Setiap menjelang pemilihan umum, suasana masyarakat biasanya menjadi lebih ramai. Orang-orang mulai membicarakan calon pemimpin, menyampaikan dukungan, membandingkan program, dan berdiskusi tentang masa depan bangsa.
Hal seperti ini sebenarnya wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk menilai, memilih, dan menyampaikan pendapat. Namun, yang sering menjadi masalah adalah ketika perbedaan pilihan politik membuat sebagian orang kehilangan adab.
Ada yang menyebarkan fitnah. Ada yang melakukan kampanye hitam. Ada yang memuji tokoh pilihannya secara berlebihan. Ada pula yang merendahkan orang lain hanya karena berbeda pilihan.
Padahal, jika kita benar-benar menginginkan pemimpin yang adil, maka cara kita dalam berpolitik juga harus adil.
Pemimpin yang baik tidak hanya lahir dari proses pemilihan. Pemimpin yang baik juga lahir dari masyarakat yang baik, sadar hukum, berakhlak, cerdas memilih, dan mau memperbaiki diri.
Politik Tidak Boleh Menghilangkan Akhlak
Dalam Islam, akhlak tidak boleh ditinggalkan hanya karena berbeda pandangan politik. Perbedaan pilihan adalah hal yang mungkin terjadi. Namun, perbedaan itu tidak boleh membuat seseorang berdusta, memfitnah, mencaci, memutus silaturahmi, atau menzalimi orang lain.
Seorang Muslim harus tetap menjaga lisan dan tulisan. Apalagi di era media sosial, satu unggahan dapat tersebar luas dan memengaruhi banyak orang. Jika informasi yang disebarkan ternyata salah, maka dampaknya bisa panjang.
Karena itu, sebelum membagikan informasi politik, seseorang perlu bertanya:
Apakah informasi ini benar?
Apakah sumbernya jelas?
Apakah isinya bermanfaat?
Apakah saya menyebarkannya karena ingin memperbaiki keadaan atau hanya karena emosi?
Apakah tulisan ini dapat memicu kebencian dan perpecahan?
Akhlak politik dimulai dari kemampuan menahan diri.
Pentingnya Tabayyun dalam Memilih Pemimpin
Al-Qur’an mengajarkan agar orang beriman memeriksa berita yang datang kepada mereka, terutama jika berita itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Prinsip tabayyun sangat penting dalam politik. Banyak informasi tentang calon pemimpin beredar menjelang pemilu. Ada yang benar, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dipotong dari konteksnya, dan ada juga yang sengaja dibuat untuk merusak nama baik seseorang.
Masyarakat yang bijak tidak mudah terpancing. Mereka tidak hanya menilai dari potongan video, judul provokatif, atau komentar orang lain. Mereka berusaha melihat rekam jejak, integritas, program, kemampuan, dan dampak kebijakan yang ditawarkan.
Memilih pemimpin adalah amanah. Karena itu, pilihan politik sebaiknya tidak hanya berdasarkan fanatisme, emosi, atau ikut-ikutan.
Pemimpin Adil dan Kualitas Masyarakat
Dalam banyak nasihat ulama, kualitas pemimpin sering dikaitkan dengan kualitas masyarakatnya. Jika masyarakat terbiasa dengan kejujuran, disiplin, amanah, dan kepedulian, maka peluang lahirnya pemimpin yang baik akan lebih besar.
Sebaliknya, jika masyarakat terbiasa dengan suap, kebohongan, ketidakadilan, fanatisme, dan pelanggaran aturan, maka sulit berharap lahir pemimpin yang benar-benar adil.
Allah berfirman dalam Surah Al-An’am ayat 129:
“Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menguasai sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.”
Ayat ini mengingatkan bahwa kezaliman sosial dapat melahirkan akibat sosial. Jika masyarakat ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik, maka masyarakat juga perlu memperbaiki dirinya.
Perbaikan pemimpin tidak bisa dipisahkan dari perbaikan rakyat.
Jangan Hanya Menuntut Pemimpin, Perbaiki Juga Diri Sendiri
Sering kali masyarakat menuntut pemimpin agar jujur, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih memaklumi kebohongan kecil. Masyarakat menuntut pemimpin agar tidak korup, tetapi masih membenarkan suap kecil untuk mempercepat urusan. Masyarakat menuntut pemimpin agar disiplin, tetapi masih terbiasa melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, atau tidak tertib dalam pelayanan publik.
Tentu saja pemimpin tetap memiliki tanggung jawab besar. Kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, masyarakat juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab.
Jika ingin pemimpin yang adil, masyarakat perlu membangun budaya adil dalam dirinya sendiri.
Adil dalam keluarga.
Adil dalam pekerjaan.
Adil dalam berdagang.
Adil dalam berkomentar.
Adil dalam menilai lawan politik.
Adil dalam menyampaikan kritik.
Adil dalam menggunakan hak pilih.
Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah dinasti Ummayah, pernah mengatakan, “Berbuat adillah kalian, wahai rakyat! Kalian menginginkan kami untuk berjalan sesuai dengan perihidup Abu Bakr dan ‘Umar, padahal kalian tidak berbuat demikian terhadap kami dan pada diri kalian.” (Sirajul Muluk, hlm. 100—101, dinukil dari Fiqih Siyasah Syar’iyyah, hlm. 165—166).
Inilah hakikat yang perlu diketahui dan selalu diingat, bahwa munculnya penguasa zalim adalah karena amal sebagian besar masyarakat kita yang juga zalim. Itu bisa dilihat dari merajalelanya perbuatan maksiat, meninggalkan sunnah, mengagung-agungkan bid’ah, tahayul, khurafat, dan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila masyarakat masih sering menzalimi diri mereka sendiri seperti ini, maka tidak heran jika akan diberi ujian oleh Allah dengan dikirimkan pemimpin-pemimpin yang akan menzalimi dan khianat terhadap rakyat.
Memilih Pemimpin dengan Bijak
Dalam sistem demokrasi, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin. Kesempatan ini perlu digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Memilih pemimpin bukan sekadar memilih tokoh yang paling populer, paling pandai berbicara, atau paling sering muncul di media. Masyarakat perlu mempertimbangkan beberapa hal.
Pertama, integritas. Apakah calon pemimpin dikenal jujur dan amanah?
Kedua, kompetensi. Apakah ia memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan mengelola masalah publik?
Ketiga, rekam jejak. Apa yang pernah ia lakukan dalam jabatan atau peran sebelumnya?
Keempat, program. Apakah programnya realistis dan bermanfaat bagi masyarakat luas?
Kelima, kepedulian terhadap keadilan. Apakah ia memperhatikan kelompok lemah, hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat?
Keenam, sikap terhadap perbedaan. Apakah ia mampu menjaga persatuan dan tidak mudah memecah belah masyarakat?
Pilihan politik yang baik lahir dari pertimbangan yang matang.
Menolak Kampanye Hitam
Kampanye hitam adalah upaya merusak nama baik seseorang dengan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak proporsional. Kampanye seperti ini merusak kualitas demokrasi dan merusak akhlak masyarakat.
Seorang Muslim tidak boleh ikut menyebarkan fitnah, sekalipun fitnah itu ditujukan kepada calon yang tidak ia dukung.
Jika ada kekurangan seorang calon pemimpin, kritiklah dengan data, adab, dan bahasa yang baik. Kritik berbeda dengan fitnah. Kritik bertujuan memperbaiki, sedangkan fitnah bertujuan merusak.
Masyarakat yang ingin mendapatkan pemimpin adil harus memulai dengan cara politik yang adil.
Taat kepada Pemimpin dalam Kebaikan
Islam mengajarkan ketaatan kepada ulil amri dalam perkara yang ma’ruf. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59 agar orang beriman menaati Allah, Rasul, dan ulil amri di antara mereka. Jika terjadi perselisihan, perkara itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul.
Jika misalkan pemimpin yang kita dapatkan belum sesuai harapan, maka tetaplah beramal soleh dan taat kepada pemimpin.
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus dampaknya.” (QS. an-Nisaa’: 59)
Ketaatan kepada pemimpin bukan berarti membenarkan semua tindakan pemimpin. Ketaatan berlaku dalam hal yang baik, sesuai hukum, dan tidak memerintahkan maksiat. Jika ada perintah untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan dalam maksiat.
Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, beliau bersabda, “Wajib atasmu untuk mendengar dan taat, dalam kondisi susah maupun mudah, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan tidak menyenangkan, atau bahkan ketika mereka itu lebih mengutamakan kepentingan diri mereka di atas kepentinganmu.” (HR. Muslim, lihat Syarh Muslim [6/469])
Dari riwayat hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wajib atas setiap individu muslim untuk selalu mendengar dan patuh dalam apa yang dia sukai ataupun yang tidak disukainya, kecuali apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat. Maka apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh patuh.” (HR. Bukhari dan Muslim, lihat Syarh Muslim [6/470]).
Demikian juga hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara ma’ruf.” (HR. Bukhari dan Muslim, lihat Syarh Muslim [6/471])
Salamah bin Yazid al-Ju’fi radhiyallahu ‘anhu berkata kepada Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam :“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika pemimpin kami adalah pemimpin yang meminta kepada kami hak mereka dan tidak memberikan kepada kami hak kami?”… Beliau menjawab, “Dengar dan taati, sesungguhnya kewajiban mereka apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kalian apa yang dibebankan kepada kalian.” (Sahih, HR. Muslim).
Sekalipun pemimpin tersebut berbuat zalim dan aniaya, kita tetap diwajibkan untuk taat. Kita harus bersabar dalam menghadapi penguasa muslim yang zalim kepada rakyatnya.
Dalam konteks kehidupan bernegara, ketaatan juga berarti menghormati aturan yang sah, menjaga ketertiban, membayar kewajiban, menaati hukum, dan tidak membuat kerusakan.
Namun, jika pemimpin melakukan kesalahan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menasihati, mengkritik, dan mengoreksi melalui cara yang baik, aman, konstitusional, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
Kritik Boleh, Fitnah Jangan
Dalam masyarakat yang sehat, kritik terhadap pemimpin diperlukan. Kritik dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan. Kritik juga menjadi bagian dari pengawasan publik.
Namun, kritik harus berbeda dari kebencian. Kritik harus disampaikan dengan adab, data, dan tujuan perbaikan.
Kritik yang baik memiliki ciri:
- berdasarkan fakta;
- tidak mencaci pribadi;
- tidak menghasut kekerasan;
- tidak menyebarkan informasi palsu;
- menawarkan solusi;
- dan tetap menjaga kepentingan masyarakat luas.
Jika kritik dilakukan dengan cara yang baik, maka kritik dapat menjadi bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam ruang publik.
Menasihati Pemimpin dengan Cara yang Baik
Dalam tradisi Islam, menasihati pemimpin adalah perkara yang penting. Namun, nasihat perlu dilakukan dengan ilmu, hikmah, dan pertimbangan maslahat.
Tidak semua orang memiliki akses langsung kepada pemimpin. Karena itu, nasihat dapat dilakukan melalui jalur yang tersedia, seperti lembaga resmi, wakil rakyat, forum masyarakat, tulisan yang santun, kajian ilmiah, advokasi kebijakan, atau mekanisme hukum yang berlaku.
Yang perlu dihindari adalah cara-cara yang hanya memperbesar kebencian tanpa memberi jalan perbaikan.
Tujuan nasihat adalah memperbaiki keadaan, bukan sekadar melampiaskan emosi.
Jika kita memiliki kemampuan dan kesempatan maka sampaikanlah nasehat-nasehat yang baik kepada pemimpin dengan harapan akan terbuka hati mereka. Hal ini wajib bagi orang-orang yang mampu -dari kalangan ulama atau yang lainnya- untuk menasehati penguasa muslim yang melakukan penyimpangan dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Namun hal ini harus dilakukan tanpa menyebarluaskan aib-aib mereka di muka umum.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits ‘Iyadh bin bin Ghunm radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang ingin menasehati penguasa maka janganlah dia menampak hal itu secara terang-terangan/di muka umum, akan tetapi hendaknya dia memegang tangannya seraya menyendiri bersamanya -lalu menasehatinya secara sembunyi-. Apabila dia menerima nasehatnya maka itulah -yang diharapkan-, dan apabila dia tidak mau maka sesungguhnya dia telah menunaikan kewajiban dirinya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Abi ‘Ashim dengan sanad sahih, lihat al-Ma’lum, hal. 23, lihat juga perkataan asy-Syaukani dalam kitabnya as-Sail al-Jarar yang dikutip dalam kitab ini hal. 44).
Berdoa untuk Pemimpin
Mendoakan pemimpin adalah bagian dari akhlak seorang Muslim. Doa bukan berarti setuju dengan semua kebijakan. Doa berarti berharap agar Allah memberi hidayah, keadilan, kebijaksanaan, dan kekuatan kepada pemimpin untuk menjalankan amanahnya.
Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi rahimahullah menjelaskan diantara prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah: “Dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami, meskipun mereka berbuat zhalim. Kami tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai suatu kewajiban, selama yang mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan (kepada Allah). Dan kami doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan.” (Al-Aqidah Ath-Thahawiyah, Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi Al-Hanafi rahimahullah)
Jika pemimpin baik, rakyat akan merasakan kebaikannya. Jika pemimpin mendapatkan petunjuk, masyarakat ikut mendapat manfaat.
Karena itu, selain memilih dan mengawasi, masyarakat juga perlu mendoakan pemimpinnya.
Doa yang baik misalnya:
“Ya Allah, berikanlah kepada negeri kami pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, dan takut kepada-Mu. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, khianat, dan merusak. Bimbinglah kami menjadi masyarakat yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.”
Al-Hasan al-Bashri rahimahullahu mengatakan, “Ketahuilah—semoga Allah Azza wa Jalla memberimu ‘afiyah (keselamatan)—bahwa kezaliman para raja merupakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan azab Allah Azza wa Jalla itu tidak dihadapi dengan pedang, akan tetapi dihindari dengan doa, taubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla , serta mencabut segala dosa. Sungguh azab Allah Azza wa Jalla jika dihadapi dengan pedang maka ia lebih bisa memotong.” (asy-Syari’ah karya al-Imam al-Ajurri t, hlm. 38, dinukil dari Fiqih Siyasah Syar’iyyah, hlm. 166—167).
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin yang berbuat baik. Di dunia dia akan mendapatkan balasan dan di akhirat ia akan mendapatkan pahala. Sementara itu, orang kafir (yang berbuat baik) akan diberi kebaikan oleh Allah di dunia, sementara di akhirat ia tidak akan mendapatkan pahala”. (HR. Muslim)
Jika Pemimpin Belum Sesuai Harapan
Ada kalanya pemimpin yang terpilih tidak sesuai harapan. Bisa jadi kebijakannya kurang tepat, komunikasinya buruk, atau sebagian janjinya belum terlaksana.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak boleh putus asa. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah menjaga hukum. Tetaplah memperbaiki keluarga, lingkungan, dan pekerjaan masing-masing.
Perubahan besar sering dimulai dari perubahan kecil.
Jika setiap keluarga memperbaiki akhlak, setiap pekerja menjaga amanah, setiap pedagang berlaku jujur, setiap guru mendidik dengan baik, setiap pejabat kecil tidak menyalahgunakan wewenang, dan setiap warga menolak suap serta fitnah, maka kualitas bangsa akan berubah perlahan.
Pemimpin yang adil lebih mudah lahir dari masyarakat yang adil.
Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Akan ada para pemimpin/penguasa setelahku yang mengikuti petunjuk bukan dengan petunjukku dan menjalankan sunnah namun bukan sunnahku. Dan akan ada di antara mereka orang-orang yang memiliki hati laksana hati syaitan yang bersemayam di dalam raga manusia.” Maka Hudzaifah pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan jika aku menjumpainya?” Beliau menjawab, “Kamu harus tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu, walaupun punggungmu harus dipukul dan hartamu diambil. Tetaplah mendengar dan taat.” (HR. Muslim, lihat Syarh Muslim [6/480]).
Dari Ummu Salamah radhiyallahu’anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan muncul para penguasa yang kalian mengenali mereka namun kalian mengingkari -kekeliruan mereka-. Barangsiapa yang mengetahuinya maka harus berlepas diri (dengan hatinya) dari kemungkaran itu. Dan barangsiapa yang mengingkarinya (minimal dengan hatinya, pent) maka dia akan selamat. Akan tetapi yang berdosa adalah orang yang meridhainya dan tetap menuruti kekeliruannya.” Mereka -para sahabat- bertanya, “Apakah tidak sebaiknya kami memerangi mereka?”. Maka beliau menjawab, “Jangan, selama mereka masih menjalankan sholat.” (HR. Muslim, lihat Syarh Muslim [6/485]).
An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])
“Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya dan membenci kalian, yang kalian melaknatinya dan melaknati kalian.” Dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tidakkah kita melawannya dengan pedang?” Beliau mengatakan, “Jangan, selama ia mendirikan shalat (di antara) kalian dan jika kalian melihat pada pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci maka bencilah amalnya dan jangan kalian cabut tangan kalian dari ketaatan.” (Sahih, HR. Muslim)
Beliau ditanya tentang para penguasa oleh ‘Adi bin Hatim radhiyallahu ‘anhu: Kami katakan, “Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang taat kepada orang yang bertakwa, akan tetapi tentang orang yang melakukan demikian dan demikian”—ia menyebutkan kejelekan-kejelekan. Maka Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Bertakwalah kepada Allah, dengarkan dan taati (penguasa itu).” (HR. Ibnu Abu ‘Ashim, asy-Syaikh al-Albani rahimahullahu mengatakan, “Hadits yang sahih”, dinukil dari Mu’amalatul Hukkam, hlm. 124)
Ketika Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu keluar ke daerah Rabadzah karena menuruti perintah Khalifah ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu disebabkan ia memiliki sebuah permasalahan dengan seseorang, ia berjumpa dengan serombongan orang Iraq yang mengatakan, “Wahai Abu Dzar, sungguh telah sampai kepada kami perlakuan yang menimpamu. Maka tegakkanlah bendera (maksudnya ajakan untuk memberontak), niscaya akan datang kepadamu orang-orang dari mana saja kamu mau.” Maka beliau menjawab, “Pelan-pelan wahai kaum muslimin. Sungguh saya mendengar Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Akan datang setelahku para penguasa maka muliakanlah dia. Barang siapa yang menghinakannya berarti ia telah membuat satu lubang dalam Islam dan tidak akan diterima taubat darinya sampai ia mengembalikannya seperti sebelumnya’.” (Riwayat Ibnu Abu ‘Ashim dalam as-Sunnah no. 1079, asy-Syaikh al-Albani mengatakan, “Sanadnya sahih.”)[3]
Peran Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Cendekiawan
Dalam menjaga akhlak politik, ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan cendekiawan memiliki peran besar. Mereka dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara dukungan politik dan fanatisme buta.
Mereka juga dapat menenangkan suasana ketika masyarakat terbelah oleh perbedaan pilihan.
Peran mereka bukan hanya mendukung atau menolak calon tertentu, tetapi mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga adab, persatuan, kejujuran, dan tanggung jawab moral.
Jika tokoh-tokoh masyarakat memberi teladan dalam berdiskusi, masyarakat akan lebih mudah mengikuti.
Pemimpin Adil Dimulai dari Masyarakat yang Adil
Kita sering berharap mendapatkan pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, atau pemimpin besar lain dalam sejarah Islam. Namun, harapan itu perlu diiringi dengan usaha memperbaiki diri.
Pemimpin yang adil bukan hanya hasil dari kampanye. Ia lahir dari pendidikan, budaya, keluarga, masyarakat, sistem hukum, dan lingkungan yang menumbuhkan kejujuran.
Jika masyarakat masih memuja popularitas tanpa menilai integritas, maka pemimpin yang muncul juga bisa lebih sibuk membangun citra daripada amanah.
Jika masyarakat masih memaklumi politik uang, maka pemimpin yang terpilih bisa merasa perlu mengembalikan modal politik.
Jika masyarakat masih mudah diseret fitnah, maka politik akan terus diwarnai kebencian.
Namun, jika masyarakat mulai menolak suap, menolak fitnah, menilai program, menjaga akhlak, dan memilih dengan kesadaran, maka kualitas kepemimpinan akan ikut meningkat.
Langkah Praktis agar Mendapatkan Pemimpin yang Lebih Baik
Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat.
Pertama, perbaiki diri dan keluarga. Tanamkan kejujuran, amanah, disiplin, dan tanggung jawab.
Kedua, pelajari calon pemimpin sebelum memilih. Jangan hanya mengikuti emosi atau arus media sosial.
Ketiga, hindari kampanye hitam dan fitnah.
Keempat, gunakan hak pilih dengan bertanggung jawab.
Kelima, doakan pemimpin dan negeri.
Keenam, awasi kebijakan dengan cara yang baik dan sesuai hukum.
Ketujuh, tetap berkontribusi dalam masyarakat meskipun pemimpin yang terpilih bukan pilihan pribadi.
Kedelapan, dukung kebijakan yang baik dan kritik kebijakan yang salah dengan adab.
Kesembilan, jangan menjadikan politik sebagai alasan memutus persaudaraan.
Kesepuluh, terus memperbaiki kualitas ilmu, ekonomi, akhlak, dan kepedulian sosial.
Kesimpulan
Mendapatkan pemimpin yang adil bukan hanya soal memilih tokoh tertentu. Ia berkaitan dengan kualitas masyarakat, akhlak politik, kejujuran, tabayyun, doa, dan kesediaan memperbaiki diri.
Jika masyarakat ingin dipimpin oleh orang yang adil, maka masyarakat juga perlu membangun budaya adil. Jika masyarakat ingin pemimpin yang amanah, maka amanah juga harus hidup dalam keluarga, tempat kerja, pasar, sekolah, dan ruang publik.
Pemilu adalah sarana penting, tetapi bukan satu-satunya jalan perubahan. Setelah memilih, masyarakat tetap perlu menjaga persatuan, mengawasi kebijakan, menasihati dengan cara yang baik, dan terus membangun kebaikan dari lingkungan masing-masing.
Semoga Allah memberi negeri ini pemimpin yang adil, masyarakat yang berakhlak, dan kehidupan yang penuh keberkahan.
Wallahu a‘lam.