jawab atas keputusan profesional.

Karena itu, dampak AI lebih tepat dianalisis pada tingkat tugas, bukan hanya nama pekerjaan.

Bagaimana Kondisinya di Indonesia?

Kajian ILO mengenai pasar kerja ASEAN pada 2026 memperkirakan sekitar 21,7 persen pekerjaan di Indonesia mempunyai lebih dari tingkat keterpaparan minimal terhadap AI generatif.

Pada tingkat ASEAN, sekitar 22,9 persen pekerjaan memiliki keterpaparan tersebut, tetapi hanya 3,3 persen tenaga kerja yang berada dalam kategori keterpaparan tertinggi. ILO juga menyatakan belum terlihat bukti kehilangan pekerjaan berskala luas akibat AI di kawasan tersebut.

Artinya, Indonesia memang perlu mempersiapkan perubahan pasar kerja, tetapi belum tepat menganggap pengangguran massal akibat AI telah menjadi kenyataan.

Hasil akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh:

• Kecepatan adopsi AI.
• Biaya teknologi.
• Kualitas infrastruktur digital.
• Keterampilan tenaga kerja.
• Pertumbuhan usaha baru.
• Kebijakan pemerintah.
• Kemampuan UMKM mengakses AI.
• Pembagian manfaat produktivitas.

AI dapat mengurangi jumlah pekerja untuk tugas tertentu. Namun AI juga dapat membuat perusahaan berkembang lebih cepat, meningkatkan permintaan, dan menciptakan pekerjaan lain.

Mesin Tidak Membayar Pajak, tetapi Pemilik dan Penggunanya Bisa Dipajaki

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam wilayah Indonesia. PPh Pasal 21 secara khusus berkaitan dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dengan demikian, ketika seorang pekerja digantikan perangkat lunak AI, beberapa perubahan dapat terjadi:

Komponen	Dampak yang mungkin terjadi
PPh Pasal 21 pekerja	Menurun jika pekerja kehilangan penghasilan
PPh badan	Dapat meningkat jika laba perusahaan naik
PPN	Bergantung pada perubahan konsumsi masyarakat
Pajak atas dividen atau keuntungan modal	Dapat meningkat jika manfaat diterima pemilik modal
Belanja perlindungan sosial	Dapat meningkat jika pengangguran bertambah
Investasi pendidikan	Perlu meningkat untuk reskilling

Kata pentingnya adalah dapat.

PPh badan tidak otomatis meningkat hanya karena jumlah pekerja menurun. Perusahaan mungkin mempunyai biaya investasi, penyusutan, kerugian usaha, fasilitas pajak, atau pengaturan lintas negara yang memengaruhi laba kena pajak.

Demikian juga PPN tidak otomatis turun.

Jika AI menurunkan harga barang, meningkatkan pendapatan riil, dan menciptakan kegiatan ekonomi baru, konsumsi dapat bertambah. Namun apabila banyak pekerja kehilangan pendapatan, konsumsi rumah tangga dapat melemah.

Karena itu, dampak akhirnya bergantung pada bagaimana keuntungan produktivitas dibagikan.

Ilustrasi Perubahan Basis Pajak

Bayangkan sebuah perusahaan mempunyai 100 pekerja administrasi.

Setelah menerapkan AI, perusahaan tidak langsung memberhentikan 80 orang. Beberapa kemungkinan dapat terjadi.

Skenario pertama: AI membantu seluruh pekerja

Jumlah pekerja tetap 100 orang, tetapi produktivitas meningkat.

Perusahaan dapat:

• Melayani lebih banyak pelanggan.
• Menaikkan produksi.
• Meningkatkan upah.
• Mengembangkan layanan baru.

Dalam kondisi ini, PPh tenaga kerja, PPh badan, dan PPN dapat sama-sama meningkat.

Skenario kedua: pekerjaan yang sama dilakukan oleh lebih sedikit orang

Perusahaan mempertahankan 40 pekerja dan mengurangi posisi lainnya.

Akibatnya:

• PPh Pasal 21 dapat menurun.
• Keuntungan perusahaan mungkin meningkat.
• Sebagian mantan pekerja kehilangan daya beli.
• Pemerintah mungkin perlu meningkatkan bantuan dan pelatihan.

Skenario ketiga: perusahaan berkembang setelah otomatisasi

Jumlah pekerja administrasi turun, tetapi perusahaan membuka pekerjaan baru di bidang:

• Penjualan.
• Pengembangan produk.
• Keamanan data.
• Pengawasan AI.
• Pelayanan yang lebih kompleks.
• Operasi lapangan.

Jumlah pekerjaan total dapat kembali meningkat, meskipun jenis pekerjaannya berubah.

Contoh ini menunjukkan bahwa hubungan antara otomatisasi dan pajak tidak berjalan secara lurus.

Pengurangan satu jenis pekerjaan belum tentu mengurangi seluruh penerimaan pajak. Namun transisinya dapat menimbulkan kerugian besar bagi kelompok pekerja tertentu.

Paradoks Pajak pada Era AI

AI dapat menciptakan situasi yang terlihat bertentangan.

Di satu sisi:

• Produksi meningkat.
• Biaya menurun.
• Laba perusahaan naik.
• Nilai perusahaan teknologi meningkat.

Di sisi lain:

• Bagian pendapatan yang diterima pekerja dapat menurun.
• Kekayaan terkonsentrasi pada pemilik modal.
• PPh tenaga kerja melemah.
• Kebutuhan perlindungan sosial meningkat.

Jika manfaat produktivitas hanya terkonsentrasi pada pemilik teknologi, negara dapat menghadapi dua masalah sekaligus:

1. Basis pajak tenaga kerja menyusut.
2. Pendapatan baru dari modal sulit dipajaki secara efektif.

Masalah kedua dapat terjadi karena laba, aset tidak berwujud, perangkat lunak, dan layanan digital lebih mudah dipindahkan antarnegara dibandingkan pabrik atau pekerja.

IMF menilai tekanan terhadap basis pajak tenaga kerja dapat menjadi lebih berat bagi negara yang lebih banyak menjadi konsumen layanan AI daripada produsen serta pemilik teknologinya.

Hal ini penting bagi Indonesia.

Jika teknologi AI sebagian besar dimiliki perusahaan di luar negeri, keuntungan produktivitas dapat dinikmati pengguna Indonesia, tetapi sebagian besar laba ekonominya dicatat di negara lain.

Apa Itu Robot Tax?

Robot tax adalah istilah umum untuk kebijakan yang berusaha mengenakan beban pajak tambahan terhadap penggunaan otomatisasi yang menggantikan tenaga kerja.

Robot tax tidak harus berarti sebuah robot menerima nomor pajak dan membayar pajak sendiri.

Bentuk kebijakannya dapat berupa:

• Pajak tambahan bagi perusahaan yang mengurangi banyak pekerja akibat otomatisasi.
• Iuran setara kontribusi tenaga kerja yang hilang.
• Pembatasan insentif pajak untuk investasi yang menggantikan pekerja.
• Pajak atas keuntungan luar biasa dari otomatisasi.
• Pajak lebih tinggi atas pendapatan modal.
• Dana transisi tenaga kerja yang dibiayai perusahaan pengguna AI.

Tujuannya adalah memastikan sebagian keuntungan produktivitas digunakan untuk:

• Pelatihan ulang.
• Perlindungan sosial.
• Pendidikan.
• Pelayanan publik.
• Penciptaan pekerjaan baru.

Gagasan tersebut terdengar sederhana, tetapi penerapannya sangat rumit.

Mengapa Robot Tax Sulit Diterapkan?

1. Sulit mendefinisikan robot

Apakah robot hanya mesin fisik di pabrik?

Bagaimana dengan:

• Chatbot.
• Perangkat lunak akuntansi.
• Mesin kasir mandiri.
• AI pembuat kode.
• Spreadsheet otomatis.
• Mesin pertanian.
• Sistem rekomendasi?

Hampir seluruh teknologi modern mengurangi kebutuhan manusia pada tingkat tertentu.

2. Sulit menghitung pekerjaan yang digantikan

Sebuah perusahaan mungkin mengurangi 20 pekerja setelah membeli AI.

Namun pengurangan tersebut dapat juga disebabkan oleh:

• Penurunan permintaan.
• Restrukturisasi.
• Merger.
• Efisiensi proses.
• Perubahan strategi.
• Kondisi ekonomi.

Menentukan berapa pekerjaan yang secara khusus hilang akibat AI dapat menimbulkan sengketa.

3. Dapat menghambat inovasi

Pajak yang dikenakan terlalu dini dapat membuat perusahaan menunda teknologi yang sebenarnya:

• Meningkatkan keselamatan.
• Mengurangi kesalahan.
• Menurunkan harga.
• Membantu pekerja.
• Membuat perusahaan lebih kompetitif.

IMF menilai pajak khusus terhadap AI bukan pilihan yang ideal karena sulit diterapkan dan dapat menekan investasi serta produktivitas. IMF lebih menyarankan peninjauan terhadap aturan pajak yang secara tidak efisien mendorong penggantian pekerja, serta penguatan pajak atas pendapatan modal dan laba ekonomi.

4. Dapat merugikan perusahaan lokal

Jika satu negara mengenakan robot tax tinggi sementara negara lain tidak, perusahaan dapat:

• Memindahkan investasi.
• Membeli layanan AI dari luar negeri.
• Menempatkan kekayaan intelektual di negara lain.
• Kehilangan daya saing ekspor.

Perusahaan besar mungkin mampu melakukan restrukturisasi lintas negara, sedangkan UMKM justru menanggung beban lebih besar.

5. Otomatisasi tidak selalu mengurangi pekerjaan

Sebuah mesin dapat mengurangi pekerjaan pada satu bagian, tetapi memperluas kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

Pajak yang hanya menghitung jumlah mesin dapat menghukum investasi yang sebenarnya menciptakan pekerjaan baru.

Alternatif yang Lebih Realistis daripada Pajak Robot

Alih-alih mengenakan pajak pada setiap perangkat AI, pemerintah dapat memperbarui sistem pajak agar lebih sesuai dengan perubahan pembagian pendapatan.

1. Menjaga netralitas antara tenaga kerja dan modal

Kebijakan pajak tidak seharusnya secara berlebihan mendorong perusahaan menggantikan pekerja hanya karena investasi mesin memperoleh fasilitas yang jauh lebih besar daripada biaya mempertahankan tenaga kerja.

Namun kebijakan juga tidak boleh menghukum seluruh investasi teknologi.

Tujuannya adalah menjaga pilihan perusahaan berdasarkan manfaat ekonomi sebenarnya, bukan hanya perbedaan perlakuan pajak.

2. Memperkuat pajak atas laba perusahaan

Jika AI meningkatkan keuntungan perusahaan, sebagian manfaatnya dapat masuk ke penerimaan negara melalui PPh badan.

Namun sistemnya harus mampu menangani:

• Perusahaan multinasional.
• Kekayaan intelektual.
• Pembayaran royalti.
• Transaksi afiliasi.
• Pemindahan laba.
• Ekonomi lintas batas.

Penguatan pajak perusahaan harus dilakukan tanpa membuat investasi produktif menjadi tidak menarik.

3. Memajaki rente ekonomi

Rente ekonomi adalah keuntungan yang sangat besar karena posisi pasar, kepemilikan data, jaringan pengguna, atau teknologi yang sulit ditandingi.

Pajak atas keuntungan berlebih dapat lebih tepat daripada menghitung jumlah robot, terutama ketika pasar AI dikuasai segelintir perusahaan.

IMF menyebut penguatan pajak pendapatan modal, pajak keuntungan modal, penegakan kepatuhan, dan kemungkinan pajak tambahan atas keuntungan berlebih sebagai beberapa pilihan untuk membagi manfaat AI secara lebih luas.

4. Memperbaiki pajak atas pendapatan modal

Ketika pendapatan ekonomi bergeser dari gaji menuju:

• Dividen.
• Keuntungan saham.
• Royalti.
• Kepemilikan perangkat lunak.
• Pendapatan investasi,

sistem pajak perlu mampu menangkap perubahan tersebut secara adil.

Tujuannya bukan menghukum investor, tetapi mencegah situasi ketika pekerja menanggung beban pajak relatif lebih besar daripada pemilik teknologi.

5. Memperkuat kerja sama pajak internasional

Layanan AI dapat dikembangkan di satu negara, dijual dari negara kedua, dan digunakan oleh konsumen di negara ketiga.

Tanpa kerja sama internasional, negara tempat pengguna berada mungkin sulit memperoleh bagian penerimaan yang sebanding dengan aktivitas ekonominya.

6. Memperluas basis pajak secara sehat

Indonesia masih mempunyai ruang untuk memperkuat:

• Formalisasi usaha.
• Kepatuhan.
• Integrasi data.
• Pengawasan transaksi digital.
• Pelayanan wajib pajak.
• Penyederhanaan administrasi.

Memperluas kepatuhan sering lebih sehat daripada menciptakan pajak baru yang definisinya belum jelas.

AI Juga Dapat Membantu Pemerintah Memungut Pajak

AI tidak hanya menjadi tantangan bagi sistem perpajakan.

Teknologi yang sama dapat digunakan untuk:

• Mendeteksi ketidaksesuaian laporan.
• Mengidentifikasi transaksi tidak wajar.
• Membantu pelayanan wajib pajak.
• Memeriksa data dalam jumlah besar.
• Memprioritaskan pengawasan berdasarkan risiko.
• Menerjemahkan informasi pajak.
• Mengurangi kesalahan administrasi.

IMF mencatat bahwa otoritas pajak mulai menggunakan AI untuk pelayanan, analisis kepatuhan, dan peningkatan efisiensi administrasi.

Indonesia sendiri sedang memperkuat administrasi perpajakan melalui Coretax, yang mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan data dari berbagai sumber.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga April 2026 lebih dari 13 juta SPT Tahunan telah diproses melalui Coretax. Sistem tersebut juga menggunakan integrasi data pihak ketiga dan fitur data yang telah terisi untuk meningkatkan akurasi pelaporan.

Teknologi tersebut tetap membutuhkan:

• Perlindungan data.
• Keamanan siber.
• Transparansi.
• Hak wajib pajak untuk mengoreksi kesalahan.
• Pengawasan manusia.
• Mekanisme keberatan.

AI tidak boleh membuat keputusan pajak yang berdampak besar tanpa akuntabilitas yang jelas.

Apakah Universal Basic Income Menjadi Jawaban?

Universal Basic Income atau UBI adalah pembayaran tunai yang diberikan secara rutin, tanpa syarat, dan secara universal kepada setiap warga yang memenuhi definisi kepesertaan.

UBI sering dibahas sebagai respons terhadap otomatisasi karena dapat menjaga pendapatan dan daya beli ketika pekerjaan menjadi lebih tidak pasti.

World Bank menjelaskan bahwa UBI memiliki tiga unsur utama:

• Dibayar dalam bentuk uang.
• Tidak mensyaratkan pekerjaan atau perilaku tertentu.
• Diberikan secara universal, bukan hanya kepada kelompok miskin.

Potensi manfaatnya antara lain:

• Mengurangi risiko masyarakat kehilangan seluruh pendapatan.
• Menyederhanakan akses bantuan.
• Mengurangi kesalahan pengecualian penerima.
• Memberikan daya tawar lebih baik kepada pekerja.
• Menjaga konsumsi saat terjadi transisi teknologi.

Namun UBI juga mempunyai tantangan besar.

Biayanya sangat tinggi

Pembayaran yang cukup berarti kepada seluruh penduduk membutuhkan anggaran sangat besar.

Jika anggarannya tetap, pemberian kepada semua orang dapat menyebabkan bantuan yang diterima kelompok paling rentan justru menjadi lebih kecil.

World Bank menyebut persoalan biaya, ketepatan tujuan, hubungan dengan program sosial lain, dan keberlanjutan fiskal sebagai pertimbangan utama UBI.

Orang kaya ikut menerima

Sifat universal membuat seluruh warga menerima pembayaran, termasuk orang yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan.

Pemerintah dapat menarik kembali manfaat tersebut melalui pajak progresif, tetapi mekanismenya harus dirancang dengan baik.

Tidak menyelesaikan kebutuhan nonfinansial

Pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya kehilangan gaji.

Mereka juga dapat kehilangan:

• Identitas profesional.
• Keterampilan yang terus digunakan.
• Hubungan sosial.
• Perlindungan kerja.
• Kesempatan berkembang.

Karena itu, pembayaran tunai tidak dapat menggantikan kebijakan pendidikan, penciptaan pekerjaan, dan perlindungan pekerja.

Alternatif terhadap UBI

Indonesia tidak harus langsung memilih antara robot tax dan UBI penuh.

Terdapat beberapa pilihan yang lebih bertahap.

Bantuan sosial terarah

Bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar kehilangan pendapatan atau berada dalam kondisi rentan.

Asuransi pengangguran

Pekerja memperoleh penggantian sebagian pendapatan selama mencari pekerjaan baru.

Wage insurance

Pekerja yang menerima pekerjaan baru dengan upah lebih rendah memperoleh bantuan sementara untuk menutup sebagian selisih pendapatan.

Rekening pelatihan individu

Pekerja memperoleh dana atau hak pelatihan yang dapat dibawa ketika berpindah perusahaan.

Negative income tax

Masyarakat dengan pendapatan di bawah batas tertentu menerima tambahan dari pemerintah melalui sistem pajak.

Social dividend

Sebagian keuntungan dari aset publik, sumber daya alam, atau dana investasi negara dibagikan kepada masyarakat.

IMF merekomendasikan penguatan perlindungan pengangguran, bantuan sosial, pelatihan sektoral, magang, reskilling, dan kemungkinan wage insurance untuk menghadapi gangguan pasar kerja akibat AI.

Tiga Skenario Ekonomi dan Pajak pada Era AI

Skenario 1: AI Lebih Banyak Membantu Pekerja

Dalam skenario ini, AI meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi pekerjaan secara besar-besaran.

Dampaknya:

• Upah dapat meningkat.
• Produksi bertambah.
• Harga sebagian layanan menurun.
• Perusahaan memperoleh laba lebih besar.
• Penerimaan PPh, PPN, dan PPh badan dapat meningkat.

Kebijakan utamanya adalah pendidikan, kompetisi sehat, serta akses AI bagi UMKM dan pekerja.

Skenario 2: Terjadi Perubahan Pekerjaan secara Bertahap

Sebagian pekerjaan administrasi dan digital berkurang, sementara pekerjaan baru tumbuh.

Dampaknya:

• PPh Pasal 21 melemah pada sektor tertentu.
• Pekerja membutuhkan pelatihan.
• Terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lama dan pekerjaan baru.
• Penerimaan badan dapat meningkat, tetapi tidak selalu menutup kehilangan pajak tenaga kerja.

Kebijakan utamanya adalah bantuan transisi, reskilling, dan reformasi pajak atas pendapatan modal.

Skenario 3: Otomatisasi Sangat Cepat dan Kepemilikan Terkonsentrasi

Sebagian besar produktivitas dikuasai sejumlah kecil perusahaan dan pemilik modal.

Dampaknya:

• Bagian pendapatan tenaga kerja menurun.
• Ketimpangan meningkat.
• Konsumsi rumah tangga melemah.
• Pajak penghasilan pekerja turun.
• Negara membutuhkan belanja sosial lebih besar.
• Laba digital lebih sulit dipajaki jika tercatat di luar negeri.

Dalam kondisi tersebut, sistem pajak perlu lebih kuat menangkap laba, rente ekonomi, dan pendapatan modal.

Apa yang Perlu Dilakukan Indonesia?

1. Tidak terburu-buru menerapkan robot tax

Indonesia sebaiknya tidak langsung mengenakan pajak berdasarkan jumlah robot, server, perangkat lunak, atau akun AI.

Kajian perlu menjawab:

• Apakah teknologi benar-benar menggantikan pekerja?
• Apakah teknologi membantu usaha berkembang?
• Siapa yang menerima keuntungan?
• Apakah laba tersebut sudah dipajaki?
• Apa dampaknya terhadap UMKM?
• Apakah kebijakan dapat dihindari melalui layanan AI dari luar negeri?

2. Memantau perubahan basis pajak berdasarkan sektor

Pemerintah perlu mengamati hubungan antara adopsi AI dengan:

• Jumlah pekerja.
• Tingkat upah.
• Produktivitas.
• Laba perusahaan.
• Dividen.
• Konsumsi.
• PPh Pasal 21.
• PPh badan.
• PPN.

Data tersebut akan menunjukkan apakah basis pajak benar-benar menyusut atau hanya berpindah.

3. Menjaga perlakuan pajak yang netral

Insentif teknologi perlu diberikan untuk inovasi yang memberikan manfaat nyata.

Namun pemerintah juga perlu menghindari sistem yang membuat pemecatan pekerja lebih menarik secara pajak daripada pelatihan dan peningkatan kompetensi.

Insentif dapat dikaitkan dengan:

• Pelatihan pekerja.
• Penciptaan pekerjaan.
• Investasi riset.
• Peningkatan produktivitas UMKM.
• Transfer pengetahuan.
• Keamanan dan tanggung jawab AI.

4. Memperkuat pajak atas laba dan pendapatan modal

Jika proporsi pendapatan bergeser dari tenaga kerja ke modal, sistem perpajakan juga perlu mengikuti perubahan tersebut.

Penguatannya perlu disertai kepastian hukum agar tidak menghambat investasi produktif.

5. Mendukung kepemilikan teknologi yang lebih luas

Ketimpangan dapat berkurang jika manfaat AI tidak hanya diterima segelintir perusahaan.

Pemerintah dapat mendorong:

• Kepemilikan saham pekerja.
• Koperasi digital.
• Riset publik.
• Startup lokal.
• Infrastruktur komputasi bersama.
• Akses AI bagi UMKM.
• Dana investasi nasional pada teknologi strategis.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mempunyai bagian kepemilikan atas pertumbuhan ekonomi digital.

6. Membangun perlindungan sosial yang portabel

Perlindungan sebaiknya tetap mengikuti pekerja ketika ia:

• Berpindah perusahaan.
• Bekerja sebagai pekerja lepas.
• Menjadi pengemudi platform.
• Menjalankan usaha sendiri.
• Mengikuti pelatihan.
• Mengalami masa tanpa pekerjaan.

Sistem yang hanya melindungi pegawai tetap akan semakin sulit diterapkan ketika pola kerja menjadi lebih fleksibel.

7. Memprioritaskan reskilling yang terhubung dengan pekerjaan

Pelatihan tidak boleh berhenti pada pembagian sertifikat.

Program perlu disusun berdasarkan:

• Permintaan industri.
• Kebutuhan wilayah.
• Kompetensi awal pekerja.
• Peluang penempatan.
• Kemampuan UMKM.
• Evaluasi peningkatan pendapatan.

8. Menggunakan AI untuk memperkuat administrasi pajak

AI dapat membantu mengurangi penghindaran pajak dan memperluas kepatuhan.

Namun penggunaannya harus memperhatikan keamanan, privasi, kualitas data, dan hak wajib pajak.

9. Menyiapkan beberapa skenario fiskal

Pemerintah perlu melakukan simulasi:

• Bagaimana jika PPh Pasal 21 turun 10 persen?
• Bagaimana jika laba perusahaan AI meningkat tajam?
• Bagaimana jika konsumsi rumah tangga melemah?
• Bagaimana jika pekerjaan baru tumbuh di sektor informal?
• Bagaimana jika sebagian besar pembayaran AI mengalir ke luar negeri?

Perencanaan skenario lebih aman daripada menunggu kehilangan penerimaan benar-benar terjadi.

Apakah Pajak Pekerja Akan Hilang?

Kemungkinan besar tidak.

Pekerjaan manusia akan tetap ada, meskipun bentuknya berubah.

Bahkan dalam ekonomi yang sangat otomatis, manusia masih akan memperoleh pendapatan dari:

• Pekerjaan.
• Usaha.
• Investasi.
• Royalti.
• Kepemilikan saham.
• Penyewaan aset.
• Kegiatan kreatif.
• Pelayanan sosial.

Namun komposisinya dapat berubah.

Jika pendapatan dari gaji menjadi lebih kecil dan pendapatan modal semakin besar, negara tidak dapat terus terlalu bergantung pada pemajakan tenaga kerja.

Mitos tentang AI dan Pajak

“Jika AI menggantikan pekerja, negara tidak memperoleh pajak sama sekali”

Tidak.

Negara masih dapat memperoleh PPh badan, PPN, pajak atas pendapatan modal, dan penerimaan lain. Masalahnya adalah apakah pajak tersebut dapat dipungut secara efektif dan adil.

“Robot harus membayar pajak seperti manusia”

Robot bukan subjek ekonomi independen.

Pajak dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki, mengoperasikan, atau memperoleh keuntungan dari teknologi.

“Robot tax pasti menyelesaikan ketimpangan”

Belum tentu.

Pajak yang salah desain dapat menghambat inovasi, membebani UMKM, dan mudah dihindari.

“PPh badan pasti naik ketika pekerja dikurangi”

Tidak otomatis.

Kenaikannya bergantung pada laba kena pajak, biaya investasi, fasilitas pajak, kerugian, dan struktur perusahaan.

“UBI membuat semua orang tidak mau bekerja”

Belum ada dasar untuk membuat kesimpulan universal tersebut.

Dampaknya bergantung pada besarnya pembayaran, sumber pembiayaan, pasar kerja, dan hubungan UBI dengan program lain.

“Semua pekerjaan digital akan hilang”

Tidak.

Sebagian tugas digital memang mempunyai keterpaparan tinggi, tetapi banyak pekerjaan akan berubah, bukan dihapus seluruhnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah AI akan mengurangi penerimaan pajak?

Bisa pada jenis pajak tertentu, terutama PPh tenaga kerja, jika otomatisasi menyebabkan pengangguran atau penurunan upah.

Namun penerimaan dari laba perusahaan, modal, dan konsumsi dapat meningkat jika produktivitas dibagikan secara luas.

Siapa yang membayar pajak ketika pekerjaan dilakukan AI?

Pemilik, operator, perusahaan pengguna, investor, dan konsumen tetap menjadi bagian dari sistem perpajakan sesuai penghasilan serta transaksinya.

Apa itu robot tax?

Robot tax adalah istilah untuk kebijakan yang membebankan pajak tambahan pada otomatisasi atau keuntungan yang timbul karena penggantian pekerja.

Apakah Indonesia sudah memiliki pajak AI?

Indonesia tidak mempunyai satu pajak khusus yang secara umum disebut robot tax. Penghasilan dan transaksi perusahaan pengguna AI tetap tunduk pada aturan pajak yang berlaku.

Apakah pajak AI perlu diterapkan sekarang?

Belum tentu.

Prioritas awal lebih baik diarahkan pada pemetaan dampak, penguatan administrasi, pajak laba dan modal yang efektif, serta perlindungan pekerja.

Apakah UBI cocok diterapkan di Indonesia?

UBI dapat dikaji, tetapi biaya dan ketepatan sasarannya harus dibandingkan dengan bantuan sosial terarah, asuransi pengangguran, subsidi pelatihan, dan program perlindungan lain.

Apakah AI juga dapat meningkatkan penerimaan pajak?

Bisa.

AI dapat meningkatkan produktivitas ekonomi serta membantu pemerintah memperbaiki pelayanan, integrasi data, pengawasan, dan kepatuhan.

Kesimpulan

Pertanyaan “siapa yang akan membayar pajak ketika AI menggantikan pekerja?” tidak mempunyai satu jawaban sederhana.

AI kemungkinan tidak menghapus seluruh pekerjaan. Dampak yang lebih mungkin adalah perubahan tugas, perpindahan profesi, serta pergeseran pembagian pendapatan antara tenaga kerja dan pemilik modal.

Jika pekerjaan manusia berkurang, penerimaan dari PPh Pasal 21 dapat melemah.

Namun pada saat yang sama:

• Laba perusahaan dapat meningkat.
• Pendapatan modal bertambah.
• Nilai perusahaan teknologi naik.
• Produk dan layanan baru muncul.
• Konsumsi dapat berubah.
• Administrasi pajak menjadi lebih efisien.

Tantangan sebenarnya bukan membuat robot membayar pajak.

Tantangannya adalah memastikan bahwa pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari otomatisasi memberikan kontribusi yang adil kepada masyarakat.

Indonesia tidak perlu langsung menerapkan robot tax atau UBI penuh.

Langkah yang lebih realistis adalah:

• Memantau perubahan pekerjaan dan basis pajak.
• Menjaga keseimbangan pemajakan tenaga kerja dan modal.
• Memperkuat pajak laba serta pendapatan modal.
• Mencegah pengalihan laba lintas negara.
• Menggunakan AI untuk meningkatkan kepatuhan.
• Membangun perlindungan sosial yang adaptif.
• Membantu pekerja memperoleh keterampilan baru.
• Memperluas kepemilikan manfaat teknologi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan hanya:

Siapa yang membayar pajak ketika AI melakukan lebih banyak pekerjaan?

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Siapa yang memiliki AI, siapa yang menerima keuntungan produktivitasnya, dan bagaimana manfaat tersebut dibagikan kepada masyarakat?

Jika keuntungan AI tersebar melalui upah, usaha baru, harga yang lebih murah, kepemilikan saham, pajak, dan pelayanan publik, teknologi dapat memperkuat kesejahteraan.

Namun jika manfaatnya hanya terkonsentrasi pada sedikit pemilik teknologi, produktivitas yang lebih tinggi justru dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan, pengangguran, dan melemahnya penerimaan negara.

Masa depan pajak pada era AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi.

Masa depan tersebut akan ditentukan oleh pilihan kebijakan manusia.