Serangan Siber terhadap Infrastruktur Energi: Seberapa Besar Risikonya?

 

Ketika membicarakan ancaman terhadap sektor energi, sebagian besar orang mungkin membayangkan perang, sabotase fisik, kegagalan peralatan, atau bencana alam.

Namun digitalisasi menghadirkan ancaman lain yang tidak kalah serius, yaitu serangan siber.

Pelaku tidak harus memasuki kilang, terminal BBM, pembangkit listrik, atau stasiun pengendali pipa secara fisik. Dalam kondisi tertentu, mereka dapat mencoba masuk melalui jaringan komputer, akses jarak jauh, perangkat pemasok, akun pekerja, atau sistem digital yang tidak dikonfigurasi dengan aman.

Dampaknya juga tidak selalu berhenti pada hilangnya data.

Serangan terhadap sektor energi dapat menyebabkan:

• Sistem administrasi dan komunikasi lumpuh.
• Operator kehilangan informasi kondisi fasilitas.
• Distribusi energi tertunda.
• Pembangkit atau unit proses dihentikan sebagai tindakan pencegahan.
• Peralatan tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya.
• Risiko keselamatan pekerja dan masyarakat meningkat.
• Pasokan listrik, BBM, atau gas terganggu.

Seberapa besar ancamannya?

Jawabannya adalah sangat besar, terutama ketika teknologi informasi telah terhubung dengan teknologi yang mengendalikan proses fisik.

Namun bukan berarti setiap peretas dapat dengan mudah memadamkan jaringan listrik atau meledakkan kilang. Infrastruktur energi biasanya mempunyai lapisan proteksi, sistem keselamatan, prosedur operasi, serta pengamanan fisik dan digital.

Besarnya risiko ditentukan oleh kombinasi antara kemampuan pelaku, kerentanan sistem, luas akses yang diperoleh, kualitas pengamanan, dan kesiapan organisasi memulihkan operasinya.

Mengapa Infrastruktur Energi Menjadi Target Penting?

Energi menopang hampir seluruh kegiatan masyarakat modern.

Tanpa listrik, BBM, dan gas, berbagai aktivitas dapat terganggu:

• Rumah sakit.
• Transportasi.
• Telekomunikasi.
• Pusat data.
• Perbankan.
• Industri.
• Pemerintahan.
• Distribusi pangan.
• Penyediaan air bersih.
• Pertahanan dan keamanan.

Hal tersebut menjadikan sektor energi menarik bagi berbagai jenis pelaku.

Pelaku kriminal

Kelompok kriminal biasanya mengejar keuntungan finansial melalui ransomware, pencurian data, pemerasan, atau penipuan.

Mereka memahami bahwa perusahaan energi menghadapi tekanan besar untuk segera memulihkan layanan, sehingga korban dapat terdorong mempertimbangkan pembayaran tebusan.

Kelompok yang didukung negara

Pelaku yang berafiliasi dengan negara dapat mencoba memperoleh akses jangka panjang untuk:

• Mengumpulkan informasi.
• Melakukan spionase.
• Mempersiapkan kemampuan sabotase.
• Menekan negara lain ketika terjadi konflik.
• Mengganggu layanan penting.

Aktivis digital

Kelompok tertentu dapat menyerang situs, membocorkan informasi, atau mengganggu layanan untuk menyampaikan pesan politik dan sosial.

Orang dalam

Ancaman juga dapat berasal dari pegawai, kontraktor, vendor, atau mantan pekerja yang mempunyai akses sah.

Orang dalam dapat bertindak dengan sengaja atau secara tidak sengaja karena lalai, salah konfigurasi, menggunakan perangkat terinfeksi, atau memberikan kredensial kepada pihak lain.

Infrastruktur Energi Semakin Digital

Fasilitas energi modern menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keselamatan.

Beberapa contoh penggunaannya meliputi:

• Pemantauan persediaan tangki secara waktu nyata.
• Pengoperasian pompa dan katup.
• Pengaturan temperatur dan tekanan proses.
• Pengendalian pembangkit listrik.
• Pemantauan jaringan transmisi.
• Penjadwalan distribusi BBM.
• Pengaturan loading arm.
• Sistem tiket dan pengiriman.
• Pemantauan kondisi mesin.
• Pemeliharaan prediktif.
• Pengendalian akses dan CCTV.

Teknologi tersebut memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Namun setiap perangkat, koneksi, aplikasi, atau akun baru juga dapat menambah permukaan serangan.

NIST mendefinisikan Operational Technology atau OT sebagai sistem dan perangkat yang berinteraksi dengan lingkungan fisik, termasuk sistem yang memantau atau menyebabkan perubahan langsung terhadap perangkat, proses, dan kejadian. Keamanannya harus mempertimbangkan persyaratan khusus mengenai keselamatan, keandalan, kinerja, serta ketersediaan operasi.

Perbedaan IT dan OT dalam Infrastruktur Energi

Salah satu kesalahan dalam mengelola keamanan fasilitas industri adalah memperlakukan jaringan OT sama seperti jaringan komputer perkantoran.

Information Technology

IT umumnya digunakan untuk mengelola:

• Email.
• Keuangan.
• Sumber daya manusia.
• Dokumen.
• Aplikasi bisnis.
• Basis data pelanggan.
• Sistem pengadaan.
• Perencanaan distribusi.

Prioritas utamanya mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Operational Technology

OT digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses fisik.

Contohnya:

• Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA.
• Distributed Control System atau DCS.
• Programmable Logic Controller atau PLC.
• Remote Terminal Unit atau RTU.
• Safety Instrumented System atau SIS.
• Human Machine Interface atau HMI.
• Sistem otomasi terminal.
• Sistem pengendalian pompa dan katup.

Pada OT, gangguan dapat menyebabkan perubahan kondisi fisik.

Karena itu prioritasnya tidak hanya melindungi data, tetapi juga:

• Keselamatan manusia.
• Keandalan proses.
• Ketersediaan fasilitas.
• Integritas perintah kendali.
• Perlindungan lingkungan.
• Kualitas produk.

Perangkat OT juga sering mempunyai umur operasi jauh lebih panjang daripada komputer perkantoran. Sebagian masih menggunakan sistem lama yang sulit diperbarui karena harus beroperasi terus-menerus atau membutuhkan pengujian khusus sebelum perubahan dilakukan.

Konvergensi IT dan OT Meningkatkan Risiko

Dahulu, jaringan operasional sering dibuat relatif terpisah dari jaringan perkantoran.

Kini perusahaan membutuhkan integrasi untuk:

• Menampilkan data produksi kepada manajemen.
• Mengakses sistem dari lokasi lain.
• Menggunakan analitik dan cloud.
• Memungkinkan vendor melakukan pemeliharaan jarak jauh.
• Menghubungkan perencanaan bisnis dengan operasi.
• Mengoptimalkan rantai pasok.

Integrasi memberikan manfaat besar, tetapi dapat membuka jalur dari jaringan IT menuju lingkungan OT apabila arsitekturnya tidak dilindungi dengan baik.

Sebagai contoh, penyerang mungkin tidak langsung menyerang PLC. Mereka dapat lebih dahulu memperoleh akses melalui:

1. Akun email pekerja.
2. Komputer perkantoran.
3. Sistem akses jarak jauh.
4. Server yang terhubung ke dua jaringan.
5. Akun administrator.
6. Perangkat milik vendor.
7. Jaringan OT.

Karena itu, serangan yang pada awalnya hanya mengenai IT dapat menyebabkan fasilitas menghentikan operasi sebagai tindakan pencegahan, meskipun belum terbukti bahwa sistem kendalinya telah dimanipulasi.

Jenis Ancaman Siber terhadap Sektor Energi

1. Ransomware

Ransomware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat mengenkripsi data, mengunci sistem, atau mencuri informasi sebelum pelaku meminta tebusan.

Pada perusahaan energi, ransomware dapat memengaruhi:

• Sistem pengiriman.
• Sistem penjadwalan.
• Basis data stok.
• Dokumen operasi.
• Komunikasi internal.
• Aplikasi keuangan.
• Sistem identitas.
• Server pusat.

Walaupun perangkat pengendali proses tidak terkena langsung, perusahaan dapat memilih menghentikan operasi karena tidak dapat memastikan integritas data, penagihan, penjadwalan, atau koordinasi distribusinya.

Pembayaran tebusan juga tidak menjamin seluruh data dapat dikembalikan atau pelaku tidak lagi mempunyai akses.

2. Pencurian kredensial

Nama pengguna dan kata sandi dapat diperoleh melalui:

• Phishing.
• Penggunaan ulang kata sandi.
• Kebocoran data pihak lain.
• Malware pencuri informasi.
• Rekayasa sosial.
• Perangkat yang tidak aman.

Akun yang mempunyai akses jarak jauh menuju fasilitas menjadi sangat berisiko jika tidak dilindungi autentikasi multifaktor dan pembatasan hak akses.

3. Eksploitasi perangkat yang terhubung ke internet

Perangkat seperti VPN, firewall, router, dan server akses jarak jauh dapat mempunyai kerentanan.

Jika perangkat tidak diperbarui atau dikonfigurasi dengan benar, penyerang dapat menggunakannya sebagai pintu masuk.

Perangkat OT sebaiknya tidak dapat diakses langsung dari internet tanpa lapisan pengamanan, otorisasi, pemantauan, dan kebutuhan operasional yang jelas.

4. Serangan rantai pasok

Perusahaan energi bergantung pada banyak pihak, antara lain:

• Pengembang perangkat lunak.
• Produsen peralatan.
• Integrator sistem.
• Vendor pemeliharaan.
• Kontraktor.
• Penyedia cloud.
• Perusahaan telekomunikasi.

Penyerang dapat mencoba menyusup melalui produk, pembaruan perangkat lunak, akun vendor, atau perangkat pemeliharaan.

Organisasi dapat memiliki pengamanan internal yang baik, tetapi tetap terdampak karena pemasoknya mempunyai keamanan yang lemah.

5. Manipulasi sistem kendali

Serangan yang mencapai OT dapat mencoba:

• Mengubah perintah.
• Mengirim data palsu kepada operator.
• Mengubah konfigurasi.
• Menghentikan pompa.
• Membuka atau menutup katup.
• Mengubah setelan proses.
• Menonaktifkan alarm.
• Mengganggu sistem keselamatan.

Skenario tersebut membutuhkan kemampuan, pengetahuan proses, dan akses yang lebih besar daripada ransomware biasa.

Namun dampaknya juga dapat lebih serius karena berhubungan langsung dengan kondisi fisik.

6. Denial of Service

Serangan dapat membanjiri sistem atau jaringan sehingga tidak mampu melayani komunikasi yang sah.

Dampaknya dapat berupa:

• Portal pelanggan tidak dapat digunakan.
• Komunikasi antarlokasi melambat.
• Sistem pemantauan tidak menerima data.
• Operator kehilangan akses terhadap aplikasi tertentu.

7. Ancaman orang dalam

Orang dalam mungkin mempunyai pengetahuan mengenai:

• Lokasi perangkat kritis.
• Arsitektur jaringan.
• Jadwal operasi.
• Prosedur akses.
• Kelemahan organisasi.
• Kredensial dan hak pengguna.

Risikonya perlu dikelola melalui pemeriksaan akses, pemisahan tugas, pemantauan aktivitas, pencabutan akun, serta budaya organisasi yang sehat.

8. Kesalahan manusia dan konfigurasi

Tidak seluruh insiden berasal dari pelaku yang sangat canggih.

Gangguan dapat dipicu oleh:

• Salah mengubah konfigurasi.
• Menghubungkan perangkat tidak dikenal.
• Membuka lampiran berbahaya.
• Memberikan akses terlalu luas.
• Membiarkan akun lama tetap aktif.
• Salah menerapkan pembaruan.
• Menggunakan kata sandi bawaan.

Karena itu, keamanan siber bukan hanya persoalan membeli perangkat lunak. Kompetensi manusia dan disiplin proses sama pentingnya.

Dampak Serangan terhadap Jaringan Listrik

Sistem tenaga listrik harus menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi setiap saat.

Serangan siber dapat menargetkan:

• Pusat kendali.
• Gardu induk.
• Sistem komunikasi.
• Sistem manajemen energi.
• Sistem proteksi.
• Pembangkit.
• Jaringan distribusi.
• Meter dan perangkat lapangan.

Potensi dampaknya meliputi:

• Hilangnya visibilitas kondisi jaringan.
• Kesalahan data beban.
• Gangguan komunikasi.
• Pemadaman lokal atau regional.
• Kesulitan memulihkan sistem.
• Kerusakan peralatan dalam skenario tertentu.

Pada Desember 2015, perusahaan listrik di Ukraina mengalami pemadaman tidak terjadwal setelah jaringan mereka disusupi. CISA mencatat bahwa serangan tersebut menggunakan kredensial yang dicuri dan malware perusak untuk mengganggu sistem perusahaan listrik.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa serangan siber dapat menghasilkan dampak fisik terhadap layanan listrik, bukan hanya kehilangan data.

Dampak terhadap Kilang Minyak

Kilang menggunakan sistem otomatis untuk mengendalikan proses yang melibatkan temperatur, tekanan, aliran, serta bahan yang mudah terbakar.

Gangguan digital dapat menyebabkan:

• Unit dihentikan secara darurat.
• Produksi menurun.
• Produk tidak memenuhi spesifikasi.
• Operator kehilangan informasi proses.
• Peralatan mengalami tekanan operasional.
• Jadwal pengiriman terganggu.

Kilang juga mempunyai lapisan keselamatan yang dirancang untuk menghentikan proses sebelum kondisi menjadi berbahaya.

Namun sistem keselamatan itu sendiri dapat menjadi sasaran.

Pada 2017, malware yang dikenal sebagai TRITON atau TRISIS digunakan untuk menargetkan sistem keselamatan sebuah kilang di luar Amerika Serikat. Sistem tersebut dirancang untuk membawa proses menuju kondisi aman apabila terjadi keadaan berbahaya. Serangan itu menyebabkan dua penghentian darurat, sedangkan tujuan malware dinilai dapat memungkinkan kondisi berbahaya berlangsung tanpa perlindungan sistem keselamatan.

Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan siber harus terintegrasi dengan keselamatan proses.

Dampak terhadap Terminal BBM dan LPG

Terminal energi modern bergantung pada sistem digital untuk:

• Mengukur stok.
• Mengatur penerimaan produk.
• Mengoperasikan pompa.
• Mengelola pengisian mobil tangki.
• Mengatur jadwal pengiriman.
• Membuat dokumen transaksi.
• Mengendalikan akses.
• Memantau fasilitas.

Skenario serangan yang hanya melumpuhkan sistem bisnis dapat menyebabkan stok fisik tersedia tetapi sulit didistribusikan.

Contohnya:

• Data pelanggan tidak dapat diakses.
• Surat jalan tidak dapat diterbitkan.
• Jadwal mobil tangki hilang.
• Sistem otomatisasi pengisian tidak tersedia.
• Data stok tidak dapat dipercaya.
• Pembayaran dan administrasi terhenti.

Apabila sistem OT juga terdampak, risikonya dapat berkembang menjadi gangguan pompa, katup, alarm, atau sistem keselamatan.

Karena itu, terminal memerlukan prosedur operasi minimum yang dapat dijalankan ketika aplikasi utama tidak tersedia.

Dampak terhadap Pipa Minyak dan Gas

Pipa jarak jauh menggunakan sensor, komunikasi, dan pusat kendali untuk memantau:

• Tekanan.
• Aliran.
• Kondisi pompa atau kompresor.
• Posisi katup.
• Kebocoran.
• Persediaan.
• Penjadwalan pengiriman.

Gangguan pada sistem tersebut dapat menyebabkan operator kehilangan kemampuan memantau kondisi atau mengendalikan aliran secara normal.

Dampaknya juga dapat meluas karena pipa sering menjadi jalur utama yang sulit digantikan dengan truk, kapal, atau moda lain dalam waktu singkat.

Pelajaran dari Colonial Pipeline

Pada Mei 2021, jaringan IT Colonial Pipeline terkena serangan ransomware DarkSide.

Serangan itu tidak dibuktikan secara langsung memanipulasi sistem OT pipa. Namun perusahaan secara proaktif menghentikan operasi untuk memastikan sistem operasionalnya tidak terdampak dan karena terdapat ketergantungan antara proses bisnis dengan operasi pipa. Penghentian berlangsung sekitar lima hari dan memicu gangguan pasokan serta pembelian panik di sebagian wilayah Pantai Timur Amerika Serikat.

Perusahaan juga melaporkan pembayaran tebusan sekitar 75 bitcoin. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menyita kembali sebagian dana tersebut.

Pelajaran penting dari kasus ini adalah:

Serangan tidak harus menguasai PLC atau merusak pipa untuk menghentikan distribusi energi.

Jika sistem IT, penjadwalan, komunikasi, transaksi, dan kepercayaan terhadap data lumpuh, perusahaan dapat kehilangan kemampuan menjalankan operasi secara aman.

Bagaimana Insiden Siber Berubah Menjadi Krisis Energi?

Serangan biasanya tidak langsung menghasilkan kelangkaan nasional.

Dampaknya berkembang melalui rangkaian kejadian.

1. Sistem digital terganggu.
2. Organisasi menghentikan sebagian operasi.
3. Produksi atau distribusi menurun.
4. Stok pada titik konsumsi mulai berkurang.
5. Masyarakat atau pelanggan melakukan pembelian berlebihan.
6. Jalur alternatif tidak mampu menampung seluruh kebutuhan.
7. Keterlambatan meluas ke sektor lain.
8. Harga dan tekanan publik meningkat.

Efek akhirnya bergantung pada:

• Lama penghentian.
• Besar fasilitas.
• Ketersediaan stok.
• Alternatif suplai.
• Kapasitas jalur distribusi lain.
• Kecepatan komunikasi publik.
• Kemampuan mengoperasikan fasilitas secara manual.
• Kecepatan pemulihan sistem.

Karena itu, ketahanan siber sektor energi juga membutuhkan ketahanan stok, logistik, dan pasokan alternatif.

Apakah Serangan Siber Bisa Menyebabkan Ledakan?

Secara teori, serangan terhadap sistem kendali dapat berkontribusi terhadap kondisi fisik berbahaya jika pelaku berhasil mengubah proses dan berbagai lapisan proteksi gagal.

Namun skenario tersebut tidak mudah dilakukan.

Pelaku perlu memahami:

• Arsitektur fasilitas.
• Teknologi kendali.
• Proses produksi.
• Perangkat keselamatan.
• Konfigurasi jaringan.
• Kondisi operasi.

Fasilitas berisiko tinggi juga memiliki lapisan perlindungan seperti:

• Alarm.
• Interlock.
• Sistem penghentian darurat.
• Relief system.
• Prosedur operator.
• Proteksi mekanis.
• Sistem keselamatan independen.

Risikonya tetap perlu dianggap serius karena kasus TRITON membuktikan bahwa sistem keselamatan industri pernah menjadi sasaran nyata. Namun artikel keamanan yang bertanggung jawab juga tidak seharusnya memberikan kesan bahwa setiap peretas dapat dengan mudah menyebabkan ledakan hanya dengan menggunakan laptop.

Apa Itu Cyber Resilience?

Tidak ada sistem yang dapat dijamin sepenuhnya bebas dari serangan.

Karena itu, organisasi tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan.

Cyber resilience adalah kemampuan untuk:

• Mengantisipasi ancaman.
• Mencegah atau membatasi serangan.
• Mendeteksi kejadian.
• Merespons secara terkoordinasi.
• Menjaga layanan kritis.
• Memulihkan sistem.
• Belajar dari insiden.

Sistem yang tangguh tidak harus berhasil memblokir seluruh serangan.

Namun ketika serangan berhasil masuk, dampaknya harus tetap terbatas dan tidak berkembang menjadi krisis besar.

Kerangka NIST Cybersecurity Framework 2.0

NIST Cybersecurity Framework 2.0 mengelompokkan pengelolaan risiko siber ke dalam enam fungsi utama:

Fungsi	Tujuan
Govern	Menetapkan strategi, kebijakan, tanggung jawab, dan pengawasan
Identify	Memahami aset, ketergantungan, ancaman, kerentanan, dan risiko
Protect	Menerapkan pengamanan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak serangan
Detect	Menemukan serta menganalisis kejadian mencurigakan
Respond	Mengendalikan dan menangani insiden
Recover	Memulihkan sistem serta layanan

Kerangka ini menempatkan keamanan siber sebagai bagian dari manajemen risiko organisasi, bukan hanya tanggung jawab unit teknologi informasi.

Standar Keamanan OT

Beberapa referensi yang dapat digunakan organisasi energi meliputi:

NIST SP 800-82 Revision 3

Dokumen ini memberikan panduan keamanan OT dengan mempertimbangkan karakteristik khusus sistem industri, termasuk keselamatan, keandalan, dan ketersediaan.

IEC 62443

Seri IEC 62443 dirancang untuk keamanan sistem otomasi dan kendali industri sepanjang siklus hidupnya.

Pendekatannya mencakup pengelolaan program keamanan pemilik aset, penilaian risiko, pembagian sistem menjadi zona dan jalur komunikasi, persyaratan teknis sistem, serta pengembangan produk yang aman.

ISO/IEC 27001

Standar ini dapat digunakan untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi.

Namun penerapan ISO/IEC 27001 saja tidak otomatis menyelesaikan seluruh risiko OT. Pengendalian perlu disesuaikan dengan karakter proses industri dan standar teknis yang relevan.

ISO 22301

ISO 22301 menyediakan persyaratan untuk Business Continuity Management System atau BCMS agar organisasi mampu merencanakan, merespons, dan memulihkan diri dari insiden yang mengganggu.

Versi yang berlaku adalah ISO 22301:2019, dengan Amendment 1:2024 mengenai perubahan terkait aksi iklim.

Strategi Melindungi Infrastruktur Energi

1. Menempatkan keamanan siber sebagai risiko bisnis dan keselamatan

Pimpinan tidak boleh memperlakukan keamanan siber hanya sebagai masalah teknis milik departemen IT.

Serangan dapat berdampak pada:

• Keselamatan.
• Produksi.
• Distribusi.
• Pendapatan.
• Kepatuhan.
• Reputasi.
• Lingkungan.
• Ketahanan energi.

Karena itu, risiko siber harus masuk ke dalam enterprise risk management, operational risk, process safety, serta business continuity.

2. Membuat inventaris aset IT dan OT

Organisasi tidak dapat melindungi perangkat yang tidak diketahui keberadaannya.

Inventaris setidaknya mencakup:

• Jenis perangkat.
• Lokasi.
• Pemilik.
• Versi perangkat lunak.
• Fungsi proses.
• Tingkat kritikalitas.
• Koneksi jaringan.
• Vendor.
• Hak akses.
• Status dukungan.
• Cadangan konfigurasi.

Pemindaian aktif yang aman di jaringan IT belum tentu aman digunakan langsung pada OT. Metodenya harus disesuaikan agar tidak mengganggu peralatan proses.

3. Mengidentifikasi fungsi paling kritis

Tidak semua sistem memiliki tingkat kepentingan yang sama.

Organisasi perlu menentukan sistem yang kegagalannya dapat menyebabkan:

• Ancaman keselamatan.
• Penghentian fasilitas.
• Kelangkaan produk.
• Kerugian besar.
• Pelanggaran hukum.
• Gangguan pelanggan kritis.

Pengamanan dan pemulihan diprioritaskan kepada fungsi tersebut.

4. Memisahkan jaringan IT dan OT

Segmentasi bertujuan membatasi pergerakan serangan.

Struktur dapat dibagi menjadi:

• Jaringan perkantoran.
• Zona perantara atau DMZ.
• Jaringan operasi.
• Zona keselamatan.
• Jaringan vendor.
• Jaringan perangkat nirkabel.
• Sistem yang sangat kritis.

Komunikasi antarzona hanya dibuka berdasarkan kebutuhan operasional.

IEC 62443 menggunakan konsep zones and conduits untuk mengelompokkan aset berdasarkan risiko dan mengendalikan komunikasi di antara zona.

Pemisahan tidak selalu harus berarti memutus seluruh koneksi, tetapi setiap koneksi harus diketahui, dibatasi, dan dipantau.

5. Mengamankan akses jarak jauh

Akses vendor dan pekerja harus melalui mekanisme terkontrol, seperti:

• Autentikasi multifaktor.
• Akun individual.
• Persetujuan sebelum akses.
• Batas waktu akses.
• Jump server.
• Pencatatan sesi.
• Pembatasan perangkat.
• Hak minimum.
• Pemutusan ketika pekerjaan selesai.

Akun bersama yang digunakan banyak orang membuat penelusuran aktivitas menjadi sulit.

6. Menerapkan prinsip least privilege

Setiap pengguna hanya diberikan akses sesuai kebutuhan pekerjaannya.

Administrator IT tidak otomatis harus mempunyai akses ke PLC, sedangkan vendor satu perangkat tidak harus dapat memasuki seluruh jaringan fasilitas.

Hak akses perlu diperiksa secara berkala dan segera dicabut ketika pekerja pindah tugas, kontrak selesai, atau hubungan kerja berakhir.

7. Mengelola patch berdasarkan risiko

Pembaruan keamanan penting, tetapi penerapannya pada OT tidak dapat selalu dilakukan seperti komputer kantor.

Patch perlu:

• Diuji.
• Dinilai kompatibilitasnya.
• Dijadwalkan dengan operasi.
• Disetujui pemilik proses.
• Disertai rencana pemulihan.
• Didokumentasikan.

Jika perangkat tidak dapat diperbarui, organisasi perlu menggunakan kontrol kompensasi seperti segmentasi, pembatasan akses, allowlisting, atau pemantauan lebih ketat.

8. Memantau jaringan secara berkelanjutan

Pusat operasi keamanan perlu mampu mendeteksi aktivitas di IT dan OT.

Pemantauan dapat mencakup:

• Login tidak normal.
• Perubahan konfigurasi.
• Komunikasi ke alamat tidak dikenal.
• Pemindaian jaringan.
• Perintah tidak biasa.
• Perangkat baru.
• Penggunaan akun vendor.
• Perubahan logic PLC.
• Penonaktifan alarm atau proteksi.

Alat keamanan OT harus dipilih dengan mempertimbangkan protokol industri dan risiko gangguan terhadap proses.

9. Menyiapkan backup yang benar-benar dapat dipulihkan

Backup perlu mencakup lebih dari dokumen kantor.

Organisasi juga dapat membutuhkan salinan:

• Konfigurasi firewall.
• Logic PLC.
• Konfigurasi HMI.
• Historian.
• Server aplikasi.
• Database stok.
• Master data pelanggan.
• Sistem tiket.
• Dokumen operasi.
• Golden image perangkat.

Sebagian backup perlu disimpan secara offline atau tidak dapat diubah langsung dari jaringan produksi.

Hal yang lebih penting adalah melakukan uji pemulihan.

Backup yang tersedia tetapi tidak dapat digunakan ketika insiden terjadi tidak memberikan ketahanan yang nyata.

10. Menyiapkan operasi manual atau minimum

Perusahaan perlu menentukan proses yang dapat dijalankan secara aman ketika sistem utama gagal.

Contohnya:

• Pencatatan stok manual.
• Surat jalan darurat.
• Komunikasi radio.
• Pengoperasian lokal.
• Persetujuan pengiriman berlapis.
• Pembatasan kapasitas operasi.
• Rekonsiliasi data setelah sistem pulih.

Operasi manual hanya boleh dijalankan apabila telah dianalisis risikonya dan pekerja telah dilatih.

Memaksakan operasi tanpa informasi serta proteksi memadai dapat menciptakan risiko yang lebih besar daripada menghentikan fasilitas.

11. Mengelola risiko vendor

Persyaratan kontrak perlu mengatur:

• Standar keamanan.
• Akses jarak jauh.
• Pelaporan insiden.
• Pengelolaan kerentanan.
• Penyimpanan data.
• Penghapusan akun.
• Dukungan produk.
• Pemulihan.
• Hak audit.

Vendor juga perlu dilibatkan dalam latihan insiden karena pemulihan sering membutuhkan akses, lisensi, perangkat, dan keahlian mereka.

12. Melindungi sistem keselamatan secara independen

Sistem keselamatan sebaiknya mempunyai tingkat independensi dan pengamanan yang memadai dari jaringan bisnis serta kendali proses umum.

Perubahan terhadap logic, konfigurasi, atau mode operasi harus:

• Memerlukan otorisasi.
• Dicatat.
• Diverifikasi.
• Dibatasi secara fisik atau teknis.
• Diuji.

Keamanan siber tidak boleh melemahkan fungsi keselamatan, sedangkan kebutuhan operasional tidak boleh digunakan untuk mengabaikan keamanan sistem keselamatan.

13. Melatih pekerja sesuai perannya

Pelatihan umum mengenai phishing tetap penting.

Namun pekerja OT juga perlu memahami:

• Risiko penggunaan USB.
• Akses vendor.
• Perubahan konfigurasi.
• Gejala perangkat yang tidak normal.
• Pelaporan kejadian.
• Prosedur isolasi.
• Cara bekerja ketika sistem digital gagal.

Operator lapangan, teknisi, IT, keamanan, HSSE, manajemen, komunikasi, dan business continuity membutuhkan materi yang berbeda sesuai tanggung jawabnya.

14. Menyelenggarakan simulasi krisis siber

Skenario latihan dapat berupa:

Sistem IT terminal BBM terkena ransomware. Sistem OT belum terbukti terinfeksi, tetapi data stok, penjadwalan, dan dokumen pengiriman tidak dapat digunakan selama 48 jam.

Latihan perlu menguji:

• Siapa yang memutuskan penghentian operasi?
• Bagaimana memastikan OT tetap bersih?
• Apakah distribusi manual dapat dilakukan?
• Bagaimana memverifikasi stok?
• Produk dan pelanggan mana yang diprioritaskan?
• Bagaimana menggunakan terminal alternatif?
• Kapan regulator dan aparat diberi tahu?
• Bagaimana berkomunikasi kepada masyarakat?
• Bagaimana rekonsiliasi transaksi dilakukan?

Simulasi yang hanya menguji tim IT belum cukup. Insiden energi melibatkan operasi, HSSE, legal, pengadaan, komunikasi, keuangan, keamanan, manajemen risiko, dan pimpinan.

Mengintegrasikan Keamanan Siber dengan BCMS

Keamanan siber berfokus pada perlindungan dan penanganan sistem.

BCMS berfokus pada keberlanjutan produk serta layanan kritis ketika gangguan terjadi.

Keduanya saling melengkapi.

Risk Assessment

Risk assessment mengidentifikasi:

• Ancaman.
• Kerentanan.
• Skenario insiden.
• Kemungkinan.
• Dampak.
• Kontrol yang tersedia.
• Risiko residual.

Business Impact Analysis

BIA menentukan:

• Proses paling kritis.
• Ketergantungan pada IT dan OT.
• Dampak gangguan berdasarkan waktu.
• Maximum Tolerable Period of Disruption.
• Recovery Time Objective.
• Recovery Point Objective.
• Sumber daya minimum.

Business Continuity Plan

BCP menjelaskan cara mempertahankan layanan melalui:

• Prosedur alternatif.
• Operasi manual.
• Pemindahan lokasi.
• Prioritas pelanggan.
• Jalur suplai alternatif.
• Stok penyangga.
• Komunikasi krisis.

Disaster Recovery Plan

DRP berfokus pada pemulihan sistem teknologi, termasuk:

• Server.
• Jaringan.
• Aplikasi.
• Data.
• Konfigurasi.
• Infrastruktur cloud.

Incident Response Plan

Rencana tanggap insiden menjelaskan:

• Deteksi.
• Eskalasi.
• Isolasi.
• Analisis.
• Penanggulangan.
• Pemulihan.
• Pelaporan.
• Pengumpulan bukti.

Keempat dokumen tersebut harus saling terhubung. Memulihkan server tidak selalu berarti layanan bisnis sudah kembali berjalan.

Kerangka Regulasi Indonesia

Indonesia telah menetapkan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu sektor Infrastruktur Informasi Vital melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022.

Perpres tersebut mendefinisikan Infrastruktur Informasi Vital sebagai sistem elektronik berbasis teknologi informasi atau teknologi operasional yang menunjang sektor strategis dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan, keamanan, atau perekonomian apabila terganggu.

Namun hal tersebut tidak berarti seluruh komputer atau seluruh fasilitas energi otomatis berstatus IIV. Sistem elektronik perlu melalui proses identifikasi dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perpres 82/2022 antara lain mengatur:

• Identifikasi IIV secara berkala.
• Penerapan standar keamanan dan manajemen risiko siber.
• Pembentukan tim tanggap insiden.
• Pelaporan insiden.
• Rencana tanggap insiden.
• Rencana keberlangsungan kegiatan.
• Simulasi tanggap insiden dan keberlangsungan.

Untuk penyelenggara IIV, insiden wajib dilaporkan melalui mekanisme tim tanggap insiden paling lambat 1 × 24 jam setelah ditemukan sesuai ketentuan Perpres tersebut.

Kerangka pelindungan IIV kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023. Indonesia juga memiliki Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber 2024–2028 melalui Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024.

Perusahaan tetap perlu memeriksa aturan sektoral, persyaratan regulator, kontrak, dan ketentuan internal yang berlaku bagi organisasinya.

Indikator Ketahanan Siber yang Perlu Diukur

Kinerja keamanan tidak cukup diukur dari jumlah antivirus atau firewall.

Indikator yang lebih relevan antara lain:

• Persentase aset yang telah terinventarisasi.
• Jumlah koneksi IT–OT yang diketahui.
• Persentase akses jarak jauh dengan MFA.
• Waktu mendeteksi insiden.
• Waktu mengisolasi sistem.
• Waktu memulihkan proses kritis.
• Tingkat keberhasilan uji backup.
• Jumlah akun tidak aktif.
• Waktu penutupan kerentanan kritis.
• Jumlah perubahan PLC yang tidak sah.
• Hasil simulasi insiden.
• Persentase vendor kritis yang telah dinilai.
• Kemampuan mempertahankan operasi minimum.
• Kepatuhan terhadap RTO dan RPO.

Indikator perlu dihubungkan dengan risiko bisnis.

Sebagai contoh, “server pulih dalam enam jam” belum cukup jika distribusi BBM baru dapat berjalan kembali setelah dua hari.

Kesalahan Umum dalam Keamanan Siber Energi

Menganggap jaringan OT benar-benar terisolasi

Jaringan dapat terlihat terpisah, tetapi masih mempunyai koneksi melalui laptop teknisi, USB, vendor, modem, server perantara, atau proses pemindahan data.

Menggunakan satu akun untuk banyak pekerja

Akun bersama menyulitkan pembatasan dan penyelidikan aktivitas.

Menunda seluruh pembaruan tanpa kontrol pengganti

Kekhawatiran terhadap gangguan proses memang valid, tetapi kerentanan yang dibiarkan tanpa segmentasi atau pemantauan juga berbahaya.

Menganggap backup sama dengan pemulihan

Backup harus diuji dan didukung prosedur untuk membangun kembali sistem.

Menyerahkan keamanan OT sepenuhnya kepada IT

Tim IT memahami jaringan dan keamanan informasi, tetapi belum tentu memahami risiko proses serta keselamatan.

Sebaliknya, tim operasi mungkin memahami fasilitas tetapi belum memiliki keahlian keamanan siber.

Keduanya harus bekerja bersama.

Hanya melatih skenario pencurian data

Fasilitas energi juga harus menguji kehilangan kendali, data sensor palsu, penghentian operasi, gangguan distribusi, dan pemadaman listrik.

Berfokus pada alat, bukan tata kelola

Perangkat mahal tidak efektif apabila:

• Tanggung jawab tidak jelas.
• Inventaris tidak tersedia.
• Peringatan tidak diperiksa.
• Akses vendor tidak dikendalikan.
• Backup tidak diuji.
• Pimpinan tidak memahami risikonya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah serangan siber dapat memadamkan listrik?

Bisa dalam kondisi tertentu.

Serangan terhadap perusahaan listrik di Ukraina pada 2015 pernah menyebabkan pemadaman tidak terjadwal. Namun dampaknya bergantung pada arsitektur, akses pelaku, proteksi, serta kemampuan operator mengendalikan sistem.

Apakah ransomware harus mencapai SCADA untuk menghentikan fasilitas?

Tidak.

Ransomware yang hanya menyerang jaringan IT dapat membuat perusahaan menghentikan operasi karena kehilangan sistem bisnis, komunikasi, penjadwalan, atau keyakinan bahwa OT tetap aman. Colonial Pipeline merupakan contoh penting.

Apakah jaringan yang terpisah atau air-gapped pasti aman?

Tidak sepenuhnya.

Perangkat portabel, laptop teknisi, vendor, pemindahan data, dan kesalahan konfigurasi tetap dapat menjadi jalur masuk.

Apakah antivirus biasa cukup melindungi OT?

Tidak.

Antivirus hanya salah satu lapisan. OT juga membutuhkan segmentasi, kontrol akses, pemantauan protokol industri, hardening, backup konfigurasi, prosedur perubahan, dan kesiapan operasi.

Apakah cloud meningkatkan risiko?

Cloud dapat menyediakan kemampuan keamanan dan pemulihan yang baik, tetapi juga menciptakan ketergantungan baru.

Risikonya dipengaruhi oleh desain arsitektur, konfigurasi, identitas, lokasi data, konektivitas, dan kemampuan beroperasi ketika layanan cloud tidak tersedia.

Apakah MFA dapat mencegah seluruh serangan?

Tidak.

MFA mengurangi risiko pencurian akun, tetapi tidak menyelesaikan kerentanan perangkat, ancaman orang dalam, malware, salah konfigurasi, atau serangan rantai pasok.

Apakah membayar tebusan menjamin sistem pulih?

Tidak.

Pelaku mungkin tidak memberikan alat pemulihan yang bekerja, data dapat tetap bocor, dan akses tersembunyi mungkin masih tersedia. Penanganannya perlu melibatkan pimpinan, tim hukum, regulator, aparat, keamanan siber, dan pihak lain yang relevan.

Apa perbedaan cybersecurity dan cyber resilience?

Cybersecurity berfokus pada perlindungan sistem dan informasi.

Cyber resilience mencakup perlindungan sekaligus kemampuan mempertahankan serta memulihkan layanan ketika insiden tetap terjadi.

Apa hubungan BCMS dengan keamanan siber?

Keamanan siber membantu mencegah dan menangani serangan. BCMS memastikan proses bisnis kritis dapat tetap berjalan atau dipulihkan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Serangan siber merupakan ancaman nyata terhadap infrastruktur energi.

Dampaknya tidak terbatas pada kehilangan data. Serangan dapat menghentikan produksi, menunda distribusi, menghilangkan visibilitas proses, serta meningkatkan risiko keselamatan dan gangguan pasokan.

Kasus Colonial Pipeline menunjukkan bahwa serangan terhadap jaringan IT saja dapat menyebabkan penghentian operasi dan gangguan distribusi energi.

Kasus TRITON menunjukkan bahwa sistem keselamatan industri pun dapat menjadi target.

Namun risiko tersebut tidak berarti infrastruktur energi pasti mudah dilumpuhkan.

Fasilitas dapat memperkecil risiko melalui:

• Tata kelola yang kuat.
• Inventaris aset.
• Segmentasi IT dan OT.
• Akses jarak jauh yang aman.
• Hak akses minimum.
• Pemantauan berkelanjutan.
• Backup yang teruji.
• Pengamanan sistem keselamatan.
• Pengelolaan vendor.
• Tim tanggap insiden.
• Operasi minimum.
• Simulasi krisis.
• Integrasi keamanan siber dengan BCMS.

Ketahanan energi modern tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pembangkit, cadangan BBM, stok LPG, atau jumlah pipa.

Ketahanan juga ditentukan oleh kemampuan organisasi melindungi sistem digital, mendeteksi gangguan, mempertahankan layanan kritis, dan pulih sebelum insiden berubah menjadi krisis nasional.

Pada abad ke-21, ancaman terhadap energi memang dapat datang melalui perang, bencana, atau sabotase fisik.

Namun gangguan besar juga dapat bermula dari satu akun yang dicuri, satu perangkat yang tidak diperbarui, atau satu koneksi yang tidak seharusnya terbuka.

Perampasan Aset Pejabat Korup: Belajar dari Umar bin Khattab untuk RUU Perampasan Aset Indonesia

Pembaruan: 1 September 2026

Korupsi tidak hanya menghasilkan kerugian keuangan negara. Korupsi juga memindahkan kekayaan publik ke tangan pribadi, keluarga, perusahaan, atau pihak lain yang sengaja digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta.

Karena itu, menghukum koruptor dengan pidana penjara saja tidak cukup. Negara juga harus mampu menemukan, membekukan, mengelola, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.

Di sinilah kebijakan perampasan aset pejabat korup menjadi penting.

Namun, perampasan aset juga merupakan kewenangan yang sangat kuat. Jika tidak dibatasi dengan standar pembuktian, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, dan mekanisme keberatan yang jelas, instrumen tersebut dapat berubah menjadi alat tekanan politik atau perampasan hak milik secara sewenang-wenang.

Indonesia dapat belajar dari berbagai praktik internasional. Di sisi lain, sejarah pemerintahan Islam juga menyimpan pengalaman menarik pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar dikenal melakukan pencatatan kekayaan pejabat, memeriksa kenaikan harta, membatasi gaya hidup aparat, dan dalam sejumlah riwayat melakukan musyāṭarah atau pembagian sebagian harta para pejabatnya.

Apakah praktik tersebut sama dengan RUU Perampasan Aset modern? Tidak sepenuhnya.

Namun, prinsip tata kelolanya tetap relevan: jabatan publik adalah amanah, kekayaan pejabat harus dapat dijelaskan, dan keuntungan yang muncul karena pengaruh jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan pribadi.

Apa yang Dimaksud dengan Perampasan Aset?

Perampasan aset adalah pengambilalihan hak atas aset oleh negara berdasarkan proses hukum karena aset tersebut merupakan hasil, sarana, pengganti, atau memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Istilah ini perlu dibedakan dari penyitaan atau pembekuan aset.

Tindakan	Sifat	Tujuan
Pembekuan	Sementara	Mencegah aset dipindahkan, disamarkan, atau dijual
Penyitaan	Sementara dalam proses hukum	Mengamankan barang bukti atau aset yang diduga terkait tindak pidana
Perampasan	Permanen berdasarkan putusan atau penetapan yang berwenang	Memindahkan kepemilikan aset kepada negara atau mengembalikannya kepada korban

Secara umum terdapat dua jalur perampasan aset.

1. Conviction-based forfeiture

Perampasan dilakukan setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pidana. Model ini paling dekat dengan sistem hukum pidana yang selama ini berlaku di Indonesia.

2. Non-conviction based asset forfeiture

Perampasan aset tidak mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku. Prosesnya diarahkan pada status atau asal-usul aset, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dituntut karena kondisi tertentu.

UNODC menjelaskan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention against Corruption—UNCAC—mendorong negara mempertimbangkan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu, antara lain karena pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Mekanisme tanpa putusan pidana bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang. Proses tersebut tetap harus memiliki dasar hukum, diperiksa oleh pengadilan yang independen, didukung alat bukti yang cukup, dan menyediakan hak untuk membantah serta mengajukan upaya hukum.

Mengapa Indonesia Membutuhkan RUU Perampasan Aset?

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU juga memuat mekanisme pelacakan, penghentian transaksi, penyitaan, dan penanganan harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Masalahnya, aturan tersebut masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan sebagian besar bergantung pada pembuktian tindak pidana serta pemidanaan pelaku. Ketika tersangka meninggal, melarikan diri, menggunakan pihak nominee, menyembunyikan aset di luar negeri, atau sengaja memperpanjang proses hukum, pemulihan aset dapat menjadi sangat sulit.

RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut, menyatukan prosedur, memperjelas kewenangan lembaga, serta memastikan aset tidak kehilangan nilai selama proses hukum.

Status RUU Perampasan Aset per 1 September 2026

Menurut informasi resmi DPR, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada nomor urut 6 dan menjadi usul inisiatif DPR. Pada Agustus 2026, Komisi III masih mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mengerucutkan pilihan antara perampasan berbasis pemidanaan dan mekanisme non-conviction based, sekaligus menyusun materi pasal yang lebih konkret.

DPR juga menyebut terdapat usulan cakupan 13 kelompok tindak pidana, bukan hanya korupsi. Di antaranya adalah narkotika, terorisme, perdagangan orang, perpajakan, perbankan, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. Karena masih berada pada tahap pembahasan, daftar dan rumusannya belum boleh dianggap sebagai ketentuan final.

Hal lain yang sedang dibahas ialah model lembaga pengelola aset serta pengawasan agar undang-undang ini tidak menjadi alat kekuasaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam publikasi JDIH DPR tanggal 11 Agustus 2026, pembahasan lembaga pengelola aset, dan penguatan mekanisme pengawasan.

Landasan Etika Islam: Hadiah karena Jabatan Bukan Hadiah Biasa

Sebelum membahas kebijakan Umar, terdapat landasan yang lebih kuat dalam hadis sahih mengenai gratifikasi kepada petugas negara.

Dalam kisah Ibn al-Lutbiyyah, seorang petugas pengumpul zakat memisahkan harta yang dikumpulkannya menjadi bagian untuk negara dan bagian yang disebut sebagai hadiah untuk dirinya. Rasulullah saw. kemudian mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diberikan apabila ia hanya duduk di rumah ayah dan ibunya.

Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari nomor 7174 dan Sahih Muslim nomor 1832. Teks dan takhrijnya dapat dilihat dalam Mausu'ah al-Haditsiyah.

Pesannya sangat relevan dengan tata kelola modern: untuk menilai suatu pemberian kepada pejabat, tanyakan apakah pemberian tersebut akan tetap datang apabila penerimanya tidak mempunyai jabatan, kewenangan, atau pengaruh.

Jika jawabannya tidak, pemberian tersebut bukan hadiah pribadi biasa. Di dalamnya terdapat risiko gratifikasi, konflik kepentingan, pembelian akses, atau keuntungan yang berasal dari jabatan publik.

Kebijakan Umar bin Khattab dalam Mengawasi Kekayaan Pejabat

Praktik Umar sering disebut musyāṭarah al-amwāl atau muqāsamah amwāl al-‘ummāl. Secara sederhana, istilah itu merujuk pada pembagian atau pengambilan sebagian harta pejabat ketika terdapat kenaikan kekayaan yang dinilai berkaitan dengan posisi mereka.

Praktik ini sebaiknya tidak langsung diterjemahkan sebagai “Umar merampas seluruh harta pejabat yang terbukti korup”. Sumber-sumber sejarah menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.

1. Kekayaan dicatat sebagai titik awal

Dalam Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Ibn Sa‘d meriwayatkan bahwa Umar mencatat harta para pejabat ketika mereka diangkat. Riwayat lain pada bagian yang sama menyebut Umar membagi harta sejumlah pejabat, termasuk Sa‘d bin Abi Waqqas: setengah diambil dan setengah dibiarkan.

Teks tersebut dapat dibaca dalam Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, jilid 3, halaman 307 pada edisi Dar Sadir.

Dilihat dengan istilah sekarang, pencatatan itu menyerupai asset declaration baseline: kekayaan sebelum menjabat didokumentasikan agar dapat dibandingkan dengan kekayaan selama atau setelah masa jabatan.

2. Pejabat diminta menjelaskan asal kenaikan kekayaan

Al-Muṣannaf karya ‘Abd al-Razzaq al-San‘ani, nomor 20659, memuat kisah pemeriksaan Abu Hurairah setelah bertugas di Bahrain. Umar menanyakan asal sepuluh ribu yang dibawanya. Abu Hurairah menjelaskan bahwa harta tersebut berasal dari perkembangan ternak, hasil kepemilikan yang telah ada, dan akumulasi pemberian yang menjadi haknya.

Riwayat itu kemudian menyebut penjelasannya diperiksa dan ditemukan sesuai. Umar bahkan kembali menawarkan tugas kepadanya, tetapi Abu Hurairah menolak. Teksnya dapat dibaca dalam Al-Muṣannaf, Kitāb al-Jāmi‘, Bāb al-Imām Rā‘in.

Keterangan ini penting karena kisah Abu Hurairah kadang disederhanakan di media sosial seolah-olah beliau telah terbukti mencuri. Kesimpulan tersebut tidak tepat. Riwayat yang disebut di atas justru menggambarkan pemeriksaan, kesempatan memberi penjelasan, dan verifikasi.

3. Gaya hidup dapat menjadi indikator untuk diperiksa

Dalam ‘Uyūn al-Akhbār karya Ibn Qutaybah, bagian “Khiyānāt al-‘Ummāl”, diceritakan bahwa Umar menetapkan sejumlah pembatasan bagi pejabatnya. Ketika melihat bangunan dari batu dan plester yang dikaitkan dengan seorang pejabat di Bahrain, Umar menganggap kemewahan tersebut sebagai tanda yang perlu diperiksa dan kemudian melakukan pembagian hartanya.

Riwayat ini terdapat dalam ‘Uyūn al-Akhbār, jilid 1, halaman 116.

Dalam konteks modern, rumah mewah, transaksi tidak lazim, perusahaan nominee, atau gaya hidup yang sangat tidak sebanding dengan penghasilan sah seharusnya menjadi red flag. Namun, indikator bukanlah bukti final. Ia harus memicu audit dan penyelidikan, bukan perampasan otomatis.

4. Keuntungan karena pengaruh jabatan dipandang sebagai hak publik

Ibn Taymiyyah dalam Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah menjelaskan bahwa perlakuan istimewa dalam transaksi dengan pejabat—jual-beli, sewa, kemitraan, atau bentuk usaha lain—dapat menyerupai hadiah karena jabatan. Menurut penjelasannya, Umar membagi harta sebagian pejabat bukan selalu karena mereka terbukti berkhianat, tetapi karena mereka memperoleh keistimewaan ekonomi akibat kedudukan.

Penjelasan Ibn Taymiyyah dapat dibaca dalam Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah.

Al-Qarafi dalam Nafā’is al-Uṣūl juga mengutip penjelasan Al-Tartusyi dari Sirāj al-Mulūk: Umar melakukan musyāṭarah karena para pejabat berdagang dengan pengaruh jabatan, sedangkan pengaruh jabatan tersebut pada hakikatnya milik kaum muslimin. Lihat Nafā’is al-Uṣūl, jilid 9.

Gagasan ini sangat dekat dengan konsep modern mengenai konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, keuntungan karena informasi internal, akses istimewa terhadap proyek, dan gratifikasi terselubung.

Daftar Kitab yang Menjadi Referensi

Berikut sumber utama dan cara yang tepat untuk membacanya.

Kitab	Isi yang relevan	Catatan penggunaan
Sahih al-Bukhari, no. 7174; Sahih Muslim, no. 1832	Larangan hadiah yang muncul karena jabatan dan kewajiban mempertanggungjawabkan penerimaan petugas	Landasan hadis sahih paling kuat mengenai gratifikasi pejabat
‘Abd al-Razzaq, Al-Muṣannaf, no. 20659	Pemeriksaan kekayaan Abu Hurairah setelah bertugas di Bahrain	Menunjukkan klarifikasi dan verifikasi; tidak tepat digunakan untuk menuduh Abu Hurairah korup
Ibn Sa‘d, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, jilid 3, hlm. 307	Pencatatan harta pejabat dan riwayat pembagian sebagian harta	Riwayat sejarah; sanad pada bagian tersebut melewati Muhammad bin ‘Umar al-Waqidi sehingga tidak disamakan dengan hadis sahih
Ibn Qutaybah, ‘Uyūn al-Akhbār, jilid 1, hlm. 116	Pembatasan perilaku pejabat, indikator kemewahan, dan musyāṭarah	Kitab adab dan sejarah pemerintahan, bukan kitab hadis sahih
Al-Tartusyi, Sirāj al-Mulūk	Pengawasan pejabat dan penjelasan tentang keuntungan karena pengaruh jabatan	Penjelasannya tentang musyāṭarah dikutip secara eksplisit oleh Al-Qarafi
Al-Qarafi, Nafā’is al-Uṣūl, jilid 9	Kutipan bahwa pejabat berdagang dengan pengaruh jabatan yang merupakan milik publik	Analisis fikih dan kemaslahatan atas praktik Umar
Ibn Taymiyyah, Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah	Keistimewaan transaksi bagi pejabat dipandang seperti hadiah karena jabatan	Penjelasan fikih mengapa keuntungan terkait jabatan dapat ditarik kembali
Al-Suyuti, Tārīkh al-Khulafā’	Mengompilasi riwayat pencatatan dan pembagian harta para pejabat Umar	Sumber kompilasi yang lebih belakangan; berguna sebagai penunjuk ke sumber lebih awal

Catatan metodologis ini penting. Riwayat mengenai kebijakan Umar berasal dari kitab hadis, sejarah, adab pemerintahan, dan fikih dengan tingkat kekuatan sanad yang berbeda. Karena itu, artikel ini tidak memperlakukan seluruh cerita sebagai hadis sahih atau sebagai salinan prosedur hukum modern.

Apa yang Dapat Dipelajari Indonesia dari Umar bin Khattab?

Prinsip pada masa Umar	Padanan kebijakan modern
Mencatat harta pejabat ketika diangkat	LHKPN dan deklarasi kepentingan sebelum, selama, dan setelah menjabat
Memeriksa kenaikan kekayaan	Audit berbasis risiko dan pemeriksaan unexplained wealth
Menilai hadiah karena kedudukan	Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan
Mengawasi gaya hidup serta tanda kemewahan	Analisis transaksi, kepemilikan manfaat, dan lifestyle audit
Menarik manfaat yang muncul karena pengaruh jabatan	Disgorgement atau pengembalian keuntungan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kewenangan
Menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pejabat	Penggunaan aset rampasan untuk kas negara, korban, dan kepentingan publik

Hal yang tidak boleh disalin secara harfiah ialah mengambil setengah harta setiap pejabat hanya karena kekayaannya meningkat.

Negara hukum modern menuntut aturan tertulis, pembuktian individual, pengadilan independen, hak didengar, perlindungan hak milik, dan upaya hukum. Nilai sejarahnya dapat diadopsi, tetapi prosedurnya harus disesuaikan dengan UUD 1945 dan sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset Indonesia

1. Jadikan perampasan aset sebagai pemulihan, bukan penghukuman tanpa proses

Tujuan utama undang-undang harus dirumuskan secara jelas: menghilangkan keuntungan hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, mengembalikan aset kepada korban, dan mencegah aset digunakan kembali untuk tindak pidana.

Rumusan ini penting agar perampasan tidak berubah menjadi hukuman tambahan yang dijatuhkan tanpa standar perlindungan hukum pidana.

2. Gunakan sistem hibrida dengan jalur pidana sebagai pilihan utama

Perampasan berbasis putusan pidana sebaiknya tetap menjadi jalur utama ketika pelaku dapat dituntut. Mekanisme non-conviction based digunakan sebagai jalur luar biasa dalam keadaan yang ditentukan secara limitatif, misalnya:

• tersangka atau terdakwa meninggal dunia;

• pelaku melarikan diri atau menjadi buron dalam jangka waktu tertentu;

• pelaku tidak diketahui keberadaannya setelah pencarian yang dapat dibuktikan;

• pelaku secara permanen tidak mampu mengikuti persidangan;

• pemilik manfaat aset sengaja disembunyikan dan tidak ada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan sah; atau

• aset ditemukan tetapi penuntutan terhadap orangnya secara objektif tidak mungkin dilakukan.

NCB tidak boleh dipilih semata-mata karena penyidik kesulitan membuktikan perkara pidana atau ingin menghindari standar pembuktian yang lebih ketat.

3. Perampasan permanen hanya boleh diputus oleh pengadilan

Penyidik dapat melakukan pembekuan darurat untuk mencegah pelarian aset, tetapi tindakan tersebut harus segera diajukan kepada hakim dalam tenggat pendek yang tegas, misalnya tiga sampai tujuh hari. Perpanjangan pembekuan harus diperiksa secara berkala.

Putusan perampasan harus memuat identitas aset, dasar keterkaitannya dengan tindak pidana, nilai aset, pihak yang berkepentingan, serta alasan mengapa perampasan merupakan tindakan yang proporsional.

4. Atur standar pembuktian dan pembalikan beban secara hati-hati

Negara harus lebih dahulu menunjukkan bukti yang jelas mengenai hubungan aset dengan tindak pidana, ketidakwajaran kenaikan kekayaan, atau ketidakseimbangan besar antara aset dan penghasilan sah.

Setelah ambang awal tersebut terpenuhi, pemilik dapat diminta menjelaskan sumber sah kekayaannya. Namun, perbedaan antara LHKPN, laporan pajak, dan aset yang ditemukan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti korupsi.

LHKPN adalah alat deteksi dan pintu masuk pemeriksaan, bukan vonis.

5. Lindungi keluarga, kreditur, dan pihak ketiga yang beritikad baik

Rumah, tanah, saham, atau kendaraan dapat saja telah dialihkan kepada pasangan, anak, rekan bisnis, bank, atau pembeli lain. Undang-undang harus membedakan antara:

• pihak yang sengaja menjadi nominee atau membantu menyamarkan aset;

• pihak yang menerima aset tanpa imbalan yang wajar dan patut mengetahui asalnya; dan

• pihak ketiga beritikad baik yang memperoleh aset dengan nilai wajar tanpa mengetahui hubungan aset dengan kejahatan.

Setiap pihak yang berkepentingan harus memperoleh pemberitahuan, kesempatan mengajukan bukti, bantuan hukum, keberatan, dan banding.

6. Integrasikan deklarasi kekayaan dengan audit berbasis risiko

Pelajaran paling praktis dari Umar adalah pentingnya mencatat kekayaan sejak awal.

Indonesia perlu menghubungkan LHKPN dan deklarasi konflik kepentingan dengan data perpajakan, kepemilikan manfaat perusahaan, pertanahan, kendaraan, perbankan, pengadaan pemerintah, perjalanan, dan transaksi keuangan mencurigakan—dengan pengaturan akses, perlindungan data, serta jejak audit yang ketat.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan setelah perkara meledak. Audit berbasis risiko perlu dilakukan selama pejabat menjabat dan beberapa tahun setelah masa jabatan berakhir.

7. Pisahkan fungsi penyidikan, pemutusan, dan pengelolaan aset

Lembaga yang menyidik tidak seharusnya sekaligus menentukan perampasan dan menikmati langsung hasilnya.

Pembagian fungsi yang lebih sehat ialah:

• penelusuran dan penyidikan oleh lembaga penegak hukum;

• pembekuan dan perampasan di bawah kontrol pengadilan;

• pengelolaan oleh unit profesional yang terpusat; dan

• audit serta pengawasan oleh lembaga yang independen dari penangan perkara.

Unit pengelola harus mampu menangani uang, properti, kendaraan, saham, perusahaan berjalan, aset digital, barang mudah rusak, dan aset di luar negeri. Pedoman StAR–World Bank dan UNODC menekankan perencanaan sebelum penyitaan, pemeliharaan nilai selama penyimpanan, serta pelepasan aset secara transparan. Lihat Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners.

8. Jangan menciptakan insentif “kejar setoran” bagi aparat

Hasil perampasan sebaiknya tidak otomatis dibagikan sebagai persentase pendapatan kepada lembaga yang menyita. Skema semacam itu dapat menciptakan konflik kepentingan dan mendorong aparat mengejar nilai aset, bukan keadilan.

Aset yang telah berkekuatan hukum tetap harus masuk melalui mekanisme keuangan negara yang transparan. Prioritas penggunaannya dapat ditetapkan untuk:

1. mengembalikan aset kepada korban;

2. memulihkan kerugian negara;

3. membayar biaya pengelolaan yang wajar dan dapat diaudit; serta

4. mendukung program sosial atau pencegahan korupsi melalui APBN.

9. Bangun registri publik dan audit atas aset rampasan

Publik perlu mengetahui jumlah aset yang dibekukan, status perkaranya, nilai ketika disita, biaya pemeliharaan, nilai ketika dilepas, cara penjualan, dan tujuan penggunaan hasilnya.

Data yang dapat mengganggu penyidikan atau melanggar privasi boleh dibatasi. Namun, kerahasiaan perkara tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh proses pengelolaan aset.

10. Berikan sanksi tegas atas penyalahgunaan kewenangan

RUU harus memuat pertanggungjawaban apabila aparat:

• membekukan aset tanpa dasar yang memadai;

• membocorkan informasi untuk membantu pemindahan aset;

• menggunakan barang sitaan untuk kepentingan pribadi;

• menurunkan nilai aset karena kelalaian;

• memeras pemilik aset; atau

• menggunakan perampasan untuk membungkam lawan politik dan pihak kritis.

Pemilik yang dirugikan oleh tindakan melawan hukum harus memiliki hak atas pemulihan, termasuk pengembalian aset, rehabilitasi, dan kompensasi yang layak.

11. Pastikan aturan peralihan tidak melanggar asas nonretroaktif

Undang-undang baru tidak boleh menciptakan tindak pidana atau hukuman secara surut. Jika prosedur perampasan hendak digunakan terhadap aset lama, undang-undang harus menegaskan bahwa perbuatan asalnya telah merupakan tindak pidana ketika dilakukan dan penerapannya tetap melalui pengujian pengadilan.

12. Perkuat kerja sama lintas negara

Aset hasil korupsi dapat dipindahkan melalui perusahaan cangkang, rekening luar negeri, properti asing, aset kripto, atau transaksi lintas yurisdiksi.

RUU harus terhubung dengan bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi keuangan, pengakuan perintah pembekuan dan perampasan asing, serta mekanisme pengembalian aset. Pedoman StAR mengenai NCB asset forfeiture menempatkan kerja sama internasional sebagai bagian penting dari efektivitas pemulihan aset.

Rancangan Pengendalian yang Ideal

Secara ringkas, mekanismenya dapat dirancang sebagai berikut:

1. Sistem mendeteksi aset atau kenaikan kekayaan yang tidak wajar.

2. Penegak hukum melakukan analisis keuangan dan penelusuran kepemilikan manfaat.

3. Pembekuan darurat dilakukan hanya jika terdapat risiko aset dialihkan.

4. Hakim menilai dasar pembekuan dalam tenggat singkat.

5. Negara mengajukan perkara pidana atau permohonan NCB sesuai syarat yang ditentukan undang-undang.

6. Pemilik dan pihak ketiga diberi pemberitahuan serta kesempatan membantah.

7. Pengadilan menentukan apakah aset memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana.

8. Aset yang dirampas dikelola, dijual, dikembalikan kepada korban, atau disetor kepada negara secara transparan.

9. Seluruh proses diaudit dan dapat diuji melalui upaya hukum.

Desain ini membuat negara cukup kuat menghadapi pelaku yang menyembunyikan aset, tetapi tetap cukup terkendali untuk melindungi warga dari kesewenang-wenangan.

Kesimpulan

Kebijakan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa pengawasan kekayaan pejabat bukan gagasan baru. Kekayaan dicatat, kenaikannya diperiksa, gaya hidup menjadi indikator pengawasan, dan keuntungan yang timbul karena pengaruh jabatan tidak otomatis dianggap sebagai hak pribadi.

Namun, praktik musyāṭarah tidak boleh disalin mentah-mentah menjadi aturan “ambil setengah harta pejabat”. Bahkan sumber sejarah menunjukkan bahwa orang yang diperiksa tidak selalu terbukti berkhianat. Kisah Abu Hurairah justru memberi pelajaran tentang pentingnya klarifikasi dan verifikasi sebelum menjatuhkan kesimpulan.

RUU Perampasan Aset Indonesia perlu berani mengejar hasil kejahatan, termasuk ketika pelaku meninggal atau melarikan diri. Pada saat yang sama, kewenangan tersebut harus dikelilingi pagar hukum yang kuat: kontrol pengadilan, standar pembuktian, hak keberatan, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan profesional, audit publik, dan sanksi terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

Prinsip akhirnya sederhana:

Pejabat tidak boleh menikmati kekayaan yang lahir dari korupsi atau pengaruh jabatan. Namun, negara juga tidak boleh merampas harta hanya berdasarkan kecurigaan.

Ketegasan tanpa keadilan akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, prosedur tanpa kemampuan memulihkan aset akan menjadikan korupsi tetap menguntungkan.

Indonesia membutuhkan keduanya: asset recovery yang efektif dan negara hukum yang kuat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah RUU Perampasan Aset hanya ditujukan kepada koruptor?

Tidak. Dalam pembahasan DPR per Agustus 2026, terdapat usulan agar mekanismenya mencakup sejumlah tindak pidana serius bermotif ekonomi atau berdampak luas, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, perpajakan, perbankan, pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Rumusan tersebut masih dibahas dan belum final.

Apakah aset dapat dirampas tanpa pelaku dipenjara?

Dapat jika undang-undang mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Namun, perampasan tetap harus melalui pengadilan, didukung bukti yang cukup, dan menyediakan hak keberatan bagi pemilik serta pihak ketiga.

Apakah ketidaksesuaian LHKPN otomatis membuktikan korupsi?

Tidak. Ketidaksesuaian LHKPN merupakan indikator yang harus diperiksa. Negara tetap perlu membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana atau menunjukkan dasar hukum lain yang sah untuk meminta penjelasan sumber kekayaan.

Apakah Umar bin Khattab mengambil seluruh harta pejabatnya?

Tidak demikian gambaran sumber sejarah. Sejumlah riwayat menyebut pencatatan kekayaan dan pembagian sebagian harta. Sebagian praktik itu dipahami sebagai pengembalian keuntungan yang muncul karena pengaruh jabatan, bukan selalu hukuman atas korupsi yang telah terbukti.

Apakah Abu Hurairah terbukti korup ketika menjadi pejabat Bahrain?

Tidak tepat menyimpulkan demikian. Riwayat dalam Al-Muṣannaf menyebut Abu Hurairah menjelaskan asal hartanya, penjelasannya diperiksa dan ditemukan sesuai, lalu Umar kembali menawarkan jabatan kepadanya.

Referensi

1. Al-Qur’an, Surah al-Baqarah ayat 188 dan Surah al-Nisa ayat 58.

2. Al-Bukhari, Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, hadis no. 7174, bab hadiah untuk petugas.

3. Muslim, Al-Ṣaḥīḥ, hadis no. 1832, bab larangan hadiah bagi petugas.

4. ‘Abd al-Razzaq al-San‘ani, Al-Muṣannaf, jilid 11, hadis no. 20659.

5. Ibn Sa‘d, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Dar Sadir, jilid 3, hlm. 307.

6. Ibn Qutaybah al-Dinawari, ‘Uyūn al-Akhbār, jilid 1, hlm. 116.

7. Al-Tartusyi, Sirāj al-Mulūk, bagian syarat dan pengawasan terhadap pejabat.

8. Al-Qarafi, Nafā’is al-Uṣūl fī Syarḥ al-Maḥṣūl, jilid 9, pembahasan kemaslahatan dan penyitaan harta pejabat.

9. Ibn Taymiyyah, Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah, pembahasan hadiah dan keistimewaan transaksi bagi pejabat.

10. Al-Suyuti, Tārīkh al-Khulafā’, bagian pemerintahan Umar bin Khattab.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

14. UNODC, United Nations Convention against Corruption, khususnya Pasal 31 dan Pasal 54.

15. Stolen Asset Recovery Initiative—World Bank dan UNODC, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

16. Stolen Asset Recovery Initiative—World Bank dan UNODC, Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners, 2023.

17. JDIH DPR RI, perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, Agustus 2026.

---

Catatan editorial: Artikel ini merupakan analisis kebijakan dan sejarah, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Status RUU dan rumusan pasal dapat berubah setelah tanggal pembaruan.